Menegakkan Kedaulatan Negara di Wilayah Laut - Oleh: Elvis Hotlen, Pengamat Rkonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Kondisi bangsa Indonesia yang merupakan daerah kepulauan telah melahirkan tantangan tersendiri dalam mengelola dan meneruskan eksistensi sebagai bangsa. Dengan kondisi kepulauan tersebut, maka beragam tantangan pun dipastikan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa kedepan. Luasnya wilayah maritime Indonesia tentu juga membutuhkan penanganan dan pengelolaan serta perlindungan yang lebih maksimal karena terkait langsung dengan masalah kedaulatan Negara. Dalam kondisi yang demikian, maka pemerintah dituntut agar selalu pro aktif dalam mengelola dan melindungi seluruh wilayah nusantara.

Sementara arus globalisasi terus saja mengemuka yang kemudian menjadi pemicu, pemacu, penggerak dan pendorong perkembangan kehidupan masyarakat dan bangsa mana pun di dunia. Akan tetapi, arus globalisasi yang kian deras melanda menghadapkan ancaman dan menghanyutkan siapa pun yang tidak memiliki jatidiri dan akar budaya yang kokoh sebagai penangkalnya. Bangsa dan negara yang lebih maju akan semakin mendominasi bangsa dan negara yang lebih lemah. Nenek moyang kita telah lama dikenal sebagai orang pelaut. Mereka mampu berlayar hingga Madagaskar, Afrika bagian selatan dan Kepulauan Melanesia di Samudra Pasifik, yang menunjukkan kemandirian suatu bangsa.

Adanya komitmen Presiden Jokowiuntuk terus melakukan penegakkan hukum atas kapal-kapal ilegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia, patut kita acungi jempol. Artinya, penenggelaman kapal-kapal nelayan asing yang selama ini secara ilegal mengeruk kekayaan laut Indonesia akan terus berlanjut. Beginilah seharusnya sikap seorang presiden, tidak gentar untuk melindungi rakyat dan seluruh kekayaan Tanah Air demi menjaga kedaulatan negara RI di mata dunia. Sebagai negara berdaulat, pemerintah wajib melindungi seluruh sumber daya dan kekayaaan kita dari jamahan pihak mana pun dengan cara apa pun, seperti aksi penenggelaman kapal nelayan asing baru-baru ini. Apalagi, praktik ilegal itu jelas-jelas terjadi di depan mata kita dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Terkesan Membiarkan

Selama ini pemerintah kita seperti orang yang ‘tertidur lelap’ dan terkesan membiarkan kekayaan laut kita diobok-obok dan dikeruk armadakapal asingyang jumlahnya mencapai ribuan kapal. Dari 5.000-7.000 kapal yang melintas, 70 persennya ilegal. Presiden Jokowi menyebut, setiap malam kapal nelayan asing berpesta pora hilir mudik menangkap ikan, seakan merekalah pemilik laut kita. Tidak tanggung-tanggung, akibat praktik pencurian besar-besaran ikan di perairan laut Indonesia tersebut, negara menderita kerugian mencapai Rp 300 triliun. Semestinya, tidak hanya Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang geram dengan praktik ilegal tersebut. Seluruh elemen bangsa, termasuk kita sebagai warga negara juga harus bangun dan ‘ikut marah’, dan tidak boleh lagi mendiamkan kapal nelayan asing bebas mengeksploitasi kekayaan laut negeri ini. Para pelaku yang menginjak-injak kedaulatan harus disikat habis. Tindakan pemerintah menenggelamkan kapal nelayan asing, memang mendapat protes dari sejumlah negara tetangga.

Tetapi kita tidak boleh mundur dan tidak perlu gentar hanya karena protes tersebut. Soalnya, tindakan serupa juga dilakukan negara lain, seperti Australia yang membakar kapal nelayan Indonesia beberapa waktu lalu. Sebelum penenggelaman dilakukan, petugas telah melakukan pemeriksaan dokumen, perizinan, aturan soal batasan wilayah dan lain-lain. Seluruh awak kapal dikeluarkan, begitu juga muatannya. Sedangkan kapal nelayan yang berizin resmi tidak ada masalah, termasuk milik para nelayan. Tindakan tegas memang harus dilakukan pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pihak asing agar tidak lagi seenaknya mengeksploitasi ikan di perairan kita.

Tidak hanya maling ikan, keberadaankapal asing sering menimbulkan konflik dengan nelayan lokal. Kapal asing umumnya mempunyai teknologi yang jauh lebih maju, daya mesin lebih besar, biasanya berkelompok lebih dari satu kapal, dan kebanyakan dilengkapi senjata api. Mereka dengan mudah mengalahkan nelayan lokal. Beberapa kali terjadi bentrok kapal nelayan lokal ditabrak, dibakar dan ditenggelamkan, sedangkan para nelayan yang tak berdaya dihabisi di laut. Nah, kalau ini dibiarkan terus, sama saja artinya kita membiarkan laut kita dijajahkapal asing. Memang, komitmen Jokowi dan usaha keras Menteri Susi yang baru tiga bulan menjabat di Kabinet Kerja Jokowi JK membersihkan perairan RI dari kapal nelayan asing tidak mudah, mengingat luasnya wilayah laut kita.

Penambahan Anggaran

Dengan jumlah armada kapal patroli milik TNI AL yang masih sedikit saat ini, tidak semua wilayah perairan dapat diawasi. Harus ada penambahan anggaran untuk menambah jumlah armada kapal patroli TNI AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan, agar setiap jengkal perairan kita tidak lagi diobok-obok pihak asing. Tentu saja, selain aksi penenggelamankapal asing, pemerintah juga tidak boleh melupakan nasib nelayan tradisional. Tindakan itu harus diiringi upaya pembenahan dan peningkatan kemampuan kapal tangkap, kemudahan perizinan, jaminan ketersediaan pasokan BBM subsidi yang selama ini selalu menjadi keluhan, kemudahan modal usaha dan kebijakan yang memihak para nelayan tradisional.

Selama ini nelayan lokal tradisional terus hidup di bawah garis kemiskinan dan himpitan ekonomi, akibat kenaikan harga bahan pokok dan melambungnya harga BBM. Berbeda dengan nelayan milik perusahaan besar yang dilengkapi teknologi lebih maju dan kemampuan produksi yang lebih besar. Harapan kita, upaya penenggelamankapal asing, akan meningkatkan pemasukan bagi negara kita dan juga mampu meningkatkan perekonomian, taraf hidup dan kesejahteraan ribuan nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Agar apa yang dikatakan Jokowi bahwa laut adalah masa depan kita, benar-benar menjadi kenyataan.

Bangsa ini masih harus banyak merenungkan berbagai persoalan selama ini demi membangun kondisi bangsa maritim yang kokoh dan tangguh. Kondisi kelautan kita yang begitu luas haruslah dipandang sebagai modal dan kekayaan alam yang mesti dikelola dengan baik dan bijak. Kekayaan alam yang berlimpah telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup dipandang dimata dunia. Dengan demikian kita dituntut turut berperan aktif untuk menjaga, membela dan berjuang menegakkan kedaulatan negara kita di wilayah laut. (analisadaily.com)

BERITA TERKAIT

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara"

Otto: "Seperti Ada Negara di Dalam Negara" NERACA Jakarta - Pengacara terkemuka Otto Hasibuan mengharapkan majelis hakim Tipikor Jakarta yang…

Disharmoni Petinggi Negara

Belum lama ini ada perdebatan cukup keras yang mencuat ke publik, soal perlu tidaknya impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto…

Indeks Negara Hukum Indonesia 2017 Naik

Indeks Negara Hukum Indonesia 2017 Naik NERACA Jakarta - Indonesia Legal Roundtable (ILR) melalui hasil surveinya menyatakan bahwa kinerja Pemerintah…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Persaingan Ketat dalam Pilpres 2019 Terjadi di Enam Provinsi

  Oleh: Stanislaus Riyanta, Kandidat Doktor bidang Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi UI Pilpres 2019 akan diikuti oleh dua pasang…

Penghargaan WP untuk Apresiasi Kontribusi Kepatuhan

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar Walaupun batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh…

Hari Tani dan Quo Vadis Kebijakan Pangan Berkelanjutan?

Oleh: Cocon, S.Pi, M.Si Perencana, Berdomisili Jakarta   Masalah pangan telah menjadi isu global. Bahkan konflik sosial di beberapa negara…