Upah Buruh Jadi Keluhan Utama Industri Padat Karya

Dunia Usaha

Selasa, 23/12/2014

NERACA

Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan masalah pengupahan merupakan keluhan utama para pelaku industri padat karya. Industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur dan mainan masuk dalam sektor prioritas dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) nasional. Industri padat karya dinilai mampu menopang pertumbuhan investasi yang ada saat ini meski masih dirundung banyak masalah.

“Kami telah melakukan diskusi di mana dunia usaha bisa menyampaikan hambatan yang mereka hadapi, salah satunya termasuk upah minimum. Makanya kami bertemu dan berdiskusi untuk mendorong sektor-sektor ini ke depannya. Serta bagaimana sektor industri padat karya tetap bisa menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi,” katanya, dikutip dari Antara, Senin (22/12).

BPKM mencatat minat investasi untuk sektor prioritas mencapai 18,7 miliar dolar AS sepanjang Oktober hingga pertengahan Desember 2014. "Nilai tersebut sangat mungkin bertambah karena dari 43 investor yang sudah menyatakan minatnya, 18 diantaranya sudah menyampaikan nilai investasi," kata Kepala BPKM, sebelumnya.

Beberapa sektor yang menarik minat investor yakni ketenagalistrikan, industri padat karya, pertanian (khususnya hilirisasi produk minyak kelapa sawit, karet dan kakao), maritim, substitusi impor, hilirisasi produk tambah dan migas sera infrastruktur. Nilai positif dari masuknya minat investasi itu, menurut Franky, adalah tingginya animo investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri substitusi impor.

Dalam catatan BKPM, ada 10 investor yang mengindikasikan minatnya untuk berinvestasinya. Lima di antaranya bahkan sudah menyampaikan komitmen nilai investasi sebasar 8,5 miliar dolar AS. "Kondisi ini dalam jangka panjang akan menekan angka impor Indonesia dan menyeimbangkan neraca pembayaran. Pasalnya, industri dalam negeri masih mengalami ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong dan bahan modal," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor untuk ketiga industri dasar bahan baku, bahan penolong dan bahan modal, sepanjang Januari-September 2014 mencapai 114,3 miliar dolar AS atau 76 persen dari total impor. Ada pun pada impor tiga industri dasar pada 2013 mencapai 149,7 miliar dolar AS. "Itulah kenapa BKPM menempatkan industri substitusi impor sebagai prioritas investasi," ujarnya.

Franky menuturkan, pihaknya siap mengawal minat investasi yang masuk melalui proses kemudahan perizinan dan fasilitasi investor. Tak hanya untuk investor baru, pihaknya juga menfasilitasi investor lama yang akan melakukan perluasan usaha. "Kami akan mengadakan dialog dengan investor di sektor prioritas, untuk mendengar apa yang dibutuhkan mereka dalam mendorong ekspor dan melakukan penambahan investasi," tambahnya.

BKPM saat ini tengah melakukan proses integrasi perizinan dalam kerangka pelayanan terpadu satu atap (PTSP) nasional, yang akan diresmikan akhir Januari 2015. Setelah melakukan pembenahan layanan perizinan melalui aplikasi layanan perizinan online, BKPM juga akan melakukan integrasi perizinan di tingkat pusat (kementerian/lembaga) pada 2015, dan integrasi perizinan dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) pada 2016.

"Kami akan senantiasa hadir untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia, sehingga dapat menarik investor, menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya menuju kesejahteraan bangsa," kata Franky.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto mengatakan masalah pengupahan adalah masalah utama dalam industri padat karya. "Pasalnya pengupahan di negara kita pakai sistem demonstrasi," katanya.

Menurut dia, dasar kebijakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di mana mogok kerja merupakan hak pegawai berdampak sangat merugikan. "Makanya selama UU Nomor 13/2003 tetap seperti ini, orang akan berpikir berkali-kali untuk merekrut industri padat karya Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Nasional API Ade Sudrajat mengatakan angkatan kerja Indonesia yang mayoritas tidak terdidik juga menjadi kendala dalam perkembangan bisnisnya. "Di sektor padat karya, tingkatan keterampilan mereka tidak kompleks. Karena rata-rata hanya lulusan SD atau SMP," katanya.

Meski demikian, Ade mengatakan pihaknya terus melakukan upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan. "Tahun ini untuk Jawa Tengah saja, kami sudah melatih 12.000 pegawai dari 200.000 orang tenaga kerja yang kami serap," katanya.