Harga BBM Subsidi Naik, Konsumen Pindah ke Non Subsidi

Kuota 2014 Diperkirakan Aman

Kamis, 18/12/2014

NERACA

Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi optimistis konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi pada 2014 sesuai kuota APBN sebesar 46 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, faktor kenaikan harga BBM menyebabkan konsumsi berkurang. Menurut dia, kenaikan harga BBM subsidi menyebabkan disparitas harga dengan nonsubsidi menjadi semakin mengecil. Dampaknya, sebagian konsumen yang sebelumnya memakai BBM subsidi beralih ke nonsubsidi.

"Kami harap tidak jebol. Selain juga, penyelundupan BBM bakal berkurang dengan adanya kenaikan harga," katanya di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin juga meyakini kuota BBM mencukupi sampai akhir 2014. "Laporan BPH Migas, kuota masih cukup," katanya.

APBN Perubahan 2014 menetapkan kuota BBM sebesar 46 juta kiloliter. Dari kuota tersebut, BPH Migas membaginya menjadi Pertamina sebesar 45,355 juta kiloliter yang terdiri atas premium 29,29 juta kiloliter, solar 15,165 juta kiloliter, dan minyak tanah 900.000 kiloliter.

Lalu, PT AKR Corporindo Tbk sebesar 640.0000 kiloliter yang terdiri atas solar 500.000 kiloliter dan premium 140.000 kiloliter. Sementara, PT Surya Parna Niaga mendapat jatah 5.000 kiloliter. Atas asumsi kuota tersebut, Pertamina memperkirakan hingga akhir 2014, konsumsi bakal berlebih sekitar 1,3 juta kiloliter di atas kuota BUMN tersebut.

Sementara, karena keterbatasan infrastruktur, AKR tidak dapat menyerap kuota sekitar 300.000 kiloliter. Dengan demikian, secara keseluruhan, kelebihan konsumsi BBM bersubsidi bakal sekitar satu juta kiloliter di atas kuota APBN 46 juta kiloliter.

Sebelumnya, meskipun pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter, namun hal itu tidak akan membuat kuota BBM akan cukup. Hal itu seperti dikatakan oleh Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, Senin (1/12).

Andy memperkirakan dengan kenaikan BBM, kuota yang telah dipatok sebesar 46 juta kilo liter akan terlampaui sebesar 1 juta kilo liter (kl). Ia menuturkan, akan ada tren pengalihan penggunaan ke BBM nonsubsidi. Dari tren pengalihan ini, diperkirakan akan ada penurunan konsumsi BBM bersubsidi. “Ada sekitar 4%-6% yang pindah ke Pertamax. Itu kan pasti ada kepotong. Jadi kalau hitungan kasa ya bisa saja 1 juta kl,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pemerintah hanya mematok kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kl. Dari jumlah ini pihaknya optimistis kecenderungan adanya over kuota bisa diminimalisir dengan tren pengalihan penggunaan ke BBM nonsubsidi. “Maunya jangan sampai 1 juta kl. Cuma yang agak ngeri konsumsi solar,” ujarnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan saat ini ketahanan stok BBM yang dikelola oleh Pertamina mencapai sekitar 18 hari untuk Premium dan sekitar 19 hari untuk Solar. Pertamina, tuturnya, telah mempersiapkan ketersediaan BBM yang cukup untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan konsumsi setelah pengumuman resmi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah.

Berdasarkan pantuan penyaluran harian dalam sebulan terakhir, terjadi peningkatan konsumsi harian BBM bersubsidi yaitu Premium dari semula 81.500 KL per hari menjadi sekitar 87.000 KL per hari atau naik sekitar 7%, serta Solar dari 44.500 KL per hari menjadi sekitar 47.000 KL per hari atau naik sekitar 6%. Tren kenaikan tersebut juga pernah terjadi pada saat menjelang pengumuman kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2013.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk PT. Pertamina untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di luar kuota 46 juta kiloliter di tahun ini. Kuota sebesar itu diprediksi akan jebol seiring konsumsi BBM subsidi yang masih tinggi. Namun demikian, penunjukan PT. Pertamina untuk menyalurkan BBM yang melebihi kuota yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2014 itu bisa mengganggu bisnis perseroan itu. Di lain pihak, perusahaan minyak pelat merah ini seperti bimbang dan meminta dasar hukum penunjukan tersebut.

Itu sebabnya, pakar ekonomi energi Darmawan Prasodjo menilai penunjukan Pertamina tersebut bisa mengganggu bisnis perseroan. Menurut dia, operasi bisnis perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak ini bisa meningkat. “Ini akan mengganggu Pertamina dalam upaya mereka meningkatkan operasi bisnis," kata Darmawan dalam acara Pertamina Energy Outlook 2015 di Jakarta, Kamis (4/12).

Penunjukan Pertamina menyalurkan BBM di luar kuota mengemuka setelah Menteri ESDM Sudirman Said memastikan hal tersebut. Kendati memastikan pasokan BBM subsidi, baik premium ataupun solar, aman hingga akhir Desember ini, namun Sudirman memprediksi realisasinya melampaui kuota 46 juta kiloliter. Sudirman meminta Pertamina sementara menggunakan uangnya dulu, untuk menutupi kelebihan penyaluran BBM bersubsidi, dan kelebihannya akan diganti pemerintah seusai dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun demikian, Darmawan menilai jika harus menyalurkan BBM bersubsidi, maka pemerintah harus menggunakan anggaran negara yang digunakan melalui mekanisme APBN. "Ini juga jadi polemik antara Pertamina dengan Kementerian Keungan dan Menteri ESDM. Saya lihat perlu diselesaikan secara internal mereka," ungkapnya.

Ali Mundakir menjelaskan, PT Pertamina (Persero) meminta dasar hukum atas izin penyaluran bahan bakar minyak jika kuota premium dan solar bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2014 melebihi kuota.

Menurut Ali, dasar hukum penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM penting karena menyangkut tata kelola perusahaan yang baik. Meski mengaku siap untuk melaksanakannya, namun kalau tidak ada dasar hukumnya, maka Pertamina akan bisa dianggap bersalah. Kesiapan Pertamina juga didasari bahwa perseroan punya stok BBM subsidi yang mencukupi.