KEPALA DISNAKERTRANS CIANJUR, M. GINANJAR Pemkab Cianjur Berusaha Keras Kurangi Pengiriman TKW

Cianjur - Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang moratorium pengiriman TKI ke beberapa Negara di Timur Tengah, rupanya menggugah para pengambil kebijakan di Pemda Cianjur. Pemda Cianjur kini tengah berusaha keras agar untuk mengurangi warganya menjadi TKI/TKW khususnya PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang tidak memiliki skill (ketrampilan). Jumlah TKI asal Cianjur hingga kini mencapai 30 000 orang.

NERACA

“Memang kami sepengetahuan Bupati, kini tengah mencoba untuk mengurangi minat masyarakat Cianjur yang ingin jadi TKW khususnya PRT di Arab Saudi. Terutama mereka yang tidak memiliki skill,”ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cianjur. Moch. Ginanjar saat membicarakan masalah TKI asal Cianjur dengan Neraca, Rabu (7/9).

Seperti diketahui, Cianjur sejak puluhan tahun merupakan daerah terbesar di Jawa Barat yang warganya banyak bekerja di Arab Saudi. Data yang pernah di catat dan tidak tercatat di Disnaker Cianjur, jumlah TKI asal Cianjur yang bekerja di Arab Saudi hingga 2010 mencapai 30 000 orang, di antaranya 80 persen bekerja sebagai PRT.

“Jumlah TKW sebesar itu antara lain berdasarkan laporan dari desa- desa dan yang tercatat langsung di kantor kami. Kalau yang tercatat di kantor kami hingga akhir 2010 hanya sekitar 3.238 orang. Sisanya, mereka melalui calo langsung,” jelas Ginanjar.

Kemudian,pihaknya juga memperoleh informasi, bahwa dana milik para TKW asal Cianjur tersebut yang dikirimkan untuk keluarganya melalui bank BNI Cianjur, rata-rata mencapai Rp 6 miliar per minggu. Begitu pula, pihak Disnaker Cianjur , meyaksikan hampir setiap hari sekitar 10 sampai 15 orang TKW pulang dengan menggunakan kendaraan BN2PJTKI dari bandara.

Besarnya jumlah TKI asal Cianjur khususnya TKW yang menjadi PRT, lanjut Ginanjar, hampir setiap setahun sekali terjadi sejumlah kasus penyiksaan tau juga sampai kehilangan nyawa. Hal itu, sangatlah memprihatinkan dan menjadi masalah dan beban yang cukup besar bagi pemerintah daerah.

“Apalagi jika korban itu, indentitasnya tidak jelas dan tidak tercatat pada lembaga kami. Para korban itu umumnya berangkat ke Arab Saudi melalui sponsor atau calo, tanpa sepengetahuan kami,”papar dia.

Meminimalisir TKW

Pada bagian lain, Kepala Disnakertrans Kab. Ciianjur itu menjelaskan, seiring dengan adanya kebijakan motarium dari pemerintah pusat tentang pengiriman TKI ke Timur Tengah dan menyimak permasalahan yang ada, pihaknya dalam hal ini Bupati Cianjur mengisyaratkan untuk meminimalisir warga Cianjur untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri khsusnya ke Timur Tengah.

Menurut Ginanjar, untuk meminimalisir jumlah calon TKW itu jelas memiliki resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Di antaranya, pemda Cianjur harus mampu mencarikan peluang kerja di daerah sendiri atau di daerah lain di wilayah RI. Selain itu, diperlukan sarana pendukung berupa BLK (Balai Latihan Kerja) untuk memberikan ketrampilan bagi setiap calon TKI.

Untuk hal lowongan pekerjaan, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan upaya pengkodisian penyerapan tenaga kerja di sector formal di lokalan. Meskipun Cianjur bukan daerah industry, namun ada beberapa industry garmen dan lainnya yang berinvestasi di Cianjur sudah menyatakan kesiapan menampung sekitar 3000 pekerja. Kemudian juga, pihaknya mengarahkan para pencari kerja untuk berwiraswasta dan akan difasilitasi.

Kemudian hal lain, adalah rencana pembangunan BLK yang akan digunakan sebagai sentral pendidikan keterampilan bagi setiap calon pekerja. Untuk itu, pemda Cianjur sudah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk pembangunan BLK tersebut. Pihak pemda pun menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan BLK itu.

“Kami kira masalah BLK paling penting dalam upaya mengatasi masalah ketanaga kerjaan di Cianjur. Nanti lulusannya dapat diserap baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan kualitas yang memadai. Oleh karena itu kami berharap, pemerintah pusat dapat merealisasikan nya. Dulu Cianjur merupakan salah satu daerah di Indoensia yang memiliki BLK terlengkap milik swasta tapi kini sudah tak beraktivitas lagi, “papar Ginanjar.

Related posts