Pemerintah Didesak Lanjutkan Moratorium Hutan

Kamis, 11/12/2014

NERACA

Jakarta – Deputi Teknologi Sistem dan Monitoring BP REDD+ Nurdiana Darus meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan kebijakan moratorium hutan yang sempat berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nurdiana, berdasarkan perkembangan moratorum yang sudah ada dalam 4 tahun terakhir, salah satu program yang belum dilakukan secara optimal adalah penyelesaian konflik tenurial.

“Karenanya ada beberapa yang perlu dilakukan selama perpanjangan moratorium hutan yang baru. Program-program tersebut adalah mendata dan memverifikasi klaim hak atas tanah, resolusi konflik lahan atas hak-hak masyarakat, mereview ijin-ijin yang diberikan dan pendataan wilayah adat,” ujar Nurdiana, dalam keterangan yang diterima, Rabu (10/12).

Menurut Dewan Kehutanan Nasional Martua Sirait, sebenarnya telah ada upaya-upaya di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam penanggulangan kerusakan hutan yaitu seperti perijinan usaha kehutanan dan non kehutanan, dan penanaman 1 milyar pohon. Namun upaya-upaya ini tidak menjawab permasalahan yang sesungguhnya. Bahkan praktek-praktek pemberian ijin menjadi penyebab kerusakan.

“Akar masalahnya adalah perencana tidak pernah menuntaskan status 30.000 desa di kawasan hutan yang secara nyata dikelola rakyat secara lestari, dan bahkan menerbitkan ijin-ijin yang merusak diatas tanah tanah ini,” ujarnya. Moratorium merupakan kesempatan memperbaiki kembali proses pemberian ijin-ijin kehutanan yang ada dan pengedepanan pengelolaan hutan oleh rakyat yang lebih lestari.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang memaparkan bahwa perintah presiden ketika blusukan ke Riau sudah jelas bahwa kerusakan hutan disinyalir dapat dukungan dari oknum penegak hukum. Karenanya presiden menginstruksikan untuk memberantas semua pelaku kerusakan hutan dan lingkungan tanpa pandang bulu. Perlindungan masyarakat di dalam dan sekitar hutan juga menjadi perhatian khusus pemerintah pasca blusukan Riau.

“Jika terbukti ada hak masyarakat di dalam kawasan hutan, maka dapat di proses menjadi hak milik melalui penerpan peraturan bersama menteri kehutana, menteri dalam negeri, menteri BPN tahun 2014,” lanjut San Afri. Dari berbagai pesan positif yang ditekankan pemerintah, perpanjangan moratorium hutan yang diputuskan pemerintah baru memiliki peran yang sangat penting. Pemberhentian pemberian ijin-ijin usaha kehutanan tersebut merupakan jeda waktu yang sangat diperlukan untuk mengkaji dan merevisi kebijakan-kebijakan pengelolaan kehutanan.

Di awal masa jabatannya, Jokowi telah melakukan gebrakan di sektor kehutanan dengan melakukan Blusukan Asap ke lokasi kebakaran lahan gambut dan hutan Riau untuk menemukan solusi konkrit terhadap bencana ekologis yang terjadi. Saat Blusukan Asap, Jokowi berkomitmen akan menjaga kelestarian lahan gambut, memperpanjang moratorium hutan, melanjutkan kebijakan satu peta, dan akan menindak tegas pelaku perusakan lahan gambut dan hutan.

Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau Haris Gunawan menilai bahwa gambut merupakan bagian penting dari ekosistem hutan Indonesia. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 20,6 juta hektar atau 10,8% luas daratan Indonesia. Gambut berfungsi sebagai penyimpan karbon (hingga 4.000 ton karbon tiap hektar) yang jika terlepas ke udara akan memicu perubahan iklim ekstrim. Selain itu lahan gambut juga merupakan penyimpanan air alami yang mencegah banjir dan kekeringan.

“Lahan gambut kita begitu kaya keanekaragaman hayati dengan nilai konservasi, ekonomi, dan ketahanan pangan yang tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Berbagai tanaman dan satwa liar bisa dijumpai di lahan itu seperti orang utan, hariman, ikan arwana, dan berbagai macam lainnya. Berbagai kekayaannya merupakan bahan pangan masyarakat lokal seperti tanaman sagu dan berbagai jenis ikan lokal di danau-danau tengah hutan yang tidak kering meskipun kemarau,” katanya.

Masalah kebakaran hutan dan lahan gambut bagi masyarakat Sumatera bencana ekologis yang telah terjadi setiap tahun selama 17 tahun berturut-turut. Di Riau pada periode Februari – April 2014 ada 58.000 orang terenggut hak kesehatannya dengan terserang infeksi saluran pernapasan (ISPA). Selain masalah kesehatan, berbagai aktivitas sosial masyarakat dan pelayanan publik penting menjadi terhambat. Di bidang pendidikan, akibat bencana kabut asap, ribuan hak anak-anak memperoleh pendidikan terampas akibat sekolah-sekolah harus ditutup selama bencana.

“Kita seharusnya melanjutkan kerja nyata pasca blusukan asap presiden dengan memperluas upaya pembasahan gambut yg terlanjut rusak dan kering, menanam dengan jenis-jenis pohon asli campuran, menyelamatkan tegakan-tegakan alami hutan dan pohon sagu dari kekeringan dan kebakaran, dan melindungi gambut agar tetap basah dikawasan-kawasan lindung dan konservasi, kedepan menjadi sangat menjanjikan lokasi-lokasi ini jadi tempat tujuan pengunjung dengan minat khusus atau yang dikenal dengan ekowisata,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa Indonesia punya gambut terluas dan terdalam di tropis, ini branding yang luar biasa. Selain itu kerja yang harus digesa adalah evaluasi menyeluruh terhadap kanal-kanal yang telah digunakan. “Moratorium hutan diperlukan dalam perlindungan hutan termasuk lahan gambut. Dengan adanya jeda pemanfaatan hutan untuk industri-industri besar, pemerintah dan masyarakat bisa kembali memulihkan lahan-lahan gambut dengan berbagai teknik seperti pembangunan sekat kanal-kanal, pembasahan kembali (rewetting), penanaman sagu dan tanaman-tanaman asli lahan gambut, dan teknik-teknik lainnya, termasuk rekayasa sosial masyarakatnya,” ujar Haris.