NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal akan memprioritaskan penyelesaian pengurusan izin usaha dan investasi satu pintu yang terintegrasi tanpa harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

"Saya harus bisa menyiapkan 'one stop service' atau perizinan satu pintu, dan yang pasti perizinan akan bisa lebih cepat, lebih sederhana, transparan dan terintegrasi," kata Kepala BKPM, Franky Sibarani, di Jakarta, awal pekan kemarin.

Franky mengatakan, hal tersebut adalah salah satu prioritas kerja dari beberapa pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan dalam waktu dekat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Selama ini yang dilihat adalah penyerahan kewenangan dari kementerian, dan itu ternyata prosesnya tidak mudah, melihat penekanan dari presiden, ini harus bisa dilaksanakan. Memang merupakan tantangan saya dan kita semua," ujar Franky.

Franky mengatakan, hampir seluruh kementerian yang ada melakukan review terhadap proses perizinan dan penyederhanaan, dan dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah tersebut dirinya meyakini proses perizinan satu pintu akan bisa segera terselesaikan.

"Itu tantangan yang harus bisa tercapai, dengan dukungan BKPM, Kementerian terkait, dan dunia usaha. Dan jika perizinan bisa lebih transparan dan sederhana, maka itu tentu bisa jangka panjang dan meningkatkan daya saing investasi kita," ucapnya.

Selain masalah perizinan tersebut, lanjut Franky, ada permasalahan soal 'bottlenecking' atau proyek-proyek investasi yang mengalami masalah, dan terkait hal tersebut pihaknya akan segera melakukan listing permasalahan, dan akan segera menyelesaikan satu per satu.

"BKPM dalam 1-2 hari ke depan akan melakukan listing semua proyek yang mengalami masalah, setelah itu kita lihat prioritas, baru selesaikan satu per satu," ujar Franky.

Selain itu, lanjut Franky, BKPM juga akan mendorong prosentase Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi 50:50 dalam lima tahun ke depan, di mana saat ini porsi untuk PMA 60 persen dan PMDN 40 persen. "Kita perlu mendorong PMDN, untuk pelaku usaha nasional. Sekarang perbandingannya 40-60, ke depan dalam lima tahun, kita berjuang supaya bisa 50:50," tuturnya.

Sedangkan menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, salah satu program prioritas kabinet kerja adalah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu atau yang lebih dikenal dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menurut dia, manfaat utama dari PTSP adalah memudahkan investor dalam mengurus izin investasi di Indonesia. Dia menargetkan akhir tahun atau awal tahun depan, perizinan satu pintu ini sudah bisa diimplementasikan. "Selama ini banyak investor yang mengeluh tentang lamanya pengurusan izin investasi di Indonesia," katanya.

Dia mengatakan waktu yang dibutuhkan investor dalam mengurus izin investasi paling lama sebulan karena mereka harus mengurus izin investasi dari satu kementerian ke kementerian lainnya.

Sofyan mengatakan pemerintah akan segera menerapkan perizinan satu pintu dimana BKPM menjadi pusat atau sentral pengurusan investasi.

Menurut dia peran BKPM akan diperkuat, rencananya kementerian yang juga mempunyai izin investasi akan segera diintegrasikan dengan BKPM. “Adanya sistem perizinan satu pintu ini secara tidak langsung meningkatkan iklim investasi,” pungkasnya. [agus]