Manfaat Membangun Infrastruktur Transportasi - Oleh: H. Kliwon Suyoto, Pemerhati masalah sosial ekonomi dan transportasi

Forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2014 di Beijing, China dimanfaatkan Presiden RI Joko Wi­dodo untuk menawarkan inves­tasi bi­dang infrastruktur kepada para penanam modal.

Dalam pertemuan dengan para pengusaha ekonomi APEC 2014 dan negara lain, Presiden Joko Widodo me­ngatakan: “Indonesia memiliki bugdet yang terbatas, karenanya kami menawarkan kesempatan kepada hadirin untuk menanamkan investasi di bidang infrastruktur.” (Analisa, 11 November 2014).

Infrastruktur yang ditawarkan Presi­den meliputi pra­sarana 24 pelabuhan di sejumlah wilayah, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan bahkan Papua. Indonesia juga akan membangun jalur kereta api (KA) menghubungkan beberapa titik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Pembangunan 24 pelabuhan terkait dengan tol laut, yaitu sistem transportasi laut untuk memobilitas produksi barang dan orang melalui laut, sehingga biaya menjadi lebih rendah dan efisien, produk menjadi semakin kom­petitif.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengemukakan Indonesia akan mengembangkan sistem transportasi mas­sal di enam kota besar. Dimu­lai dengan trans­portasi mas­sal di Jakarta, dan akan dikembangkan pula di Medan, Makassar, Semarang, Ban­dung, dan Surabaya.

Membangun dan me­ngem­bangkan infrastruktur transportasi memang memiliki urgensi yang tinggi di negeri ini. Terlebih bila di­kaitkan dengan masih tingginya tingkat konsumsi BBM pada sektor transportasi. Dari total konsumsi BBM nasional, sektor transportasi mengkonsumsi 40,58 persen, rumah tangga 25,37 persen, industri 20,41 persen, pem­bangkit listrik 11,6 per­sen dan pemakaian sendiri oleh sektor Migas 2,16 persen.

Padahal konsumsi BBM tak lepas dengan beban sub­sidi yang menggerus APBN. Dari tahun ke tahun, subsidi BBM yang ditanggung AP­BN cenderung me­ning­kat. Selama periode 2010 – 2014 besaran subsidi BBM secara berturut-turut adalah Rp 82,4 triliun, Rp 165,2 triliun, Rp 211,9 triliun, Rp 210 triliun dan Rp 246,5 triliun.

Transportasi Nasional

Sistem transportasi di negara kita masih jauh dari efisien, karena masih di­domi­nasi oleh angkutan darat non massal, uta­manya mobil pribadi bahkan jutaan sepeda motor. Sistem transportasi massal seperti KA, yang sekaligus juga hemat BBM, hemat lahan, rendah polusi dan adaptif dengan kemajuan teknologi belum dikembangkan secara nasional.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 13.466 pulau yang dihubungkan dengan lautan seluas 3.257.483 km², juga membuka peluang pengembangan transportasi laut, yang antara lain digagas presiden Joko Widodo dengan tol laut. Tentunya dengan harapan tidak mengabaikan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) penghubung Sumatera – Jawa yang telah lama direncanakan pembangunannya.

Tol laut tentu tidak difokuskan pada selat Sunda, tetapi di kawasan Indonesia Timur, misalnya untuk hu­bungan Jawa ke gugusan kepulauan Nusa Tenggara, Timor, Maluku, Papua. Bisa juga untuk meng­hubungkan Jawa – Kalimantan – Sulawesi. Sumatera – Kalimantan – Sulawesi, bahkan untuk hubungan antar pelabuhan sepanjang pesisir timur dan barat pulau Sumatera, serta pesisir selatan dan utara pulau Jawa, sehingga tol laut tidak mengabaikan urgensi membangun JSS.

Mengingat luas daratan Indonesia mencapai 1.922. 570 km², diantaranya terdapat 5 pulau besar, yaitu: Jawa 132.107 km², Sumatera 473.606 km², Kalimantan 539.460 km², Sulawesi 189.216 km², dan Papua 421.981 km², maka trans­portasi nasional tidak cukup dengan tol laut saja, melainkan perlu sis­tem transportasi massal seperti KA, yang he­mat BBM, hemat lahan, rendah polusi dan adaptif dengan kemajuan teknologi.

Terintegrasinya sistem transportasi massal di darat dengan moda angkutan yang memanfaatkan tol laut, diyakini akan berkonstribusi pada penghematan BBM secara besar-besaran. Terlebih bila transportasi massal KA, Mass Rail Train (MRT) dan Light Rail Train (LRT) juga dikembangkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjungkarang, Makassar, Semarang, Bandung, dan Surabaya dan lain-lain.

Manfaat Infrastruktur Transportasi

Tol laut plus sistem trans­portasi darat yang berciri massal (KA) di lima pulau besar – Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Jawa, serta sistem transportasi massal perkotaan di sejumlah kota besar se-Indonesia, dipastikan akan berdampak pada penurunan persentasi konsumsi BBM di sektor transportasi. Kalau saat ini 40,58 persen dari total kon­sumsi BBM nasional dikonsumsi sektor transportasi, di masa yang akan datang akan menurun drastis.

Beban polusi udara, ter­uta­ma di kawasan perkotaan yang telah menerap­kan sis­tem transportasi massal perkotaan juga akan berkurang. Sebab, pengguna sepeda motor, mobil pribadi dan pengguna aneka moda angkutan otomatif lainnya akan beralih menggunakan transportasi massal perkotaan. Tentunya harus didukung dengan pelayanan yang handal, aman dan nyaman, antara lain se­perti KRL di kawasan Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek).

Terintegrasinya sistem angkutan massal di darat dengan moda angkutan tol laut diyakini akan menekan biaya pe­ngangku­tan, sehingga di satu sisi meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor, di sisi lain memperkecil kesenjangan harga barang konsumsi antar kota se-Indonesia. Presiden Joko Widodo saat presentasi pada forum APEC di Beijing menyebutkan kesenjangan har­ga satu sak semen di Jawa US$ 6, tetapi di Papua US$ 150, beda dua puluh lima kali lipat.

Selain itu, keandalan in­frastruktur transportasi juga bermanfaat sebagai kekuatan sosial untuk mempertahankan NKRI. Transportasi yang handal memungkinkan kelancaran distribusi barang kon­sumsi, terutama ke kawasan tapal batas negara. Ini penting untuk menghin dari kemungkinan hilangnya kepercayaan (miss-trust) masyarakat perbatasan ke­pada pemerintah, lebih percaya pa­da pemerintahan di negara jiran.

Kita – NKRI – pernah “ke­hilangan” pulau Sipadan dan pulau Ligitan, antara lain disebabkan tidak difasilitasi­nya kedua pulau dengan akses transportasi. Belakangan sebagaimana diberitakan TVONE 14 Februari 2012, Kepala Desa Mungguk Gelombang, Yusak menyatakan, masyarakat perbatasan Indonesia - Malaysia di desa Mungguk Gelombang, Ke tungau Tengah, Maniau, Sintang, dan daerah-daerah lain di perbatasan termasuk juga di beberpa daerah perbatasan di Kalimantan Barat akan mengibarkan Bendera Negara Malaysia.

Penyebabnya sama, kare­na sudah sekian lama mereka tidak mendapatkan perhatian dan infrastruktur wilayah yang sangat jelek. Disam­ping itu, pemerintah Malaysia sudah bertahun-tahun membantu menyediakan sarana dan prasarana air bersih bagi mereka. Akibatnya, warga lebih berempati pada negeri tetangga dari pada negeri sendiri. Bahkan ketika perayaan hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di seluruh wilayah perbatasan tidak semeriah peringatan hari kemerdekaan Malaysia.

Infrastruktur transportasi tidak hanya bermanfaat secara ekonomis, tetapi juga sosial politik, utamanya terkait dengan ancaman disintegrasi NKRI seperti yang terjadi di perbatasan Kalimantan – Malaysia. Ancaman yang sama juga tidak menutup kemungkinan terjadi di wilayah lain, bila infrastruktur transportasi di wilayah itu terabaikan.

Salah satu contoh kemungkinan penundaan atau pembatalan JSS, serta sejumlah proyek infrastruktur lainnya seperti jalan tol dan jalan KA Trans Sumatera Rail­way, yang sudah lama diimpikan masyarakat di Sumatera. Terlebih bila dikaitkan dengan problem penumpukan kendaraan akibat kemacetan di penyeberangan Merak – Bakaheuni.

Karenanya, dalam membangun infrastruktur transportasi, pemerintahan Joko Widodo – JK diharapkan tidak berorientasi di Jawa atau Java Oriented. Wilayah Sumatera juga harus mendapat perhatian serius, jangan biarkan infrastruktur transportasi di Sumatera dengan 10 provinsinya kalah dengan Malaysia. Demikian juga wilayah lainnya di nusantara ini, utamanya kawasan yang berbatasan dengan negara jiran.

Terlepas dari semua itu, kita berharap forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2014 di Beijing, Tiongkok benar-benar ber­buah pada investasi yang meningkatkan keandalan infrastruktur transportasi. Masyarakat di Sumatera bisa menikmati layanan KA Trans Sumatera Railway atau mengendarai mobil melalui tol Trans Sumatera, menyeberang selat Sunda melalui JSS sampai ke Jawa, demikian pula sebaliknya. Semoga !! (analisadaily.com)

BERITA TERKAIT

Ekonom: Larangan Transportasi Online Berdampak Negatif

Jakarta-Ekonom UI Berly Martawardaya menilai, penolakan yang berujung pelarangan pada transportasi online berdampak negatif pada perekonomian. Sebab, mata pencaharian ratusan…

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kerja Konkret Jokowi Membangun Papua

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Ekonomi Pembangunan LSISI Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat menikmati…

Memberi Pelayanan, Bukan Menjadi Pelayan

Oleh: Teddy Ferdian, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Ketika mendatangi suatu rumah makan, kita akan disambut dengan ucapan selamat datang dari penerima…

Tujuh Hasil Kerja Nyata 3 Tahun di Era Jokowi

  Oleh: Dhita Karuniawati, Mahasiswa IAIN Kendari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memasuki periode…