Upah Minimum Masih Rendah - Nasib Guru Honorer Semakin Berat Kenaikkan BBM

Upah Minimum Masih Rendah Nasib Guru Honorer Semakin Berat Kenaikkan BBM NERACA Keberadaan guru merupakan garda terdepan bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Namun tingkat kesejahteraan guru di Indonesia masih minim, terutama untuk guru honorer, yang gaji yang didapat jauh dari harapan. "Keberadaan guru honorer sangat dibutuhkan untuk mendidik siswa, namun disayangkan pendapatan mereka jauh dari kesejahteraan. Terlebih, saat ini harga kebutuhan pokok telah meningkat selaras kenaikan BBM," cetus komisi X, Anang Hermansyah. Menurut Anang, dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional kemarin, sudah sepantasnya nasib guru juga diperjuangakan, terutama bagi guru honorer. Tidak dapat pungkiri kesejahteraan mereka masih minim. Meski telah mendapat Kesra Pemda, tapi itu masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup selama sebulan. Terlebih, saat ini semua kebutuhan harganya telah naik. "Sudah sepantasnya tenaga, waktu, dan pikiran mereka untuk diapresiasi. Di sisi lain, guru honorer juga harus menunjukan kinerja mereka kepada masyarakat dan pemerintah, bahwa keberadaan mereka bermanfaat yang ditopang dengan kompetensi dan integritas," cetusnya. Untuk itu, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru harus diperhatikan. “Tidak sedikit guru yang nyambi di luar kerjanya mengajar, untuk mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sangat memprihatinkan,” kata Anang. Selain kebutuhan hidup yang bersifat subyektif, seharusnya pemerintah juga harus memberikan akses yang luas bagi guru untuk melakukan pengembangan diri. Upah Minimum Guru Honorer Pemerintah berencana menetapkan upah minimum guru honorer. Hal ini mendesak untuk dikaji lantaran masih rendahnya gaji para guru honorer, yang bahkan tak jarang lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR) UMP UMK tahun 2015 yang baru ini. Kondisi itu diungkap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dampaknya kesejahteraan guru honorer masih rendah. Saat ditanya terkait besaran upah minimum untuk guru honorer ini, Anies tidak berkata banyak. Dia mengatakan bahwa besaran upah minimum tersebut masih dalam pembahasan dan masih dihitung. Dia pun masih belum bisa menentukan pihak mana yang wajib membayar upah minimum tersebut. Apakah pemerintah daerah atau pusat. Terpisah, pengamat kebijakan pendidikan Mohammad Abduhzen mengatakan kebijakan upah minimum guru itu masih jauh dari kata realisasi. Sebab, perlu dilakukan pembenahan dan klarifikasi data dari guru honorer yang ada di Indonesia. "Kalau ada wacana ini pasti akan besar kemungkinan terjadi penggelembungan data. Karenanya, yang perlu diperbaiki pertama adalah data dari tenaga guru honorer dulu," ujar dosen Universitas Paramadina itu. Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa membedakan besaran upah minimum dari setiap guru honorer yang ada. Pasalnya, setiap guru honorer memiliki jam mengajar berbeda-beda. "Karena itu, tidak bisa dipukul rata untuk upah minimum ini. Akan kurang adil jika disamaratakan. Sebab, ada juga kan guru honorer yang sekadar nyambi. Seminggu hanya beberapa jam saja ngajarnya. Harus dibedakan," tegasnya.

NERACA

Keberadaan guru merupakan garda terdepan bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Namun tingkat kesejahteraan guru di Indonesia masih minim, terutama untuk guru honorer, yang gaji yang didapat jauh dari harapan.

"Keberadaan guru honorer sangat dibutuhkan untuk mendidik siswa, namun disayangkan pendapatan mereka jauh dari kesejahteraan. Terlebih, saat ini harga kebutuhan pokok telah meningkat selaras kenaikan BBM," cetus komisi X, Anang Hermansyah.

Menurut Anang, dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional kemarin, sudah sepantasnya nasib guru juga diperjuangakan, terutama bagi guru honorer. Tidak dapat pungkiri kesejahteraan mereka masih minim. Meski telah mendapat Kesra Pemda, tapi itu masih kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup selama sebulan. Terlebih, saat ini semua kebutuhan harganya telah naik.

"Sudah sepantasnya tenaga, waktu, dan pikiran mereka untuk diapresiasi. Di sisi lain, guru honorer juga harus menunjukan kinerja mereka kepada masyarakat dan pemerintah, bahwa keberadaan mereka bermanfaat yang ditopang dengan kompetensi dan integritas," cetusnya.

Untuk itu, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru harus diperhatikan. “Tidak sedikit guru yang nyambi di luar kerjanya mengajar, untuk mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sangat memprihatinkan,” kata Anang.

Selain kebutuhan hidup yang bersifat subyektif, seharusnya pemerintah juga harus memberikan akses yang luas bagi guru untuk melakukan pengembangan diri.

Upah Minimum Guru Honorer

Pemerintah berencana menetapkan upah minimum guru honorer. Hal ini mendesak untuk dikaji lantaran masih rendahnya gaji para guru honorer, yang bahkan tak jarang lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR) UMP UMK tahun 2015 yang baru ini.

Kondisi itu diungkap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Dampaknya kesejahteraan guru honorer masih rendah.

Saat ditanya terkait besaran upah minimum untuk guru honorer ini, Anies tidak berkata banyak. Dia mengatakan bahwa besaran upah minimum tersebut masih dalam pembahasan dan masih dihitung.

Dia pun masih belum bisa menentukan pihak mana yang wajib membayar upah minimum tersebut. Apakah pemerintah daerah atau pusat.

Terpisah, pengamat kebijakan pendidikan Mohammad Abduhzen mengatakan kebijakan upah minimum guru itu masih jauh dari kata realisasi. Sebab, perlu dilakukan pembenahan dan klarifikasi data dari guru honorer yang ada di Indonesia.

"Kalau ada wacana ini pasti akan besar kemungkinan terjadi penggelembungan data. Karenanya, yang perlu diperbaiki pertama adalah data dari tenaga guru honorer dulu," ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus bisa membedakan besaran upah minimum dari setiap guru honorer yang ada. Pasalnya, setiap guru honorer memiliki jam mengajar berbeda-beda.

"Karena itu, tidak bisa dipukul rata untuk upah minimum ini. Akan kurang adil jika disamaratakan. Sebab, ada juga kan guru honorer yang sekadar nyambi. Seminggu hanya beberapa jam saja ngajarnya. Harus dibedakan," tegasnya.

BERITA TERKAIT

74 Perusahaan di Kudus Terapkan Struktur Skala Upah - Dari 150 Perusahaan

NERACA Kudus - Baru sebanyak 74 perusahaan dari sekitar 150 perusahaan menengah dan besar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang…

Pasar Keuangan Global Masih Akomodatif

    NERACA   Jakarta - Kondisi pasar keuangan global saat ini bagi Indonesia masih akomodatif di tengah peningkatan harga…

Laba Astra Internasional Terkoreksi 2% - Bisnis Otomotif Masih Lesu

NERACA Jakarta – Di kuartal pertama 2018, PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan laba bersih di sebesar Rp 4,98 triliun.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ternyata, Ikan Impor

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengumumkan 27 produk ikan kaleng makerel mengandung cacing parasit. Sebelumnya, BPPOM Kota…

Siapa Lebih Dipercaya, Menkes atau IDI?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan 27 merek produk makarel mengandung parasit cacing. Temuan ini diperoleh setelah BPOM meneliti…

Ini Dia, 27 Merek Sarden Mengandung Cacing

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan perkembangan temuan dari isu ikan makarel mengandung parasit cacing. Sebelumnya, tiga merek yaitu…