Sertifikasi SDM Pariwisata Dipercepat

Hadapi Pasar Bebas ASEAN 2015

Kamis, 27/11/2014

NERACA

Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan mengupayakan berbagai upaya untuk mengakselerasi sertifikasi kompetensi bagi sumber daya manusia (SDM) yang bergerak di sektor pariwisata untuk meningkatkan daya saing menjelang era pasar terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Kami akan menggelar seminar yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan terkait program akselerasi sertifikasi kompetensi di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona Jakarta pada 4 Desember 2014," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Kemenpar I Gde Pitana di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu.

I Gde Pitana mengatakan percepatan untuk mengejar target semakin banyaknya SDM pariwisata yang tersertifikasi merupakan hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Sampai saat ini pihaknya mengakui gerakan sertifikasi kompetensi itu masih sangat lambat di Tanah Air. "SDM kita jumlahnya jutaan yang harus tersertifikasi tahun ini baru 28.627 yang tersertifikasi," katanya.

Sejak 2007 hingga 2014, pihaknya telah melakukan program sertifikasi kepada sebanyak 64.127 tenaga kerja bidang pariwisata antara lain bidang hotel dan restoran, spa, biro perjalanan wisata, MICE, tour leader, jasa boga, maupun wisata minat khusus seperti arung jeram dan selam.

Jumlah tenaga kerja yang telah mendapat sertifikat ini jauh di atas target yang ditetapkan pada akhir 2014 sebanyak 50 ribu tenaga kerja pariwisata. Dalam hal penetapan standar kompetensi, sejatinya sejak 1998 Indonesia menjadi "lead country" dalam pengembangan SDM Pariwisata ASEAN. Standar kompetensi SDM pariwisata tingkat ASEAN (ACCSTP) sebagian besar adalah standar yang diterapkan di Indonesia.

Selain itu Indonesia juga ditunjuk sebagai Regional Sekretariat yang memfasilitasi implementasi dari MRA (Mutual Recognition Arrangement/MRA) tenaga kerja profesional pariwisata di kawasan ASEAN. Menurut Pitana, upaya sertifikasi kompetensi SDM memang membutuhkan waktu yang lama, bahkan negara-negara maju sekalipun termasuk Jepang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyertifikasi sebagian SDM-nya.

Pada kesempatan lain, sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya akan mulai membangun industri pariwisata dengan teknologi informasi dan telekomunikasi dan mengundang PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk membantunya memajukan industri pariwisata Indonesia. Menurut mantan CEO perseroan plat merah itu, rencana tersebut merupakan upaya memperbaiki standar mutu pariwisata nasional yang berdasarkan ukuran standar internasional The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) masih berada di ranking 70 dunia.

"Cara yang paling mudah dan paling murah itu adalah ICT (teknologi informasi dan komunikasi). Makanya saya mengundang teman-teman Telkom (membantu) agar lebih cepat. Lalu nanti berkoordinasi dengan institusi lain untuk mengembangkan infrastruktur yang terkait pariwisata," kata Arief dikutip dari laman yang sama.

Menurut dia, sebelum menggulirkan rencana meningkatkan industri pariwasata, ada baiknya mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan Indonesia. Setidaknya ada tiga kelemahan Indonesia berdasarkan The Global Competitiveness Index (GCI) yang dikeluarkan World Economic Forum yakni infrastruktur pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi serta kesehatan dan higienitas.

Tiga hal itulah, kata Arief, yang akan menjadi basis pertimbangan untuk menentukan prioritas dalam mempromosikan pariwisata di masa mendatang. "Kita harus punya prioritas. Produk kita adalah destinasi wisata. Makanya kita harus tetapkan 'top destination'. Misalnya 'top 10' atau 'top 20 destination' Bagaimana penetapannya, nanti kita bisa pikirkan," katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia Asnawi Bahar mengatakan infrastruktur ke berbagai wilayah tujuan wisata di Tanah Air perlu dibenahi terutama menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Menurut dia, infrastuktur menjadi sorotan penting karena di wilayah Jawa saja masih banyak yang belum memadai.

Asnawi mencontohkan jalan darat menuju lokasi destinasi di Pantai Anyer, Provinsi Banten, masih rusak dan kondisi tersebut mempengaruhi tingkat kunjungan ke objek wisata itu. Khusus di luar Pulau Jawa, banyak destinasi baru yang potensial ditawarkan bagi turis-turis asing termasuk masyarakat ASEAN. "Seperti pembangunan jeti yang perlu diperbanyak sehingga kapal-kapal pesiar bisa singgah ke daratan," ucapnya, dikutip dari laman yang sama.

Terkait sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata, Asnawi mengatakan industri pariwisata tergolong paling siap menghadapi MEA yang berlaku mulai 2015. Seluruh SDM bidang pariwisata kata dia didorong untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapat sertifikat. "Saat perdagangan bebas ASEAN, tenaga kerja juga menjadi salah satu yang diliberalisasi, SDM pariwisata kita sudah siap bersaing," katanya.

Belum lama ini kata dia, Asita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata menggelar pelatihan bagi asesor. Namun pelatihan tersebut seluruhnya dibiayai sendiri oleh peserta.

Ia mengharapkan pemerintah memberikan subsidi bagi pelatihan asesor tersebut, sebab sertifikasi SDM juga untuk kepentingan negara. Asnawi menilai kesiapan SDM bidang pariwisata akan menguntungkan tenaga kerja Indonesia, sebab kualitasnya sudah mampu bersaing di tingkat ASEAN.