Setelah pemerintah menaikkan harga BBM, tarif angkutan umum segera ikut naik. Pelajar pun terkena imbas kenaikan tarif angkutan ini. Bagi mereka yang berkecukupan mungkin tidak akan menjadi beban, namun bagaimana dengan keluarga kurang mampu? Akankah mereka semakin terjepit?

NERACA

Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat termasuk yang bersinggungan dengan kaum pelajar. Di antara dampaknya adalah terjadi kenaikan tarif angkotan umum atau bus umum yang sering dijadikan sarana pelajar bersekolah.

"Kenaikan harga BBM mempengaruhi biaya transportasi siswa ke sekolah. Itu yang menjadi pertimbangan kita dalam menaikkan BBM," ujar Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar, Menengah Anies Baswedan seusai acara Program Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja di Bogor, Jawa Barat belum lama ini

Awalnya mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kepada siswa yang menggunakan transportasi umum. Tapi setelah dipertimbangkan maka diberikan bantuan melalui keluarga.

Pemerintah memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS)  kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di Tanah Air. KIP berbasiskan pada data program pemerintahan sebelumnya Bantuan Siswa Miskin (BSM).

"Saya yakin dengan KIP ini, maka kenaikan BBM tidak pengaruhi siswa miskin," ujar dia menambahkan.

KIP merupakan program unggulan yang digadang-gadang oleh Jokowi-JK sejak kampanye Pilpres lalu. Sasaran program ini diklaim lebih banyak dibandingkan BSM yang sebelumnya telah diluncurkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai program baru, kehadiran KIP banyak dipertanyakan.

Ada kekhawatiran jika KIP tumpang tindih dengan program yang pernah ada. Pasalnya, data yang digunakan bagi penduduk penerima kartu ini disebut masih menggunakan data lama. Adapun rincian besaran dana KIP yang diterima siswa masih mengacu pada BSM yakni berkisar Rp400.000 untuk siswa SD/MI, Rp750.000 untuk siswa SMP dan Rp1 juta untuk siswa SMA/SMK.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, Dasar Menengah Anies Baswedan mengakui data yang digunakan saat ini masih menggunakan data berbasis sekolah. Namun ke depan akan diubah dengan menggunakan data berbasis keluarga. Pasalnya, konsep Kartu Indonesia Pintar bukan hanya menjangkau siswa miskin tetapi anak usia sekolah yang miskin yang belum terdaftar di sekolah maupun madrasah.

Program KIP akan menyasar 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima BSM. Tak hanya itu, peserta KIP nantinya juga bakal ditambah dari golongan anak-anak miskin tidak sekolah, dengan harapan, mereka bisa bersekolah lagi.

"Ini baru perencanaan yang sudah dibahas pada rapat kabinet dan rapat wapres, dengan harapan siswa putus sekolah dapat kembali bersekolah," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa 

Untuk menjangkau anak jalanan atau anak terlantar, KIP juga dirancang khusus dengan harapan dana tersebut bisa digunakan untuk pelatihan agar anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal juga bisa mendapat pendidikan keterampilan. KIP ini akan berlaku untuk balai-balai latihan kerja. Penerima kartu ini hanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Pintar ke pihak sekolah dan balai-balai latihan.

Pada tahap awal dana yang digunakan masih menggunakan anggaran 2014. Sementara untuk 2015 masih akan disusun besaran anggarannya. Karena KIP akan menyasar masyarakat miskin, rentan miskin, anak usia sekolah yang tidak bersekolah, serta akan ikut dinikmati oleh peserta didik di lembaga pendidikan formal dan non-formal termasuk kaum difabel, penyaluran KIP dapat benar-benar mencapai sasaran. Diharapkan KIP bisa menutup peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk penyalahgunaan dana yang diterima.