Dewan Kelautan Dukung Program Tol Laut Jokowi

Agar Ongkos Logistik Murah

Selasa, 18/11/2014

NERACA

Jakarta - Sekertaris Dewan Kelautan Indonesia (Dekin), Dedy H Sutisna, mengungkapkan pihaknya mendukung penuh program tol laut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menekan biaya transportasi maupun logistik nasional yang dianggal paling mahal se-Asia Tenggara.

“Logistik Indonesia paling mahal se-ASEAN. Jadi kami dari Dekin sangat mendukung program Presiden untuk merealisasikan tol laut agar cost logistic nasional bisa ditekan,” katanya kepada wartwan seusai rapat bersama DPR Komisi IV, di Jakarta, Senin (17/11).

Oleh karenanya, Dekin akan terus memonitor dan ikut serta memberikan masukan kepada presiden agar program tol laut ini bisa berjalan efektif. “Saat ini kami (Dekin) sedang mengkaji teknis maupun besaran anggaran yang harus dibutuhkan untuk dapat merealisasikan program itu, yang nantinya akan disampaikan langsung kepada Pak Jokowi,” imbuhnya.

Yang jelas, lanjut dia, Dekin sangat mendukung program ini, karena selama ini biaya logistik nasional masih mengandalkan dari darat yang masih sangat mahal. Dengan pemanfaatan laut maka distribusi lancar, biaya juga bisa ditekan. “Sisi positif dari rencana program ini adalah dapat menciptakan biaya logistik nasional menjadi murah, murah dan lancar otomatis harga produk jadi murah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan biaya logistik nasional saat ini 12 persen – 15 persen sedangkan di negara Asia Tenggara mayoritas biaya logistik hanya 6 persen. “Kita masih sangat mahal oleh karenanya dengan optimalisasi laut maka biaya bisa lebih ditekan. Selama ini salah satu masalah dari biaya produksi produk nasional adalah mahalnya biaya logistik, jika memang tol laut bisa diimplementasikan bisa menjadi jawaban akan masalah itu,” katanya.

Karena apa, lanjut Dedy, transportasi laut lebih murah, jauh dari hambatan. Sebaliknya, jika menggunakan jalur darat banyak hambatannya, jalanan putus, rusak, cuaca buruk yang mengakibatkan kendaran tidak bisa melanjutkan perjalanan, belum lagi pungli di jalanan yang mengakibatkan menjadi mahal. “Kalau di laut semua bisa menjadi lebih lancar,” tegasnya.

Adapun disinggung skema anggran untuk dapat merealisasikan program tol laut ini, menurut dia, pihaknya belum duduk bersama dengan kementrian/lembaga terkait. Nanti jika memang sudah duduk bersama baru ketahuan kemampuan pemerintah berapa, dan berapa yang harus diserahkan ke swasta. “Pastinya nanti pembiayaan pemerintah bekerjasama dengan swasta, hanya saja memang besarannya nanti kita lihat setelah duduk bersama,” tuturnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menuturkan konsep poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi akan dimatangkan dalam dua bulan terakhir ini sebelum dimasukkan kedalam APBN-Perubahan 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Perumusan konsep maritim sudah ada, dalam dua bulan terakhir ini, sebelum masukin kedalam APBN-P. Berpacu dalam waktu, saya minta para deputi untuk merumuskan sekalian jabarkan poros maritim," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna, mengatakan dalam draft RPJMN teknokratik, pihaknya sudah mengestimasi kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah jika ingin merealisasikan tol laut, dimana untuk investasi 24 pelabuhan sekira Rp 424 triliun. Namun angka ini sangat jauh berbeda yang diproyeksikan Jokowi yang mencapai Rp700 triliun lebih.

"Saya tidak tahu estimasi perhitungan dari Pak Presiden (Jokowi). Tapi memang angka Rp 424 triliun itu belum termasuk pengadaan kapal. Jadi jika ditotal pelabuhan dan kapal mungkin Rp700 triliun," terang Dedy.

Dedy mengungkapkan, pengadaan kapal untuk tol laut tersebut sekira Rp100 triliun sampai Rp150 triliun. Sedangkan biaya investasi untuk membangun pelabuhan terintegrasi lengkap dengan pembangkit listrik dan sebagainya mencapai sekira Rp70 triliun."Ya segitu investasinya. Tapi balik lagi konsep ini disetujui atau tidak oleh pak Jokowi," jelasnya.