Menperin Ingin Problem Lahan Cheetam Lekas Beres - Pembangunan Industri Garam di NTT

NERACA

Nagakeo – Problem pembebasan lahan yang dialami investor industri garam asing asal Australia, PT. Cheetam Garam Indonesia, di Kabupaten Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diharapkan segera rampung. Dari 1000 hektar yang lahan produksi garam yang dibutuhkan, Cheetam baru berhasil membukukan sekitar 750 hektar. Sisanya, sekitar 250 hektar, masih dalam sengketa akibat tumpang tindih tanah adat, tanah masyarakat, dan tanah milik pemerintah daerah setempat.

Menteri Perindustrian, Saleh Husin, dalam kunjungan kerja ke Nagakeo, mengatakan pihaknya akan terus memfasilitasi pembebasan lahan untuk produksi garam oleh Cheetam. Pasalnya, NTT, termasuk Nagakeo, menyimpan potensi sangat luar biasa dalam hal produksi garam, khususnya untuk garam industri yang hingga kini masih 100% dimpor dengan volume 2 juta ton per tahun.

“Memang hambatan yang saat ini terjadi adalah masalah lahan. Nah untuk itu kami meminta baik bupati, gubernur, maupun kami akan memfasilitasi dengan menteri agraria, agar lahan yang hanya tinggal 250 hektar itu dapat selesai sehingga industri garam yang begitu potensial di Nagakeo ini cepat terbangun,” kata Menteri Saleh kepada pers usai penandatanganan perjanjian kerjasama (Memorandum of Understanding-Mou) di Nagakeo, NTT, Sabtu (15/11).

Menurut dia, MoU yang ditandatangani tersebut merupakan perwujudan dari niat untuk segera memulai pembangunan industri garam yang selama ini mangkrak alias tidak segera dimulai. Padahal, pembangunan pabrik garam untuk memasok kebutuhan industri sangat penting guna mensubstitusi impor yang mencapai 2 juta ton per tahun. “Sebagaimana kita tahu, Indonesia saat ini masih mengimpor cukup besar untuk garam industri sekitar hampir 2 juta ton tiap tahun. Potensi yang ada di NTT ini luar biasa. Ini yang terus ingin kami kembangkan,” terang Menperin.

Memang, di berbagai wilayah NTT, industri garam rakyat untuk konsumsi juga berkembang. Menperin pun mengaku bakal meningkatkan pengembangan garam rakyat tersebut. Akan tetapi, khusus untuk pembangunan industri garam industri oleh Cheetam, sengaja dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam skala besar. “Di Nagakeo ini kan untuk skala besar. Ini yang harusnya bisa diproduksi di NTT lebih bagus,” tambahnya.

Menyangkut jumlah produksi, Menteri Saleh mengaku belum tahu besaran yang dihasilkan oleh Cheetam andaikata mulai berproduksi. “Kita berharap kalau bisa dapat produksi 200-500 ribu ton kan lebih bagus. Tapi kan itu perlu membutuhkan waktu. Salah satu langkah yang paling cepat kemarin saya langsung minta PT Cheetam untuk ikut dalam rombongan ke NTT, itu salah satu upaya. Kalau tidak kan tidak ada kelanjutan. Mereka (Cheetam) juga memiliki keterkaitan dengan Kementerian Perindustrian. Saya selaku Menteri Perindustrian akan terus mendorong agar ini cepat selesai,” jelasnya.

Saat itu juga, imbuh Menperin, dirinya telah menghubungi Menteri Agraria (Ferry Mursyidan Baldan) agar perkara lahan tersebut lekas beres. “Saya juga ingin menghubungi Menteri Agraria. Siapa tahu nanti pelaksanaan administrasi di tingkat bawah bisa nyambung dengan apa yang kami sampaikan secara global dulu. Saya tadi sudah menghubungi tapi belum nyambung, nanti habis ini saya akan kontak lagi,” kata Menteri Perindustrian.

Lebih lanjut Menperin menjelaskan, selain di Nagakeo, potensi pengembangan pabrik garam di NTT juga ada di Kabupaten Rote Ndao. “ Di samping itu juga, seperti di Rote, di danau air asin di Rote timur, itu potensinya luar biasa. Tadi juga saya sampaikan ke PT. Cheetam untuk menganalisis apakah itu potensinya sejauh apa,” ungkap Saleh.

Pada rangkaian kerja sebelumnya, Menperin menyampaikan bahwa beberapa wilayah di NTT seperti Rote, Kupang, Flores, hingga Nagakeo menyimpan potensi pengembangan garam industri. Apalagi teknologi pembuatan garam sudah dimiliki oleh Kemenperin. Namun, karena terkendala sejumlah persoalan, seperti kesulitan legalitas izin untuk lahan, pembangunan industri garam masih terhambat. Sehingga, ke depan, Menperin ingin permasalahan-permasalahan tersebut selekas mungkin diatasi. Dengan demikian para investor bakal lebih cepat membangun industri garam agar bisa untuk mensubstitusi impor yang cukup besar.

Khusus di Pulau Rote, kata Menperin, daerah tempat kelahirannya tersebut menyimpan potensi pembangunan industri garam, baik garam konsumsi beryodium ataupun lebih khusus garam untuk kebutuhan industri. “Kita tahun bahwa selama ini kan garam industri itu diimpor dari Australia. Sementara kita kan bertetangga dengan Australia. Kita kan bertetangga dengan Australia. Paling tidak alamnya mirip-mirip. Panasnya, kadar air lautnya, paling tidak dekat. Sehingga saya kira paling tidak secara teknis mirip dengan Australia,” imbuhnya.

Related posts