Penerimaan Pajak Dipatok Rp1.400 Trilliun - Tahun Depan

NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun depan mencapai Rp1.400 triliun. Menurut Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri telah menunjukkan antusiasme untuk dapat mencapai target tersebut.

“Saya sudah ketemu dengan pimpinan di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, antusiasme mereka tetap tinggi untuk bisa mengumpulkan penerimaan negara setinggi-tingginya,” ungkap Menkeu di Jakarta, Senin (10/11).

Namun demikian, Bambang menegaskan pentingnya jaminan kepastian hukum bagi aparat pajak serta bea dan cukai dalam menjalankan tugasnya. “Di sisi lain memang ada kekhawatiran di teman-teman pajak dan bea cukai adanya ketidakpastian mengenai penegakan hukum,” tambahnya.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berencana segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan aparat penegak hukum lain, seperti pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya.

“Kita sebagai aparat pajak dan bea cukai tidak akan mau mengambil risiko itu, kalau sedang melakukan law enforcement di bidang pajak dan bea cukai, dia juga berpotensi dikriminalkan oleh penegak hukum lain,” tuturnya.

Sedangkan untuk tahun 2014 sendiri menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany memperkirakan realisasi penerimaan negara dari pajak pada 2014 diperkirakan tidak mencapai target, atau hanya 94 persennya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014 sebesar Rp 1.072,3 triliun. "Mudah-mudahan 94 persen tercapai," kata Fuad.

Jika perkiraan 94 persen itu tercapai, berarti negara menerima pendapatan pajak sebesar Rp 1007,96 triliun pada 2014. Jumlah tersebut masih diluar penerimaan dari bea dan cukai.

Menurut Fuad, kegagalan mencapai target itu juga tidak lepas dari kendala klasik seperti masih sedikitnya jumlah Sumber Daya Manusia pada Ditjen Pajak dibanding jumlah wajib pajak. Adapun, saat ini jumlah pegawai Ditjen Pajak hanya sejumlah 33 ribu orang.

Dipaparkan Fuad, saat ini terdapat potensi 60 juta wajib pajak pribadi, namun baru 40 persennya atau sekitar 25 juta yang patuh membayar pajak. Sementara, dari lima juta unit badan usaha, baru 11 persen atau 550 ribu yang taat membayar pajak.

Namun, Fuad juga mengakui pihaknya kurang aktif untuk menjalin kerja sama dengan berbagai instansi agar dapat menelusuri data Wajib Pajak dan memaksimalkan pembayarannya. "Kita selama ini kekurangan alam mendekati instansi pemerintah untuk kerja sama. selama ini kita minta data secara manual, kita akhirnya kewalahan," ujarnya.

Fuad juga menuturkan masih belum maksimalnya penerimaan pajak juga disebabkan dari berkurangnya penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Potensi penerimaan dari PPnBM juga semakin sulit digali, setelah adanya mobil ramah lingkungan dan harga terjangkau (low cost and green car/LCGC), yang memang dibebaskan dari PPnBM. "LCGC tidak ada PPnBM-nya. Sehingga orang beralih membeli dari yang tadinya mobil mewah menjadi mobil murah. Tapi tidak apa-apa, dari sisi ekonominya bagus, karena masyarakat bisa beli mobil murah," kata Fuad.

Sementara itu, hingga 30 September 2014, penerimaan pajak baru mencapai 64 persen atau Rp 688,054 triliun. Penerimaan itu terdiri dari Pajak Penghasilan Non Migas Rp 329,278 triliun, Pajak Pertambahan Nilai Rp 280,934 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp 14,126 triliun, Pajak Penghasilan Migas Rp 59,35 triliun dan pajak lainnya Rp 4,365 triliun. [agus]

Related posts