Menteri BUMN Seleksi Beberapa Dirut Baru

Selasa, 28/10/2014

NERACA

Jakarta – Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan sedang mempersiapkan calon Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menggantikan Arief Yahya yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat Menteri Pariwisata.

"Penggantian Dirut Telkom akan ditentukan secepatnya, akan diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Saya sudah minta para Deputi memberikan usulan nama pengganti Arief Yahya," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin.

Kedatangan Rini ke Kementerian BUMN merupakan yang pertama kalinya setelah dilantik Presiden Joko Widodo. Rini langsung bertemu dengan empat Deputi Kementerian dan Staf Ahli Kementerian BUMN.

Menurut Rini, waktu penentuan Dirut baru Telkom diharapkan dapat terealisasi dalam satu bulan ke depan. Ia mengakui pergantian Dirut BUMN yang kosong harus cepat direalisasikan agar tidak menganggu kinerja perusahaan. "Saya harapkan sih tidak sampai terganggu. Direksi BUMN merupakan satu kesatuan sehingga jika ada Dirut yang lowong selalu ada pengganti secara otomatis meskipun waktunya terbatas," ujar Rini.

Selain Telkom, posisi Dirut BUMN lain yang yaitu di PT Kereta Api Indonesia yang ditinggalkan Ignasius Jonan menjadi Menteri Pariwisata, Dirut PT Pindad Sudirman Said yang kini menjabat Menteri ESDM. Adapun Dirut PT Pertamina juga kosong sejak 1 Oktober 2014 ditinggalkan Karen Agustiawan.

Khusus PT KAI, wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu mengatakan pergantian dirut dilakukan secepatnya mengingat KAI merupakan penyedia transportasi publik dimana faktor keamanan menjadi hal yang penting.

"Posisi Dirut menjadi hal yang utama sebagai penangungjawab layanan perusahaan. Saya juga sudah minta kepada komisaris KAI untuk memasukkan nama calon lengkap dengan latar belakangnya untuk saya pelajari," ujarnya.

Terkait Pertamina, Rini mengharapkan sudah akan ada penunjukan Dirut Pertamina menjelang 1 November 2014. "Plt (pelaksana tugas) Dirut Pertamina hanya berlaku 1 bulan sejak 1 Oktober 2014. Jadi dalam waktu dekat harus ditetapkan," ujarnya.

Untuk itu tambah Rini, akan segera membicarakanya dengan Menteri Sekretaris Negara dan kemudian membahasnya dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri BUMN Rini M Soemarno, Senin sore untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Gedung BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kementerian yang dipercayakan Presiden Joko Widodo kepadanya, untuk menemui para deputinya.

Menggunakan mobil Toyota Lexus B-906-RN, Rini tiba di lobi Kementerian BUMN sekitar pukul 16.00 WIB yang disambut Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro. Puluhan jurnalis media cetak dan elektronik yang sudah menunggu sejak pagi hari langsung mencegat Rini yang saat itu mengenakan pakaian batik berwarna cokelat.

Pertanyaan wartawan beragam, mulai dari bagaimana perasaan wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958 itu ketika dipercaya memimpin Kementerian BUMN, pergantian dirut BUMN yang menjadi Menteri Kabinet Kerja Jokowi, hingga visi misinya dalam membenahi BUMN ke depan.

Awalnya Rini menjelaskan soal arahan Presiden Jokowi agar semua menteri membuat program-program yang mensejahterakan rakyat Indonesia secara menyeluruh. "Menciptakan kemakmuran yang adil dan hilangkan ketimpangan tinggi. Itu yang paling utama sehingga pembangunan haurs dapat dilakukan di seluruh pelosok Indonesia," ujarnya.

Terkait pembenahan BUMN, Rini yang pernah menjabat Menperindag di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengatakan akan melanjutkan pekerjaan Menteri BUMN sebelumnya Dahlan Iskan. "Penekanan antara lain peningkatan pelayanan transportasi publik, seperti kereta api dan laut," ucapnya.

Selain juga mengabungkan usaha Pelindo I-IV, mengisi pengganti Dirut Telkom yang ditinggal Arief Yahya menjadi Menteri Pariwisata, Dirut PT Kereta Api Indonesia yang ditinggal Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan.

Usai wawancara, Rini langsung menuju lantai 19 untuk menemui seluruh Deputi Kementerian BUMN. Pembicaraan berlangsung sekitar 20 menit, kemudian meninggalkan Kantor Kementerian BUMN.