Penurunan Minyak Dunia dan Pengurangan Subsidi BBM

Oleh: Hari Murti, S. Sos, Pemerhati Masalah Sosial

Selasa, 28/10/2014

Laporan terbaru menunjukkan bahwa harga minyak dunia berada di level 80,35 $ per barel, terendah dalam empat tahun terakhir. Penyebabnya adalah faktor fundamental dan insidental. Faktor fundamental adalah permintaan minyak yang menurun akibat kelesuan ekonomi dunia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah produksi. Sedangkan faktor insidental, menurut Direktur Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa, adalah salahsatunya kebijakan Arab Saudi yang ingin menekan investasi pada shale gas dan eksplorasi laut dalam di AS. Kondisi ini mengakibatkan harga minyak dunia menurun.

Di pihak lain, di negara kita, sudah cukup lama kondisi fiskal dinilai kurang sehat. Ruang fiskal yang bisa digunakan untuk membiayai sektor produktif sangat sempit akibat terdesak oleh anggaran rutin, anggaran mengikat, dan subsidi. Banyak pihak yang meminta pemerintah, terutama pemerintahan baru Jokowi-JK, untuk mengurangi subsidi. Subsidi itu hendaknya dialihkan untuk membiayai sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Misal, dalam APBN 2015 yang besarnya sekitar 2020 triliun itu, anggaran subsidi mencapai 450 triliun. Sebagian terbesar dari 450 triliun itu adalah untuk subsidi BBM dan kemungkinan semakin besar ketika tahun anggaran 2015 dijalani. Pendeknya, dari kacamata kesehatan fiskal, ada banyak sekali alasan untuk mengurangi subsidi BBM demi memompa sektor-sektor yang lebih produktif.

Jika kita korelasikan antara harga minyak dunia yang menurun dengan persoalan subsidi BBM di dalam negeri, maka setidaknya ada dua- bisa juga tiga-alternatif yang tampaknya sedang ditimbang-timbang pemerintah untuk dilakukan. Pertama, karena minyak dunia menurun, maka akan secara otomatis terkonversikan menjadi berkurangnya beban subsidi BBM yang ditanggung APBN 2015. Asumsi yang digunakan pemerintah dalam menentukan besaran subsidi dalam APBN 2015 adalah salahsatunya harga minyak dunia di level sekitar 100 $ per barel. Jadi, jika minyak dunia turun di level 80 – 81 $ per barel, hitungan kasarnya berarti ada pengurangan beban sekitar 20 persen dari total anggaran subsidi BBM dalam APBN 2015 itu. Jadi, alternatif pertama yang tampaknya akan dipertimbangkan pemerintah Jokowi – JK yang masih dalam situasi bulan madu ini adalah pertahankan harga minyak di level sekarang dengan memanfaatkan penurunan harga minyak dunia untuk memperbesar ruang fiskal.

Alternatif kedua yang tampaknya dipertimbangkan adalah pemerintah akan tetap mengurangi subsidi BBM sesuai rencana awal walau penurunan harga minyak dunia sangat menggoda untuk tetap mempertahankan besaran subsidi demi memperpanjang waktu manisnya bulan madu politik ini. Pemerintah tampaknya akan melihat penurunan minyak dunia sebagai “subsidi” dua kali untuknya memperbesar ruang fiskal. “Subsidi” pertama adalah meluasnya ruang fiskal dari pengurangan subsidi BBM. Sedangkan “subsidi” kedua adalah semakin luasnya ruang fiskal karena ada selisih antara asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2015 dengan realitas harga di pasar dunia. Jika level harga 80-an $ per barel bertahan lama dan dikombinasikan dengan keberanian untuk menetapkan harga sesuai rencana awal plus kelincahan pemerintah mengelola ruang fiskal, akan semakin besar peluang Jokowi-JK melaksanakan program-programnya dalam waktu cepat.

Sebenarnya masih ada satu lagi alternatif yang tampaknya paling menjadi pertimbangan pemerintah Jokowi-JK untuk dilakukan, tetapi memang akan tetap disebut pengurangan subsidi juga akhirnya. Saya menyebutnya sebagai pengurangan jalan tengah. Yaitu, pengurangan subsidi dengan level di bawah rencana awal dari Jokowi-JK. Maksudnya, mungkin sewaktu menyusun APBN 2015, pemerintahan SBY cenderung bersikap antisipatif atas fluktuasi harga dengan mengambil kemungkinan batas teratas harga minyak dunia, katakanlah 100 $ per barel. Ketika ternyata harga di pasar dunia di level 80-an $ per barel, maka pemerintahan Jokowi – JK mengambil jalan tengah, yaitu tetap mengurangi subsidi di bawah rencana awal mereka agar kenaikan tidak terlalu tinggi yang ditanggung rakyat. Persoalannya, tentu kita tidak tahu berapa rencana awal tentang kenaikan harga BBM subsidi yang ditetapkan oleh Jokowi – JK sehingga menjadi agak sulit untuk menentukan apakah Jokowi– JK menggunakan jalan tengah ini atau tidak. Faktanya, mau 1 rupiah pun subsidi BBM dikurangi, tetap saja orang mengatakan itu sebagai pengurangan subsidi atau kenaikan harga.

Mana yang Terbaik?

Rumit menjawab pertanyaan mana alternatif terbaik yang hendaknya dilakukan pemerintah. Ada banyak sekali variabel yang terlibat, terutama soal kesehatan fiskal atau makroekonomi dengan soal psikologi politik bulan madu pemerintahan baru. Maka, sebenarnya kita sudah harus berhenti dari perdebatan apakah subsidi dikurangi atau tetap dipertahankan pada level sekarang. Faktanya, kalau sampai fiskal kita tidak sehat karena beban subsidi BBM yang terlalu besar itu, kita semua juga yang susah. Kalau gara-gara mempertahankan bulan madu agar lebih lama hangatnya dengan mempertahankan subsidi BBM pada level sekarang dengan konsekwensi sektor produktif tidak terbiayai dengan maksimal, toh rakyat juga yang susah. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor produktif lainnya tetap memble seperti selama ini. Lalu untuk apa kita menjalani demikian rumitnya politik dan pemilu selama ini?

Maka, setidaknya bagi saya pribadi, penting bagi pemerintah Jokowi – JK untuk tetap pada rencana mengurangi subsidi. Anggaplah penurunan harga minyak dunia itu hanya sebagai godaan yang menggapai-gapaikan tangannya untuk diraih, lalu dia bisa menjongkrokkan fiskal kita pada kondisi yang semakin sempit, walau bukan itu tujuan negara produsen minyak kecuali untuk meningkatkan keuntungan saja. Tidak berlebihan jika kita memasang antisipasi bahwa negara produsen minyak sengaja “menggoda” kita yang sedang dalam masa transisi pemerintahan untuk tetap mempertahankan subsidi di level sekarang dengan cara menurunkan harga minyak dunia dahulu untuk digenjot habis setelah pemerintah memutuskan secara lebih pasti tak menaikkan harga minyak. Ingat bahwa kita adalah negara terbesar keempat di dunia. Pasti nilai ekspor minyak mereka ke Indonesia lumayan besar.

Lalu, kapan negara kita yang di dalamnya tersimpan kekayaan alam demikian besar ini bisa dinikmati secara nyata oleh rakyat? Selama ini, kita kaya akan sumber daya alam, tetapi rakyat selalu menderita. Ada pertanyaan, dimana kekayaan alam itu sekarang? Jawaban atas pertanyaan ini adalah bersabarlah. Tidak lama lagi, jika pemerintah serius dengan konversi dan pencarian energi alternatif, pasti kita akan menikmati kekayaan alam ini secara nyata. Kapan tepatnya? Yaitu ketika mesin-mesin tidak bergerak seperti pembangkit listrik, mesin pabrik, teknologi eksplorasi dan eksploitasi semakin hebat, dan alat-alat elektronik kita tidak lagi berbahan bakar minyak fosil. Ketika itu terjadi, maka ketergantungan kita pada minyak fosil akan turun drastis, tetapi produksi minyak domestik sangat meningkat. Ketika itulah kita bisa mengekspor dan menjadi pemain yang diperhitungkan pasar minyak dunia. Bayangkanlah kalau kita bisa memproduksi minyak besar-besaran, tetapi di dalam negeri kita sendiri tidak lagi terlalu bergantung padanya, kita akan menjadi kampiun minyak dunia.

Bagaimana hal itu bisa tercapai? Kawal habis pemerintahan baru kita sekarang. Mengawal bukan sebatas memelototi pemerintah agar berjalan dengan benar sesuai janji dan rencana mereka, juga memberikan jalan bagi pemerintah untuk bisa membuat kita mengambil peran sebagai pelaku besar produksi dan harga minyak dunia. Memberi jalan itu maksudnya adalah mendukung kenaikan harga minyak. (analisadaily.com)