Tuntutan Jokowi-JK Kepada Para Menteri

Menuju Era Kerakyatan

Sabtu, 01/11/2014

NERACA

Pemerhati politik Suyoso Nantra SSos MM menilai pembentukan kabinet Jokowi-JK patut diberi apresiasi. Alasannya karena Jokowi-JK ingin membentuk kabinet yang bersih, jauh dari lingkaran korupsi. Nama-nama menteri yang disusun untuk kabinet 2014-2019 pun, dicek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, apakah bersih atau ada indikasi keterlibatan korupsi.

“Hal itu patut diberi apresiasi. Untuk membentuk kabinet yang bersih dan jauh dari korupsi. Jadi, biarkan proses itu berjalan untuk membentuk kabinet yang ideal yang mempunyai visi misi dan semangat bekerja untuk rakyat,” tegas Suyoso Nantra yang juga penasehat kabarkaltim dan kabarkaltara.

Lanjut Suyoso, semua komponen bangsa patut mendukung dan bekerja sama untuk menuju pemerintahan yang bersih dan selalu pro rakyat dalam program-program kerjanya.

“Saya optimis, era Jokowi-JK akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, semua komponen bangsa perlu bekerja sama. Saat ini masanya bekerja, bertindak untuk rakyat. Kesampingkan kepentingan politik sesaat dan golongan atau pribadi, namun lebih utamakan kepentingan bangsa dan negara. Demi Indonesia lebih maju dan baik, dan rakyatnya sejahtera,” tegas Suyoso.

Sedangkan Kebijakan Publik, Ichsanudin Noorsy Presiden Joko Widodo diingatkan agar hati-hati benar dalam memilih anggota kabinetnya, jangan sampai orang yang dipilih justru menjadi beban pemerintahannya karena menjadi agen asing. Padahal itu memag tidak mudah karena mereka akan berusaha masuk di lingkaran kekuasaan terutama di kabinet.

“Semua pasti sikut-sikutan, terutama yang sekarang sudah menjadi pemain lama di Indonesia, mereka tidak mungkin mau tergusur,” kata Pengamat Kebijakan Publik Ichsanudin Noorsy dalam diskusi buku berjudul ‘Dalam Bayangan Matahari Terbit’ yang diselenggarakan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta dan Financial Supervisory Agency (FSA).

Noorsy menambahkan, Jokowi-JK jangan terjebak permainan mereka, apalagi menjadikan para agen ekonomi Jepang duduk di kursi menteri. “Sekali mereka dapat poisisi itu habislah,” ujar mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Ditambahkan kalau agen-agen itu punya kekuasaan, bisa mempengaruhi pertumbuhan di Indonesia terutama di bidang otomotif. “Mana mungkin otomotif dalam negeri bisa berkembang kalau Jepang menguasai. Jadi jangan mimpi otomotif dalam negeri bisa bersaing,” jelasnya.