Politik Anggaran Negara

Di tengah kalangan pelaku usaha dan rakyat berharap ada terobosan baru yang signifikan, ternyata RAPBN 2012 tidak memperlihatkan harapan tersebut. Bahkan total belanja yang mencapai Rp1.418,5 triliun, atau meningkat 7,4% (Rp97,7 triliun) dari APBN-P 2011, sebagian besar tersedot hanya untuk belanja wajib seperti belanja pegawai, belanja barang,pembayaran cicilan dan bunga utang, subsidi,dan transfer ke daerah.

Ironis memang. Anggaran negara yang sejatinya untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan yang produktif akhirnya menjadi terbatas. Padahal pidato Kepala Negara sebagai pengantar RAPBN 2012 merupakan acuan penting. Walau masih mungkin terjadi perubahan, RAPBN 2012 dapat diterjemahkan sebagai komitmen pemerintah dalam memilih prioritas pembangunan dan strategi kebijakan di tahun depan.

Kita melihat kebijakan anggaran yang konservatif setidaknya akan membuat pelaku usaha, dan rakyat tidak mungkin terlalu banyak berharap. Apalagi bagi warga miskin dan kalangan pengangguran, kebijakan APBN tahun depan merupakan “pil pahit”.

Seperti pada tahun sebelumnya, kebijakan anggaran itu dipastikan bisa mengamankan indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga acuan, inflasi dan nilai tukar. Namun di sisi lain, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan buruknya infrastruktur akan terus menjadi masalah klasik yang kurang tersentuh dari waktu ke waktu.

Ini disebabkan karena anggaran yang tersisa untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta membangun infrastruktur sangat terbatas. Dari total anggaran Rp1.418,5 triliun, anggaran yang bisa dimasukkan prorakyat miskin hanya tak lebih dari Rp63 triliun, atau sekitar 4,4%.

Kendati pemerintah mengklaim angka kemiskinan terus menurun: dari 32,5 juta penduduk (14,15%) pada 2009 menjadi 30,02 juta warga (12,49%) per Maret 2011, kita menilai pertumbuhan masih belum berkualitas dan prioritas anggaran yang belum berpihak pada rakyat miskin, yang tentunya berdampak angka kemiskinan ke depan akan semakin sulit ditekan.

Begitu pula dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Dalam lima tahun terakhir, peran sektor non-tradable (yang tidak bisa diperdagangkan) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kian dominan dan membesar. Sementara sektor tradable terlihat stagnan atau tumbuh di bawah rata-rata.

Padahal, dari sisi penciptaan lapangan kerja, sektor tradable ini perannya jauh lebih besar. Tidak adanya prioritas anggaran untuk menciptakan lapangan kerja membuat kalangan pengangguran terus meningkat. Dari data kementerian, pada APBN 2012 Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar Rp17,8 triliun.

Jika dilihat secara nominal, angka itu naik 6,6% dari anggaran 2011 Rp16,7 triliun. Namun anggaran itu hanya 1,3% dari total anggaran. Padahal, saat ini sektor pertanian menampung sekitar 42% dari total tenaga kerja (formal). Dengan beban ini, ditambah mayoritas orang miskin bekerja di sektor pertanian, sektor ini seharusnya mendapatkan porsi anggaran yang jauh lebih besar.

Jadi, kebijakan politik anggaran merupakan cermin konkret komitmen pemerintah dan DPR kepada warga negaranya.Dengan demikian, secara fungsional anggaran merupakan instrumen pemenuhan tanggung jawab negara (obligation of state) sebagai konsekuensi logis terjalinnya kontrak sosial dalam kerangka hubungan antara negara dan rakyat.

Oleh karenanya melekat tanggung jawab menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak atau kebutuhan warga oleh penyelenggara negara. Idealnya, anggaran difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan manajemen. Sebagai instrumen fiskal, anggaran lebih baik digunakan untuk mengatur alokasi belanja pengadaan barang dan jasa-jasa publik.

Related posts