Lindungi Konsumen Lewat Praktik GCG

Tingkatkan Daya Saing Pasar Modal

Senin, 20/10/2014

NERACA

Jakarta – Industri pasar modal dalam negeri mengalami pertumbuhan indeks saham tertinggi kedua di kasawasan Asia Pasifik atau dibawah Bombay Stock Exchange, India yang tumbuh 19,58%. Sedangkan pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 18,24% pada periode 2013 hingga Agustus 2014. Pertumbuhan IHSG tersebut mengalahkan indeks acuan di Thailand, Filipina, Hong Kong, Singapura, Malaysia dan juga Jepang.

Kendatipun berada di nomor urut dua pertumbuhan IHSG, namun lambat laut ada keyakinan dari pelaku pasar, IHSG atau indeks BEI masih mampu mencatatkan rekor tertingginya seiring dengan keyakinan masih positifnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sayangnya, pertumbuhan IHSG tersebut tidak di ikuti dengan pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar saham yang justru masih tertinggal jauh dibanding negara lainnya. Tengok saja, awal Agustus ini, kapitalisasi pasar saham di Indonesia hanya sebesar US$ 425 miliar. Jauh di bawah Tokyo Stock Exchange yang tercatat US$ 4,65 triliun, Singapore Exchanges yang tercatat sebesar US$ 607 miliar dan Bursa Malaysia yang sebesar US$ 535 miliar.

Maka untuk mengejar ketertinggalan, pihak BEI terus meningkatkan jumlah emiten baru guna memacu pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar. Selain itu, pihak BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan baru memudahkan perusahaan untuk listing di bursa atau go public. Bahkan OJK sendiri memiliki gagasan untuk meningkatkan kapitalisasi pasar saham dengan upaya pendalaman pasar modal.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri pasar modal menghadapi persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, pendalaman pasar modal sangat mendesak lantaran makin meningkatnya kebutuhan dana jangka panjang, selain perbankan,”Untuk itu dibutuhkan alternatif pembiayaan lain yang dapat menyokong kebutuhan tersebut. Salah satu potensinya pada industri pasar modal,”ujarnya.

Sayangnya pasar modal terutama di emerging market, termasuk di Indonesia belum bisa diandalkan atau kerap disebut dangkal. Kondisi itu sangat berbeda dibanding dengan negara maju, Amerika Serikat (AS) dimana pertumbuhan pembiayaan jangka panjang dari pasar modal yang jauh lebih cepat dibanding dengan bank. Kedangkalan pasar modal itu bisa dilihat dari jumlah size pasar yang relatif kecil. Hal itu disebabkan oleh penambahan jumlah investor yang masih lambat. "Saat ini invetor yang terdaftar di pasar modal tidak lebih dari 400.000. Sementara jumlah emiten sebanyak 480 perusahaan,"ungkapnya.

Tidak hanya itu, guna meningkatkan daya saing industri pasar modal, pihak OJK juga menyiapkan roadmap tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG). Pasalnya, penerapan dan pelaksanaan prinsip GCG yang baik dalam industri pasar modal adalah mutlak dilakukan untuk membangun kepercayaan investor, transparansi dan akuntabel.

Dijelaskan Muliaman, hadirnya aturan soal GCG diharapkan bisa membawa Indonesia di urutan terdepan dalam ASEAN scorecard. Disebutkan, isi dalam roadmap tersebut adalah inisiatif dalam dua tahun ke depan. Intinya, kata Muliaman, aturan ini akan memperbaiki tata kelola emiten dalam negeri agar tak kalah dengan kualitas emiten pasar modal negara tetangga lainnya.

Diakuinya, saat ini tata kelola perusahaan yang duduk di bursa masih banyak yang 'bolong'. Masih ada persyaratan emiten tidak dipenuhi, seperti kewajiban membuat website untuk para emiten. Selain pengelolaan perusahaan, OJK juga akan meninjau aturan rangkap jabatan komisaris independen emiten di bursa,”Kami banyak mendapat masukan dari industri agar aturan yang dikeluarkan bursa ditinjau kembali. Kalau komisaris atau direksi independen yang sudah terlalu lama cenderung menjadi tidak independen lagi dan harus ada batasnya," kata Muliaman.

Referensi Utama

Menurut Muliaman, penerapan GCG di industri jasa keuangan tidak hanya menyehatkan industrinya sendiri, tetapi yang terpenting juga soal perlindungan konsumen,”Kalau governance-nya baik, beberapa isu yang terkait korupsi, kemudian penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya, itu tidak terjadi lagi,”tandasnya

Sementara Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida pernah bilang, roadmap GCG menjadi referensi utama dalam melakukan perbaikan praktik dan regulasi tata kelola perusahaan di Indonesia secara komprehensif, termasuk juga PT Bursa Efek Indonesia,”Bursa tentunya kalau buat peraturan harus sejalan karena ini jadi pedoman bagi semua emiten, dalam menyusun pedoman mereka ke depan,”ungkapnya.

Nantinya perusahaan yang melanggar roadmap GCG akan mendapatkan sanksi yang tegas dari OJK sama seperti pelanggaran terhadap aturan lain. Dengan banyaknya aturan Ojk yang berjumlah hingga ratusan, jika terjadi pelanggaran, OJK sendiri akan langsung melakukan pemerikasaan. Tahun ini OJK akan mengeluarkan 2 aturan baru, salah satunya GCG. Sedangkan aturan lainnya akan diselesaikan bertahap hingga 2015 mendatang. Totalnya ada 33 aturan hingga 2015, ada yang wajib dan tidak wajib, ada yang kena denda ada yang tidak.

Nurhaida menjelaskan, diselesaikannya ke 33 aturan tersebut dalam dua tahun adalah upaya untuk memaksimalkan peraturan. Hal ini karena pertimbangan banyaknya jumlah peraturan yang menjadi tanggung jawab OJK. Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, penerapan GCG bukan sesuatu yang mudah untuk diterapkan. Untuk itu, menurut dia seluruh pihak terkait perlu mendukung langkah OJK ke depannya. Karena bicara mengenai GCG berarti mengenai kepatuhan dan bukan hal yang mudah. (bani)