Ayo Bersama-sama Mengawal dan Mendukung Jokowi-JK

Oleh : Toni Sudibyo, Alumnus Fisipol Universitas Jember

Jumat, 17/10/2014

Jika tidak ada aral melintang, Joko Widodo dan M Jusuf Kalla akan dilantik sebagai Presiden ke-7 dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Walaupun banyak informasi yang beredar melalui SMS, blackberry massanger ataupun media sosial yang mempertanyakan apakah pelantikan pada 20 Oktober 2014 akan berjalan aman dan lancar, namun Kepala BIN Marciano Norman dalam beberapa kesempatan mengemukakan bahwa pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2014 akan berjalan aman dan lancar.

Menjelang pelantikan Jokowi-JK, isu lainnya yang menarik dicermati adalah komposisi kabinet Jokowi-JK, karena dari komposisi kabinet yang dipilihnya tersebut kemungkinan masyarakat dapat menilai apakah ekspektasinya ketika Pilpres 2014 dengan memilih pasangan ini akan terkabulkan selama 5 tahun ke depan atau tidak.

Setidaknya banyak masukkan terkait formasi dan komposisi kabinet mendatang, termasuk syarat-syaratnya. Bagi masyarakat umum, yang penting Jokowi-JK dapat membangun kabinet yang bersih dari korupsi dan bebas dari mafia, mewujudkan APBN pro rakyat dengan mengurangi ketergantungan pada pihak luar, membangun mekanisme peran serta dan keterlibatan publik/masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjalankan agenda pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan rakyat, serta mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan di pusat dan daerah.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat bertema "Kabinet Harapan Rakyat", diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi Politik, Arie Sudjito, Dosen UGM Yogyakarta dan Ketua Umum Pergerakan Indonesia mengatakan, kabinet Jokowi harus cerdas dan berani mengambil keputusan.

Jokowi tidak perlu takut melakukan keputusan untuk menentukan susunan kabinet. Namun ada pembicara lainnya yang berpendapat, langkah Jokowi memilih kabinet melalui blog dinilai bisa menjadi bumerang, karena menempatkan orang yang tidak cocok diposisinya. Sedangkan, Andrinof Chaniago, dosen di Universitas Indonesia mengatakan, Jokowi merupakan sosok yang bisa menunjukkan sesuatu kepada masyarakat untuk melakukan perubahan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Sementara itu, dalam diskusi bertema "Mengawal Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK Dibidang Perburuhan", salah seorang tokoh buruh Mudhofir, SH mengatakan, gerakan buruh tidak terlepas dari persoalan isu politik, tetapi tidak boleh menjadi underbow-nya parpol. Dukungan buruh ke Jokowi, bukan berarti mendukung sepenuhnya kebijakannya dan jika ada kebijakan pemerintah yang menyimpang maka buruh tetap melakukan gerakan ekstraparlementer. Pemerintahan ke depan perlu ada pengawalan, pengawasan dan koreksi agar tidak menyimpang. Aktivis dari Serikat Buruh Migrant dalam diskusi tersebut berpendapat, pesta demokrasi telah selesai, buruh migran akan terus mengawal kebijakan Jokowi-JK dan menuntut janji pada saat kampanye untuk menyelesaikan persoalan buruh migran.

Apresiasi dan Kawal

Pemerintahan SBY-Boediono beserta kabinetnya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014 juga patut mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia, karena terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, Pemerintahan selama 10 tahun dibawah kepemimpinan SBY juga menghasilkan beberapa hal positif yang membanggakan antara lain peningkatan mutu diplomasi Indonesia dari diplomasi berciri “please help us” di era-era sebelumnya, dengan diplomasi yang menjunjung harga diri bangsa; suara Indonesia yang semakin didengar di fora internasional ; pemberantasan terorisme yang sangat besar dibawah Densus 88 Mabes Polri dibantu unsur aparat keamanan dan lembaga intelijen di Indonesia; pemberantasan korupsi yang sangat baik oleh KPK; serta pembangunan alutsista TNI yang menjanjikan tentara kita salah satu yang disegani di dunia ini. Di bilang politik, Presiden SBY dan Wapres Boediono beserta jajaran kabinetnya juga memiliki goodwill yang baik terbukti pemilihan legislatif dan Pilpres 2014 berakhir dengan aman dan lancar, terlepas dari berbagai kekurangannya, padahal sebelumnya banyak masyarakat yang menyangsikan atau mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama pesta demokrasi 5 tahun tersebut. Ini juga harus diapresiasi sebagai kerja keras pemerintah dibawah Presiden SBY.

Oleh karena itu, penulis sangat kecewa dan tidak sepakat dengan beberapa tokoh pemuka opini dari berbagai latar belakang yang terus mendiskreditkan pemerintahan SBY dengan menyatakan antara lain, Perppu Presiden yang dikeluarkan untuk menyelamatkan harga diri SBY yaitu Perppu untuk melakukan pilkada secara langsung hanyalah alat untuk menarik simpati rakyat. Bahkan ada politikus yang menilai 10 tahun Pemerintahan SBY dinilai gagal dalam membangun pondasi ekonomi, politik yang kuat, sehingga bangsa Indonesia rentan menghadapi krisis ekonomi maupun politik.

Menurut penulis seruan politik Front Aksi Mahasiswa (FAM) Indonesia berjudul "PDIP dan Partai Koalisi Pendukung Jokowi-JK Harus Mengambil Inisiatif Menuntut Pertanggungjawaban Presiden SBY di Sidang Umum MPR RI 2014 atas Warisan Sampah, Kotoran, Tulang Belulang, Kerusakan Kehidupan Bangsa", yang beredar ke masyarakat pada 30 September 2014 juga salah kaprah dan tidak mencerminkan kecerdasan apapun juga. Alasan seruan tersebut tidak baik, tidak bijaksana dan tidak obyektif dalam melihat permasalahan secara jernih. Seruan tersebut berisi antara lain, pada 20 Oktober 2014 akan dilakukan serah terima jabatan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi, artinya Presiden SBY secara legal dan konstitusional menyerahkan seluruh masalah bangsa dan negara yang diciptakan selama 10 tahun masa jabatannya ke Presiden terpilih Jokowi.

Oleh karena itu, FAM menyarankan Partai Koalisi pendukung Jokowi-JK mendorong penyusunan mekanisme ketatanegaraan untuk meminta laporan pertanggungjawaban Presiden SBY atas seluruh masalah, politik dan sosial yang saat ini mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.Bangsa ini seharusnya segera menyadari bahwa kompetisi yang panas saat Pilpres sudah berakhir. Jokowi-JK adalah pemimpin baru Indonesia yang perlu didukung dan dikawal, namun juga dikritisi jika membuat kebijakan yang tidak baik atau menyengsarakan rakyat. Pengawalan dan menjaga bersama-sama pemerintahan Jokowi-JK dikarenakan tugas berat sudah menanti mereka, sebab setidaknya ada tiga masalah pokok dalam konsep visi misi kebhinnekaan Jokowi adalah absennya kehadiran negara, terkoyaknya ekonomi setiap warga negara dan terjadi intoleransi yang semakin besar.

Gerakan bersama-sama untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi-JK selama melakukan tindakan yang benar, dan mengkritisinya jika mengingkari rakyat harus segera digelorakan. Rakyat harus memiliki ESTOM (emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi) yang positif mendukung program Jokowi-JK salah satunya adalah revolusi mental dan pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu, penulis sangat tidak setuju dengan masih adanya pikiran-pikiran picik dan langkah sembrono yang mungkin masih akan dilakukan kelompok tertentu yang anti Jokowi-JK untuk menjegal pasangan ini atau menghambat pemerintahannya. Karena sejatinya, berhasilnya pemerintahan Jokowi-JK selama 5 tahun ke depan, juga akan menorehkan sejarah baru bagi bangsa ini yaitu tokoh sipil juga siap dan mampu menjadi Presiden Indonesia. ***