Reklamasi Teluk Benoa Diklaim Serap 250 Ribu Tenaga Kerja

Selasa, 14/10/2014

NERACA

Jakarta – Komisaris Tirta Wahana Bali International Leemarvin Lieano mengatakan revitalisasi atau akrab juga disebut reklamasi Teluk Benoa akan menyerap 250.000 tenaga kerja selama pembangunan maupun setelah operasi kawasan tersebut. Ia mengatakan selain pelibatan tenaga kerja lokal, reklamasi juga akan menambah pendapatan pajak bagi negara dan daerah diantaranya bentuk pajak PPN saat pembangunan sebesar Rp3 Trilliun.

“Kita akan libatkan masyarakat Bali dari awal untuk revitalisasi Teluk Benoa, kalau bisa memenuhi kriteria tenaga kerja seperti kualitas, kapasitas dan semua bisa sesuai pasti dilibatkan 100%. Pengembangan ini bisa sampai 20-30 tahun dengan nilai investasi sebesar Rp30 Triliun dan kami terbuka kalau memang ada investor lokal yang mau gabung,” katanya dikutip dari Antara di Jakarta, Senin.

Marvin mengatakan revitalisasi ini berupaya memperbaiki dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat, budaya dan lingkungan serta ekonomi masyarakat Bali yang mengalami penurunan. "Dari jumlah 1400 hektare wilayah air Teluk Benoa, yang kita reklamasi kurang lebih 700 hektar saja dan ini revitalisasi yang berbasis reklamasi karena yang direvitalisasi tidak hanya lingkungan justru juga budaya, ekonomi dan sosial ditingkatkan," katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga akan membangun ikon baru destinasi pariwisata, botanical garden, Museum, pusat budaya bali bahkan museum dunia. "Kami juga akan membangun kembali pulau Pudut yang telah hilang karena abrasi untuk dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sudah mengajukan surat protes kepada Presiden Republik Indonesia atas perubahan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan menjadi Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014. “Protes atas kebijakan perubahan Perpres Sarbagita senyatanya hanya mengakomodir kepentingan rencana mereklamasi Teluk Benoa dari pengusaha swasta,” kata Sekjen KIARA Abdul Halim.

KIARA, lanjut Halim, meminta Presiden membatalkan dan mencabut Perpres No. 51/2014 tersebut dan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan meningkatkan risiko bencana ekologis di Bali Selatan. KIARA juga meminta Presiden tidak mengeluarkan dan menghentikan kebijakan yang tidak strategis yang mengancam keberlangsungan hajat hidup orang banyak termasuk kebijakan yang mengakomodir reklamasi Teluk Benoa.

Menurut Halim, revisi Perpres No. 45/2011 menjadi Perpres No. 51/2014 adalah tindakan yang gegabah, tidak transparan dan tidak memperhatikan dan bahkan mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dan penolakan terhadap revisi perpres no 45/2011 yang berkembang luas di masyarakat Bali sehingga Perpres No. 51/2014 harus dibatalkan dan atau dicabut. “Perubahan Perpres No. 45 /2011 menjadi Perpres No. 51/2014 berpotensi besar untuk memutihkan dugaan pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh Gubernur Bali,” tegasnya.

Revisi Perpres tersebut dia nilai mengakomodir rencana reklamasi Teluk Benoa, telah mengabaikan fakta bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak dilakukan berdasarkan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi finansial. Revisi ini juga dianngap mengakomodir rencana reklamasi di teluk benoa juga mengabaikan dampak buruk reklamasi bagi lingkungan hidup dan ancaman bencana ekologis.

Menurut dia, Perpres 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA baru berlaku selama 3 tahun sehingga tidak dapat dilakukan perubahan, mengingat peraturan tata ruang baru boleh dilakukan review 1 kali dalam 5 tahun dan belum tentu ada revisi. Percepatan perubahan peraturan tata ruang sebagaimana yang terjadi pada perpres Sarbagita no 45/2011 adalah tindakan cacat secara prosedural. “Perubahan kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pemanfaatan umum hanya untuk mengakomodir rencana reklamasi yang jelas-jelas dilarang dilakukan di kawasan konservasi akan menjadi preseden buruk bagi kawasan konservasi lainya di Indonesia,” ujarnya.