Pemerintah Diminta Batasi ULN

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan bahwa pemerintah harus membatalkan sejumlah Utang Luar Negeri yang masih berjalan untuk mengurangi beban APBN."Pemerintah sebaiknya berhenti menerima utang yang belum ditarik, agar beban APBN berikutnya dapat dikurangi," kata Dani di Jakarta, Kamis (9/10).

Dia mengatakan, saat ini, terdapat beberapa utang luar negeri yang belum diterima pemerintah walaupun nilai utang telah disepekati dengan pihak asing.Utang-utang yang masih tersisa itu, menurut ia, lebih baik dihapuskan karena menimbulkan beban biaya komitmen yang akan dialokasikan pada anggaran negara selanjutnya.

Selama ini, Dani menuturkan, besaran defisit dari rencana belanja negara terhadap pendapatan diambil dari utang luar negeri dan penerbitan obligasi."Ketergantungan tersebut sudah harus dievaluasi oleh pemerintah, sehingga negara tak hanya mengandalkan sistem peminjaman asing saja untuk membayar defisit APBN," katanya.

Sebelumnya, pemerintah periode sekarang telah mengajukan defisit anggaran sebesar 2,32 persen dari PDB atau setara dengan Rp257,6 triliun dalam RAPBN 2015.Defisit anggaran sebesar 2,32 persen dari PDB, setara dengan Rp257,6 triliun, turun dari asumsi APBN-P 2014 sebesar 2,4 persen.

Pada kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economist and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla harus memprioritaskan pembenahan postur Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya pertama yang dilakukan dalam merumuskan program pembangunan ekonomi, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan dalam membenahi postur APBN yaitu soal subdisi bahan bakar minyak (BBM), utang serta belanja rutin.

Menurutnya, hutang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah karena sudah terlalu besar dan dinilai tidak efektif penggunaanya untuk belanja pembangunan. Ia berpendapat perlu dicari cara agar utang yang selama ini digunakan untuk belanja pembangunan dapat lebih efektif penyerapannya. “Hutang sudah terlalu besar dan tidak efektif, harusnya pemerintah sudah tidak lagi mengandalkan utang karena akan terus membebani APBN kedepannya,” ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data…

Pemerintah Diminta Serius Revitalisasi Angkutan Umum

      NERACA   Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pemerintah harus…

Gopay Diminta Ikuti Aturan QR Code

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengingatkan PT Dompet Anak Bangsa yang membawahi layanan sistem pembayaran digital…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pembiayaan Bank Syariah Tumbuh Hingga 15%

      NERACA   Jakarta – Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada November 2017, penyaluran pembiayaan perbankan…

Bank Banten targetkan Punya Kantor Cabang Di Setiap Kabupaten

      NERACA   Banten - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) menargetkan tahun 2018 ini berdiri…

Kredit Konsumtif Dominasi Perolehan Laba Bank Sultra

    NERACA   Kendari - Secara umum kredit konsumtif masih mendominasi sumber laba Bank Sultra dengan kisaran 87 persen…