Pemerintah Diminta Batasi ULN

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan bahwa pemerintah harus membatalkan sejumlah Utang Luar Negeri yang masih berjalan untuk mengurangi beban APBN."Pemerintah sebaiknya berhenti menerima utang yang belum ditarik, agar beban APBN berikutnya dapat dikurangi," kata Dani di Jakarta, Kamis (9/10).

Dia mengatakan, saat ini, terdapat beberapa utang luar negeri yang belum diterima pemerintah walaupun nilai utang telah disepekati dengan pihak asing.Utang-utang yang masih tersisa itu, menurut ia, lebih baik dihapuskan karena menimbulkan beban biaya komitmen yang akan dialokasikan pada anggaran negara selanjutnya.

Selama ini, Dani menuturkan, besaran defisit dari rencana belanja negara terhadap pendapatan diambil dari utang luar negeri dan penerbitan obligasi."Ketergantungan tersebut sudah harus dievaluasi oleh pemerintah, sehingga negara tak hanya mengandalkan sistem peminjaman asing saja untuk membayar defisit APBN," katanya.

Sebelumnya, pemerintah periode sekarang telah mengajukan defisit anggaran sebesar 2,32 persen dari PDB atau setara dengan Rp257,6 triliun dalam RAPBN 2015.Defisit anggaran sebesar 2,32 persen dari PDB, setara dengan Rp257,6 triliun, turun dari asumsi APBN-P 2014 sebesar 2,4 persen.

Pada kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economist and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla harus memprioritaskan pembenahan postur Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya pertama yang dilakukan dalam merumuskan program pembangunan ekonomi, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan dalam membenahi postur APBN yaitu soal subdisi bahan bakar minyak (BBM), utang serta belanja rutin.

Menurutnya, hutang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah karena sudah terlalu besar dan dinilai tidak efektif penggunaanya untuk belanja pembangunan. Ia berpendapat perlu dicari cara agar utang yang selama ini digunakan untuk belanja pembangunan dapat lebih efektif penyerapannya. “Hutang sudah terlalu besar dan tidak efektif, harusnya pemerintah sudah tidak lagi mengandalkan utang karena akan terus membebani APBN kedepannya,” ujarnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Diminta Waspadai Risiko Shortfall

  NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, pemerintah harus mewaspadai risiko shortfall yang cukup…

PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH - Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah?

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25%  menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas…

Pemerintah Ingin Selaraskan Program Sejuta Rumah Dengan Milenial

Pemerintah Ingin Selaraskan Program Sejuta Rumah Dengan Milenial NERACA Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penurunan Pajak Obligasi Dinilai Menekan Likuiditas Bank

  NERACA   Jakarta - Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di…

ADB Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Contoh Di Asia Tenggara

      NERACA   Jakarta - Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao mengatakan pertumbuhan…

Hadapi Era Industri 4.0, OJK Dorong BPR Syariah Kolaborasi

    NERACA   Jatim - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)…