Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan RUU RAPBN 2012 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR, diingatkan bahwa fokus anggaran sejatinya lebih bertumpu pada rakyat. Hal ini tentu sejalan dengan slogan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang mengandalkan pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. 

Presiden menargetkan jumlah penduduk miskin diharapkan tinggal 11,5% dan jumlah pengangguran terbuka 6,6%. Dikemukakan pula empat klaster program bantuan untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Pertama; program bantuan dan perlindungan sosial, di antaranya berwujud raskin, program keluarga harapan, BOS, dan Jamkesmas. Kedua; program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga;  kredit usaha rakyat (KUR), dan keempat; yang mulai efektif tahun 2012 dan dilaksanakan bertahap meliputi program rumah murah dan sangat murah, angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Namun kita melihat tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan alokasi dana di atas Rp 20 triliun yaitu Kementerian Pertahanan, PU, Diknas, Agama, Kemenkes, Perhubungan dan Polri. Sementara Kementerian Pertanian hanya mendapat jatah Rp 17,8  triliun, dengan tugas pokok meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu pertanian dalam arti luas.

Nah, logikanya Kementan seharusnya mendapat jatah di atas Rp 20 triliun karena lingkup tugasnya berkaitan dengan masalah penciptaan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Meski dalam RAPBN 2012 dialokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 41,9 triliun, sifat anggaran tersebut lintas lembaga sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Begitu juga program surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun mendatang, termasuk bantuan langsung pupuk Rp 675 miliar atau setara 192,8 ribu ton dan bantuan bibit unggul sebesar Rp 1,8 triliun atau setara 185 ribu ton benih tanaman pangan.

Pandangan masyarakat yang makin inferior terhadap sektor pertanian sudah saatnya harus diubah. Bukti nyata atas hal ini dapat diperlihatkan dengan makin tuanya usia penduduk yang menekuni pertanian. Padahal lahan pertanian merupakan mata pencaharian prospektif seperti di berbagai negara, sehingga pandangan masyarakat, terutama pemudanya, tidak merasa minder bekerja sebagai petani di negeri ini.

Untuk mewujudkan strategi Presiden yang lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja (pro job), alangkah baiknya pemerintah segera merevitalisasi sektor industri mengingat beberapa waktu muncul gejala deindustrialisasi.

Birokrasi yang cenderung tidak efisien dan mengganggu prosedur perizinan usaha baru, perlu ditata melalui pelayanan satu pintu. Perlu pula membenahi infrastruktur seperti jalan, pengairan dan sebagainya, selain masalah perkreditan, agar sektor riil bisa cepat bangkit  mengingat begitu cepatnya lalu lintas era perdagangan bebas saat ini.

Karena itu, mumpung masih ada waktu bagi DPR dan pemerintah untuk memutuskan alokasi APBN bagi masing-masing lembaga, dengan bertumpu pada semangat yang mengarah pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pelestarian lingkungan.

Meski RAPBN 2012 mencantumkan defisit agak besar yaitu Rp 125,9 triliun, atau kurang lebih 1,5% dari PDB Indonesia, dengan belanja pemerintah meningkat jadi Rp 1.418 triliun, optimisme pemerintah ternyata cukup besar seperti tercermin dalam asumsi makro yang dipakai yaitu a.l. pertumbuhan ekonomi 6,7%, laju inflasi 5,3%, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 6,5% dan nilai tukar rupiah Rp 8.800 per US$.