Kebutuhan Lahan Industri Capai 5 Ribu Hektar

Hingga 2019

Selasa, 07/10/2014

NERACA

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya investasi maka membuat kebutuhan akan lahan khususnya lahan industri semakin meningkat. Ia memperkirakan kebutuhan lahan industri sampai dengan 2019 mencapai 5 ribu hektar dengan diikuti perluasan area di luar Jawa.

“Setiap tahun dibutuhkan lahan sebesar 500 hektare sampai dengan 1.000 hektare lahan. Dalam lima tahun kedepan, setidaknya dibutuhkan lahan 3.000 hektare hingga 5.000 hektare,” katanya di Jakarta, Senin (6/10).

Realisasinya, menurut Sanny, bisa saja melampaui perkiraan tersebut atau justru di bawah target yang ditetapkan. “Perkembangan lahan industri tidak hanya di pengaruhi pertumbuhan investasi. Sejauh mana implementasi proyek pemerintah, terutama yang di luar Jawa juga memberikan kontribusi,” paparnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tren investasi sejak 2010 hingga Juni 2014 menunjukkan tanah Jawa paling subur. Wilayah di luar pulau ini yang mulai kebanjiran kapital asing maupun dalam negeri baru Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Pada 2013, Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur 27,2%, lainnya ke Kalimantan Timur (12,4%), Jawa Tengah (9,8%), Jawa Barat (7%), dan Kalimantan Selatan (6,5%). Pada semester pertama tahun ini porsi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jatim setara 25% nasional, selebihnya masuk ke Jabar (14,5%), DKI Jakarta (11,4%), Jateng (10,6%), dan Kalimantan Timur (8,9%).

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) selama tahun lalu Jawa Barat kebagian 24,9%, Banten 13%, Jawa Timur 11,9%, DKI 9,1%, dan Papua 8,2%. Khusus pada semester I/2014 investasi mengalir ke Jawa Barat (22,6%), DKI Jakarta (14,7%), Kalimantan Timur (10,5%), Banten (7,5%), serta Jawa Timur (6,8%).

Pasokan Terbatas

Bank Indonesia (BI) melalui survei properti komersial menyimpulkan, pasokan lahan industri di Jabobeka (Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Karawang) cenderung stagnan selama kuartal I tahun 2014. Padahal, kebutuhan lahan industri masih cukup besar. Hanya Banten yang mengalami peningkatan pasokan lahan industri, namun berimbas pada tingkat penjualan dan rerata tarif sewa. Keduanya mengalami penurunan, jika dibandingkan periode sebelumnya.

“Pasokan lahan industri di wilayah Jabobeka cenderung stagnan sebesar 6.771 hektar. Sebagian besar pasokan merupakan kawasan industri strata title (81,5%) dan sisanya merupakan kawasan industri sewa,” tulis pernyataan resmi BI.

Meski terbatas, kebutuhan lahan industri masih cukup besar. BI menyebutkan, tingkat penjualan lahan industri meningkat, baik secara triwulanan (0,21%) maupun tahunan (4,91%). Tingkat hunian lahan industri pun meningkat hingga 0,40% (qtq) atau 1,62% (yoy). Terbatasnya lahan dan meningkatnya penjualan, sontak mensorong harga jual lahan industri di Jabobeka. BI menyatakan, peningkatan harga jual masing-masing sebesar 0,55% (qtq) dan 15,47% (yoy).

Hal berbeda terjadi di Banten. Pasokan lahan industri meningkat, baik secara triwulanan maupun tahunan sebesar 0,83%. Hal ini terjadi sejalan dengan dibukanya Kawasan Industri Millenium Tahap II seluas 45 hektar di kawasan industri Tangerang. Peningkatan ini berimbas pada penurunan tingkat penjualan sebesar -0,07% (qtq), meski begitu masih meningkat secara tahunan sebesar 7,38% (yoy).

Minimnya pertumbuhan lahan industri ini sebenarnya menarik. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Realestat Indonesia (REI), bahkan Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat menyatakan keberatannya atas RUU Pertanahan Pasal 31 ayat 1. RUU tersebut mengatur pengembangan untuk perumahan maksimal seluas 200 hektar, 100 hektar untuk perhotelan, dan 200 hektar untuk industri.

Meski saat ini peraturan tersebut belum diresmikan, pertumbuhan lahan industri pun tidak signifikan. Menurut hemat Hidayat, pembatasan luas kawasan industri bisa mengurangi ketertarikan pengembang membangun kawasan industri, menghambat program pemerintah, dan membuat pertumbuhan sektor industri makin tidak optimal.

Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Fahmi Shahab menambahkan saat ini HKI memiliki anggota 60 kawasan industri dengan total tenant 7.211 perusahaan. Menurutnya, pengembang kawasan industri di sejumlah daerah mengeluhkan proses perizinan yanag rumit dan berbiaya tinggi, walaupun sudah ada pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP) yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Dia mencontohkan biaya izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, melonjak hingga 700% menjadi Rp72.667,88 per m2, atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya IMB di Kota Medan yang hanya Rp10.540 per m2. Kasus lainnya adalah masa pengurusan IMB oleh BPPT di Kab Bekasi dari 60 hari menjadi 132 hari. Selain itu, izin pemasukan barang di Pulau Batam, Kepulauan Riau, hanya diberikan waktu 3 bulan, padahal kegiatan proyek butuh waktu 6 bulan.

Demikian juga jumlah pemasukan barang mencapai jumlah ribuan serta pemeriksaan oleh Ditjen Bea dan Cukai selama 4-8 hari. Melihat pentingnya masalah perizinan, HKI meminta pemerintah membuat aturan penyeragaman tentang standar perizinan bagi industri di kawasan industri. "Sudah saatnya pemerintah melaksanakan one stop service di kawasan industri, seperti kawasan industri di luar negeri," tuturnya.