NERACA

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Tantowi Yahya mengatakan, sebanyak 95% karya kreatif dan produk rekaman baik di fisikal yang berupa kaset, CD, VCD, dan DVD ataupun digital melalui internet diperkirakan merupakan rekaman ilegal. "Jadi hanya lima persen yang beredar ini yang legal. Ini angka resmi dari industri sejak 2010," kata Tantowi, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu.

Pihaknya memantau angka itu belum banyak beranjak menjadi lebih baik dalam empat tahun terakhir. Padahal "potential loss" yang timbul dari tindakan unduh ilegal mencapai Rp12 triliun pertahun (berdasarkan Google Trends dan Double Click Ad Planner dalam ASIRI sejak Oktober 2010). "Angka itu dari angka royalti yang terkolek. Misalnya saja saat ini dari potensi Rp100 miliar hanya 20 persen yang bisa dioptimalkan," katanya.

Menurut Tantowi jika angka pembajakan bisa ditekan pada dasarnya potensi industri kreatif baik musik, film, lagu dan karya kreatif yang lain sangat besar. "Bayangkan kalau bisa dinaikkan tidak hanya 5 persen tapi 25 persen saja berapa nilai ekonomi yang bisa didapat dari industri ini termasuk dari pajak yang dikontribusikan kepada negara," katanya.

Direktur Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Juju Masunah mengatakan pihaknya siap memfasilitasi upaya untuk menekan ilegal download di Indonesia. Namun pihaknya yakin angka kontribusi musik terhadap produk domestik bruto yang terus naik. "Pada 2010 kontribusi musik hanya 0,35 persen terhadap PDB dan pada 2013 menjadi 0,8 persen. Tapi ini kemungkinan naik karena dongkrak maraknya musik panggung," katanya. Juju menambahkan pihaknya telah menyusun rencana strategis untuk diterapkan sebagai program dalam upaya untuk menekan praktik ilegal download pada kabinet mendatang.

Terkait dengan industri kreatif, sebelumnya, Indonesia membutuhkan peningkatan sektor industri kreatif guna menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mencapai negara dengan perekonomian terbesar ketujuh pada 2030 sesuai yang telah diproyeksikan. "Satu area yang kaya akan potensi (bagi Indonesia) adalah sektor industri kreatif dan ini seharusnya dapat menjadi bagian kunci dari strategi pemerintah guna membangun ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih kuat," kata Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Bindu Lohani dikutip dari Antara, pekan lalu.

Bindu mengingatkan bahwa Indonesia telah diproyeksikan untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh pada tahun 2030, tetapi untuk menjaga hasil yang telah baik selama ini dinilai membutuhkan transformasi dari model pertumbuhan saat ini dengan lebih fokus pada jasa, keahlian, dan teknologi tingkat tinggi.

Selain itu, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada 2001--2010 dan memiliki jumlah tenaga kerja muda yang besar. Namun, Indeks Ekonomi Pengetahuan Bank Dunia menempatkan Indonesia di posisi 107 dari 145 negara yang termasuk dalam penilaian pada tahun 2012.

Untuk itu, pengambil kebijakan di Indonesia diimbau untuk mengarahkan perekonomian menjadi berbasis pengetahuan dengan meningkatkan infrastruktur, menambah pembiayaan untuk riset dan pengembangan, serta memperbaiki kualitas dan relevansi dari pendidikan tingkat tinggi.

Sejumlah bidang dalam sektor industri kreatif seperti fashion atau busana, desain, permainan elektronik dan animasi dinilai merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, sehingga berbagai bidang tersebut juga diharapkan terus berkembang. "Membangun sektor berorientasi pengetahuan dan proses adalah penting untuk melanjutkan pertumbuhan tinggi serta memperkuat posisi Indonesia di dalam ASEAN dan melewati 2015," kata Bindu.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal pembatasan konsumsi BBM subsidi di beberapa wilayah Indonesia membuat kondisi masyarakat tidak menentu. Sementara di sisi lain pemerintah tampaknya belum berani untuk menaikkan harga BBM. “Anggaran subsidi energi terutama BBM kan meningkat setiap tahunnya, jika terus terjadi bisa mempersempit ruang gerak fiskal untuk pendanaan pembangunan nasional,” kata Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan 49, Boedhi Setiadjid, pekan lalu.

Berdasarkan catatan IKAL, Pemerintah hampir menghabiskan sekitar Rp 350 triliun hingga Rp 400 triliun setiap tahunnya untuk subsidi energi yang di dalamnya terdapat subsidi BBM dan subsidi listrik. Pembahasan APBN-P Tahun 2014, anggaran subsidi energi naik drastis dari Rp 282,1 triliun menjadi Rp 350,31 triliun, dari anggaran tersebut Rp 50 triliun dimasukkan dalam anggaran tahun 2015.