Eksekusi Indar Atmanto Dipaksakan - Indosat Tempuh Jalur Hukum

NERACA

Jakarta - PT Indosat Tbk (ISAT) membenarkan adanya eksekusi terhadap mantan Direktur Utama IM2, Indar Atmanto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/9) kemarin. Namun, Indosat sangat menyesalkan langkah eksekusi ini karena terkesan di paksakan,”Kita sangat menyesalkan terhadap proses eksekusi terhadap Bapak Indar Atmanto oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan oleh karena baik pribadi Indar Atmanto maupun kuasa hukumnya belum menerima pemberitahuan resmi atau relaas putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,”kata Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat di Jakarta, kemarin.

Dijelaskannya, bentuk kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Menurutnya, Indosat akan terus mendukung Indar Atmanto menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,”Kami menyesalkan pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan terhadap klien kami, Bapak Indar Atmanto tanpa kami menerima putusan terhadap kasasi yang diajukan oleh Klien kami. Kami akan segera menanyakan kepada Mahkamah Agung mengenai putusan terhadap kasasi yang diajukan oleh klien kami, sehingga kami dapat melakukan tindakan hukum terhadap putusan yang menyatakan klien kami bersalah,”ujar Dodi Abdulkadir, Kuasa Hukum Indar Atmanto.

Dia menjelaskan, menurut bukti-bukti yang terungkap di persidangan, seharusnya klien kami mendapat putusan bebas. Dan dirinya menyakini, apabila dipertimbangkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan secara objektif sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, maka klien kami akan dibebaskan dari segala tuntutan.

Menkominfo Tifatul Sembiring sendiri pada 13 November 2012 telah mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung perihal kasus tersebut sebagai klarifikasi dari regulator. Surat bernomor T 684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 tersebut menegaskan, bahwa kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai aturan.

Namun, berbagai bukti tersebut termasuk keterangan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Amicus Curae, dan para saksi ahli yang dihadirkan di pengadilan tidak digubris. Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) sendiri menilai kasus ini dapat mengancam pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia. Padahal sektor telekomunikasi adalah salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI 2011-2015. (bani)

BERITA TERKAIT

BEI Masih Tunggu Langkah Hukum Perseroan - Nasib Emiten DAJK Pasca Pailit

NERACA Jakarta – Sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, suspensi atau pengentian sementara perdagangan saham PT Dwi Aneka…

Kuasa Hukum: Ada Kesengajaan KPK Tunda Praperadilan - Praperadilan Setya Novanto

Kuasa Hukum: Ada Kesengajaan KPK Tunda Praperadilan Praperadilan Setya Novanto NERACA Jakarta - Kuasa Hukum Setya Novanto menyatakan adanya unsur…

CORE: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2% - EKONOMI INDONESIA DI JALUR PEMULIHAN

Jakarta-Lembaga penelitian Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik pada 2018, yang setidaknya akan mencapai…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

BEI Buka Kantor Perwakilan di Mataram

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka kantor perwakilan di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk memudahkan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai…

Bank Jateng Terbitkan MTN Rp 1 Triliun

Perkuat likuiditas guna mendanai ekspansi bisnis di tahun depan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah alias Bank Jateng menerbitkan surat…

LPKR Bidik Dana Rights Issue Rp 600 Miliar

Butuh modal untuk mendanai ekspansi bisnis di 2018, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berencana menerbitkan saham baru (rights issue) pada…