NERACA

Jakarta – Banyak harapan besar pelaku pasar terhadap pemerintahan baru Jokowi dan Jusuf Kalla, khususnya terkait tantangan meningkatkan jumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sangat beralasan, selain memicu likuiditas pasar juga jumlah emiten plat merah dalam negeri masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito mengatakan, pihaknya mengharapkan pemerintahan baru mendatang mempermudah izin pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO) bagi BUMN dalam rangka meraih pendanaan untuk mendukung investasi di dalam negeri sehingga membantu pertumbuhan ekonomi nasional,”Yang perlu dipikirkan adalah pasar modal, kalau pemerintah baru memikirkan pasar modal. Tentunya kebijakannya sederhana, izinkan BUMN melakukan IPO untuk mendapatkan dana dengan mengakses pasar modal,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan investasi yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik mencapai 7%. Hal itu dapat tercapai jika kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 38%. Dirinya menuturkan, jika investasi di ibaratkan sama dengan "saving rate" Indonesia yang saat ini baru sekitar 34%, maka hal itu dapat ditingkatkan melalui pasar modal sehingga menjadi 38%.

Lalu bagaimana caranya bisa mencapai 38%, kata Ito, bisa dilakukan dengan mendorong BUMN melepas saham baru guna meraih permodalan untuk investasi. Karena bagaimanapun juga, setiap tambahan rupiah itu akan meningkatkan jumlah investasi,”Bertambahnya perusahaan yang melakukan IPO merupakan sisi 'supply'. Kalau dari 'demand' tidak perlu pusing, masyarakat yang punya uang pasti ingin berinvetasi," katanya.

Namun, lanjut dia, "demand" masyarakat berinvestasi juga tergantung dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur, serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masuk ke sektor konsumtif, agar dapat beralih ke sektor produktif.

Kemudian terkait dengan perubahan struktur kabinet, Ito menambahkan, investor akan lebih fokus kepada apakah perubahan struktur kabinet bisa memberikan efisiensi terhadap pemerintahan atau tidak,”Kalau ada perubahan seperti pemecahan atau penggabungan kementerian ini akan dilihat bisa mendorong efisiensi pemerintahan atau tidak. Jika investor merasa efisiensi bisa dilakukan maka respons di pasar akan positif. Sebaliknya jika tidak akan negatif juga,”tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Riset Bahana Securities Harry Su pernah bilang, susunan kabinet pemerintahan baru menjadi sentiment bagi laju indeks harga saham gabungan (IHSG). Dimana, IHSG akan terus terdongkrak apabila formasi kabinet Jokowi sudah jelas,”Tantangan makro ekonomi harus dicermati juga, misalnya harga bahan bakar minyak (BBM) yang harus naik. Jika tidak naik, kondisi neraca perdagangan terus tertekan,”ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Riset Asjaya Indosurya William Surya Wijaya, tim ekonomi ideal adalah yang menguasai bidangnya masing-masing, entah itu profesional maupun pengusaha. Dirinya mewanti-wanti, tim ekonomi Jokowi-JK agar tidak ditunggangi kepentingan partai politik. (bani)