NERACA

Surabaya - Nyanyian "Nenek Moyangku Seorang Pelaut" lekat di telinga masyarakat Indonesia, mengingat secara historis para leluhur bangsa ini adalah pelaut. Namun 69 tahun negeri ini merdeka dimana 75% wilayah Indonesia adalah lautan tapi selama ini potensinya belum digarap secara optimal. Ini karena kebijakan dari pemerintah selalu berubah-ubah dan tidak konsisten dalam menggali potensi laut.

Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W Retraubun mengatakan dulu presiden RI pertama, Soekarno, mulai merambah potensi laut, kemudian berganti ke Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto lebih fokus pada pembangunan darat yang mana mengejar program swasembada pangan. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai berdiri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah mulai ada arah optimalisasi potenssi kelautan. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai tenggelam lagi. Kini isu tentang maritim mulau muncul didengungkan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini arah kebijakan pemerintah terhadap menggali potensi laut tidak konsisten, kalau memang ingin membangun industri maritim yang kuat kebijakannya harus konsisten dan berkelanjutan siapa pun presidennya," katanya kepada wartawan saat konferensi pers Marintec Indonesia, di Surabaya Jawa Timur, Rabu (10/9).

Karena apa, menurut dia, lantaran isu maritim sangat luas cakupannya. Kalau pun pemerintah memang serius ingin menggali industri maritim kebijakannya harus kuat. Seperti pembangunan infrastruktur pendukung. Selama ini arahnya masih terfokus pada pembangunan di darat. Kondisi ini jelas mengindikasikan selama ini pemerintah belum melihat secara gamblang akan optimalisasi potensi ekonomi laut. Contoh sederhananya saja industri maritim, selama ini jalur transportasi lebih banyak digarap darat dan udara, sedangkan transportasi laut sedikit terbengkalai. "Industri maritim belum berjalan bagus karena tidak menjadi fokus utama," ujarnya.

Jika memang pemerintah baru benar-benar ingin menggarap potensi maritim salah satu jalan adalah kebijakannya harus konsisten dan nanti saat menjabat lagi atau digantikan programnya bisa berlanjut. "Demokrasi di Indonesia masa kepemimpinannya hanya 5 hingga 10 tahun saja, jika ingin menggarap industri maritim atau yang lain waktu itu tidaklah cukup, makanya pemerintah berikutnya harus bisa meng-cover program selanjutnya. Yang biasanya terjadi sebaliknya, ganti kepemimpinan ganti kebijakan. Itulah kelemahannya kenapa maritim nasional belum bisa berjalan," tegasnya.

Padahal isu kemaritiman dunia ada di Indonesia, tapi industri kemaritiman belum terlalu bagus karena tidak ada dukungan dari pemerintah  mulai dari kebijakan fiskal tidak mendukung terhadap industri maritim, teknologi, komponen, dan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang belum mendukung. "Padahal Indonesia bisa menjadi negara poros maritim dunia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Christopher Eve, Presiden Direktur PT UBM Pameran Niaga Indonesia membenarkan hal itu. Bahwa menurutnya Indonesia sangat berpotensi menjadi negara poros maritim dunia. Hanya saja industri maritimnya belum dikembangkan. Padahal jika pemerintah mau mengembangkannya potensi ekonomi maritim Indonesia sangat luar biasa. "Jika pemerintah mendatang mau mengembangkan maritim, tidak mustahil ekonomi Indonesia bisa lebih baik dari sekarang. Dan Indonesia harus menjadi negara ekonomi berbasis maritim," katanya.

Untuk bisa mencapai ke arah sana, lanjut Eve, caranya tidak sulit memang awalnya harus ada dukungan dari pemerintah, kemudian baru sinergitas terhadap swasta yang memang mau berinvetasi di industri maritim, dan satu lagi yang terpenting adalah Indonesia harus bisa lebih mandiri mulai dari pembangunan komponen sampai dengan pembuatan kapal ada di dalam negeri jangan ketergantungan dari negara lain. Jika itu semua dilakukan industri maritim Indonesia akan lebih kuat. "Kalau ada kemauan, pasti Indonesia bisa," tegasnya.

Masih Lemah

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyayangkan potensi industri perkapalan nasional belum dimaksimalkan oleh industri. Ia melihatnya dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya industri komponen pendukungnya.

"Potensi di sektor perhubungan laut Indonesia kurang mendapat dukungan dari industri galangan kapal nasional. Selama ini, perusahaan galangan kapal di Indonesia sulit berproduksi karena minimnya industri komponen," katanya.

Pasalnya, kata Carmelita, Indonesia terdiri dari perairan teritorial seluas 300.000 kilometer persegi, perairan pedalaman dan kepulauan seluas 2,8 juta kilometer persegi, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilometer persegi, serta lebih dari 17.500 pulau menyimpan kekayaan yang luar biasa.

"Sejumlah perusahaan pelayaran asing diharapkan bermitra dengan perusahaan lokal untuk membangun industri komponen kapal maupun industri galangan kapal. Keseimbangan kapasitas galangan dengan kuantitas armada kapal yang telah beredar masih belum sebanding," paparnya.

Saat ini, lanjut Carmelita, 75% dari 11.000 unit kapal niaga nasional berusia di atas 20 tahun. "Tuanya usia kapal merupakan kendala yang harus diselesaikan karena hal tersebut menyangkut masalah keselamatan dan tingginya biaya angkut jika dibandingkan menggunakan kapal dengan usia muda," ujarnya.

Carmelita menambahkan, untuk melakukan revitalisasi, pelaku usaha pelayaran nasional membutuhkan investasi sebesar US$16,5 miliar. "Selain kapal niaga nasional, diperlukan pengadaan kapal tongkang pengangkutan batu bara senilai US$ 510 juta untuk 150 unit. Diharapkan investasi pada galangan kapal akan meningkat karena potensi pasarnya masih sangat besar," tuturnya.

Ia juga mengatakan, dengan tumbuhnya Asia sebagai salah satu pemimpin ekonomi global dan dengan terus terjaganya permintaan perdagangan lewat kapal di wilayah ini, kelompok-kelompok maritim di ASIA optimis akan kemampuan Asia untuk melewati tahun yang diperkirakan akan berat bagi industri perkapalan ini.

"Saat ini industri maritim di Indonesia telah maju, dan fokusnya telah bergeser, tidak hanya pada perdagangan domestik namun juga pada perdagangan internasional. Kami berharap dengan ekspansi armada nasional, akan ada pertumbuhan hal jumlah unit dan teknologi maritim," tuturnya.

Industri maitim di Indonesia, kata dia, mulai mendapat perhatian lebih di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang menginisiasi terbentuknya cikal-bakal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang kini telah berjalan. "Kementerian ini mengelola berbagai sumber daya laut dan layanan maritim yang telah memberi sumbangsih pada industri maritim Indonesia dewasa ini," tukasnya.