Cegah Pungli, Pembayaran Denda Lewat ATM

Penertiban parkir liar yang disertai penderekan dan denda yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 500 ribu per hari, untuk sementara diberlakukan bagi mobil. Sedangkan untuk sepeda motor akan diberlakukan menyusul.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit, mengatakan untuk sementara ini pihaknya baru bisa menerapkan sanksi Rp500 ribu terhadap kendaraan roda empat, atau lebih saja. "Hari ini, kita mulai berlakukan sanksi itu terhadap kendaraan roda empat saja. Kalau motor memang belum ada aturan," ujar Benjamin.

Selama ini, bagi sepeda motor yang berada di parkiran liar, kata dia, selama ini petugas baru sebatas mencabut pentil hingga kempis bannya. "Untuk sepeda motor, sekarang ini kita akan menggunakan sistem cabut pentil ban terlebih dahulu, seperti yang sudah selama ini kita pakai," kata Benjamin.

Untuk mencegah potensi pungutan liar oleh petugas di lapangan, Dinas perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan sistem setor via bank, termasuk lewat ATM Bank DKI atau ATM Bersama ke rekening kas daerah.

Ihwal pembayaran denda dan pengambilan kendaraan yang terkena derek, Akbar menyilakan dilakukan lewat bank. Namun, sebelumnya, pemilik kendaraan perlu tahu lebih dulu untuk mengetahui status kendaraannya dengan berkirim pesan pendek (SMS) melalui nomor 085799200900 dengan format Parkir_Nomor Polisi Kendaraan.

Dari nomor itu, bakal mendapat jawaban berupa nomor virtual account. Dengan cara seperti itu, tidak akan terjadi kontak antara petugas dan pemilik kendaraan. “Namun, pederekan tidak boleh dilakukan jika kendaraan itu ada pmilik atau sopirnya. Tapi petugas akan minta agar kendaraan dipiundahkan dari kawasan larangan parkir,” kata Akbar.

Setelah memperoleh bukti pembayaran via ATM maupun loket Bank DKI, pemilik menyerahkan bukti tersebut ke Call Center Dishub DKI di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Oleh petugas, bukti pembayaan itu akan diverifikasi ke Cash Management System (CMS) Bank DKI.

Setelah itu, petugas akan mengeluarkan dua buah surat, yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pengeluaran Kendaraan (SPK). Dengan surat itu, pemilik bisa langsung mengambil kendaraannya di pool penampungan. Untuk mengetahui di mana kendaraannya ada di pool mana, pemilik bisa menghubungi telepon (021) 3457471.

"Kalau orang tidak sanggup bayar, ya mobilnya akan ditahan terus di pool. Kalau misalnya sampai satu bulan, ya hitung saja 30 kali Rp500 ribu," ujar Kepala Dishub DKI Muhamad Akbar. Pihaknya pun siap digugat oleh masyarakat.

Namun, kata dia, dasar hukum pemberlakukan denda itu sudah sesuai dengan aturan hukumnya. Jadi, "Gugat soal Perdanya, bukan dendanya. Ini kan, rakyat Jakarta yang telah menyetujui melalui DPRD bahwa biaya derek itu Rp 500 ribu seperti diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah," kata Akbar.

Mengantisipsi sulitnya mencari lahan parkir yang bebas Derek, Akbar mendorong pemilik kendaraan untuk beralih menggunakan angkutan umum. "Jadi pilihannya, jangan gunakan mobil. Kalau sudah tahu di lokasi itu tidak ada lahan parkir resmi, gunakan saja angkutan umum. Kalau tidak sanggup bayar, ya memang seharusnya jangan melanggar. Parkirlah hanya di tempat resmi," jelas Akbar.

Jika kendaraan pribadi yang beroperasi di jalan-jalan mulai berkurang karena alasan takut terjebak macet dan sulit menemukan tempat parkir yang resmi, diyakini, jalanan akan berkurang macetnya. (saksono)

BERITA TERKAIT

BEI Sambut Baik Wacana MTN Lewat Bursa - Perkuat Transparansi

NERACA Jakarta – Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penerbitan surat utang jangka menengah (medium-term note/MTN) melalui bursa atau pasar…

Trimegah Perkuat Modal Lewat Penerbitan MTN - Geliat Transaksi di Pasar Modal

NERACA Jakarta –Kendati kondisi pasar saham tengah mengalami fluktuatif, namun likuiditas di pasar modal terus tumbuh seiring dengam pertumbuhan investor…

Sistem Pembayaran dan Ancaman Penghapusan Energi Nuklir

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Penghapusan energi nuklir akan menjamin kerusakan akibat radiasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ini Dia, Layanan Mudik Gratis 2018

Dalam rangka menyukseskan mudik lebaran 2018, Jasa Raharja selaku BUMN ikut terlibat dengan menyediakan angkutan mudik lebaran gratis bersama 62…

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati: - Setelah Menanti 15 Tahun

Presiden Jokowi berharap Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang akan…