NERACA

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari menilai bahwa Industri Kecil Menengah (IKM) tengah mendapatkan masalah serius yaitu kenaikan gas elpiji 12 kilogram (kg) dan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Akibatnya, kata Okto, IKM akan mati suri dalam menghadapi kedua persoalan tersebut.

Menurut Okto, kenaikan tersebut tidak bisa dihindari oleh para pelaku usaha. “Kami memperkirakan, pelaku usaha IKM yang terancam kolaps hingga mati suri akibat kenaikan biaya produksi sekitar 300.000. Dengan kondisi ini, sangat diperlukan intervensi dari pemerintah untuk meminimalisasi efek dari kenaikan tiga komponen penunjang usaha tersebut,” kata Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Senin (8/9).

Intervensinya, menurut Okto, pemerintah bisa memberikan bantuan, subsidi, atau mempermudah untuk mendapatkan kredit. “Pemerintah jangan diam saja, sudah saatnya untuk bergerak dan melindungi pelaku usaha kecil,” paparnya.

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, kenaikan TDL berpengaruh terhadap sektor IKM. Apalagi, banyak IKM yang sifatnya masih rumahan dan tergantung kepada listrik sebagai sumber energinya.

Menurut dia, meski dengan diberlakukannya kenaikan TDL secara bertahap dampaknya tidak begitu besar tapi tetap saja masyarakat akan merasakan dampaknya itu. “Dampaknya paling besar untuk industri pakaian atau tekstil. Mereka sangat tergantung kepada listrik,” ujar Euis.

Dari hitungan industri, lanjut dia, biaya tambahan yang diakibatkan kenaikan TDL bisa mencapai 7-10 persen. Kondisi itu akan bertambah jika ada kenaikan harga elpiji 12 kg dan BBM subsidi. Euis menilai, kenaikan harga elpiji 12 kg dampaknya sangat besar bagi IKM makanan. Sementara, kenaikan BBM subsidi juga akan memberikan dampak bagi semua IKM, khususnya pada kenaikan harga barang dan transportasi.

Terkait kelangkaan BBM subsidi pekan lalu, Euis mengaku hal itu sangat berdampak pada IKM di Pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek masih aman. Kendati begitu, Euis mengklaim target pertumbuhan IKM hingga akhir tahun diprediksi mencapai 7,3 persen. Angka itu melebihi target pemerintah. "Angka ini sudah memperhitungkan dampak TDL dan elpiji," katanya.

Hitung Dampak

Soal kenaikan gas elpiji 12 kg, Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, permasalahan kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini harus dihitung secara cermat dampak yang akan ditimbulkan di masyarakat. “Elpiji 12 kg memang persoalannya impor, jadi memang tergantung kepada market price di internasional. Elpiji 12 kg itu konsumennya rumah tangga, jadi harus kalkulasi dihitung secara cermat, sehingga kenaikannya tidak mengganggu daya beli masyarakat dan gejolak sosial,” ucap Arif.

Untuk menyiasati dampak kenaikan harga gas elpiji 12 kg, Arif mendukung pengembangan gas alam yang secara harga lebih murah dan tidak akan melakukan impor. Menurut Arif, hal ini juga merupakan program Jokowi-Jk dalam 5 tahun ke depan. Di masa pemerintahannya nanti, Jokowi akan memaksa perusahaan terkait semisal PT PGN agar mengembangkan infrastruktur gas bumi. Hal ini harus segera direalisasikan agar masyarakat tidak selalu diberatkan dengan harga gas yang terus naik.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bambang PS Brodjonegoro mengatakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk konsumen sektor produksi maupun rumah tangga mulai 1 September 2014 diyakini mendongkrak tingkat inflasi pada September. Apalagi untuk inflasi pada Agustus, kenaikan TDL sudah menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap inflasi 0,47%.

Sejatinya, berdasarkan data historis, September dan Oktober adalah masa-masa inflasi berada di kisaran yang cukup rendah. Pemerintah berharap, panen kecil yang biasanya terjadi pada bulan ini bisa sedikit meredam lonjakan inflasi. “Ya, itu (kenaikan TDL) pasti masuk ke inflasi September. Tapi biasanya, September ada minipanen. Harapannya, inflasi September bisa dikendalikan (dari panen)," ujarnya.

Untuk kenaikan harga gas elpiji, pemerintah masih yakin tidak banyak berdampak ke kenaikan inflasi. "Kami sudah hitung, kenaikan elpiji paling tinggi 0,1%, tergantung kenaikannya berapa rupiah. Cuma, ya paling tinggi 0,1%," tuturnya.

Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum memiliki kalkulasi atau penghitungan terkait strategi yang direncanakan untuk menghapus kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan TDL untuk enam golongan yang mulai berlaku Senin (1/9), dinilai membawa dampak yang tidak baik. Khususnya bagi para pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Kenaikan TDL, diakui para pelaku UKM, membuat mereka terpaksa menaikan harga produksi. Karena harga bahan baku juga biaya keperluan lain yang diperlukan untuk memproduksi barang juga ikut meningkat. Tarif baru setelah kenaikan TDL akan berlaku hingga 31 Oktober. Selanjutnya, per 1 November akan ada kenaikan TDL kembali.

Sesuai dengan yang sebelumnya telah diumumkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), kenaikan TDL 2014 dilakukan secara bertahap. Yaitu selama tiga kali. “Saya belum punya kalkulasi soal itu," ujar Jokowi saat ditanya mengenai rencana untuk meniadakan TDL dan strategi lain yang akan diterapkan untuk membantu pengusaha kecil.

Saat ini, tarif baru listrik untuk pelanggan yang menggunakan daya listrik sebesar 1300 va, dikenakan biaya Rp 1.214 per KWh. Sebelumnya, tarif listrik 1300 va dikenakan biaya Rp 1090 per KWh. Dengan kata lain, kenaikan TDL, mencapai hingga 20%.