RAPBN 2012 Tersandera Birokrasi Buruk

KINERJA 60% PEJABAT KEMENTERIAN TIDAK BERKUALITAS

Senin, 22/08/2011

Jakarta - Sebanyak 60% pejabat eselon (mulai dari eselon IV hingga eselon I) di kementerian dinilai tidak layak. Pasalnya, para birokrat tersebut memiliki dua kelemahan fatal, yakni buruk kualitas yang sekaligus buruk mentalitas. Demikian penilaian pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago di Jakarta, akhir pekan lalu.

NERACA

Menurut dia, unsur titipan dalam rekrutmen PNS membuat kian banyaknya pejabat eselon yang terindikasi memalsukan ijazah agar bisa naik pangkat. Itulah sebabnya moratorium PNS yang akan ditandatangani tiga kementerian pekan ini diharapkan tidak hanya dimaksudkan menghemat belanja APBN. Karena, menurut Andrinof, jika hanya dimaksudkan penghematan anggaran itu pekerjaan kecil, tapi yang lebih penting adalah memperbaiki sistem rekrutmen PNS.

“Penyakit ini (ketidaklayakan pejabat eselon, red.) harus kita potong. Inilah hasil dari permainan kreatif KKN selama puluhan tahun. Tapi, kita pura-pura tutup mata. Pada kementerian yang anggaran besar, setiap eselon I punya sekitar 200 proyek. Sebenarnya, 100 proyek diantaranya bisa kita hilangkan. Dari 100 proyek itu, duit Rp200 triliun bisa kita taruh di tempat lain,” ungkap Andrianof.

Dia mengingatkan, APBN sejauh ini tersandera birokrasi yang tidak berbasis kinerja. Jika buruknya mesin birokrasi tidak dirombak, berapa pun anggaran APBN akan dinaikkan akan tetap sia-sia. Penyakit berupa buruknya mutu dan mental birokrat eselon I juga secara langsung mempengaruhi tingkat efektivitas pencairan anggaran APBN ke program sasaran.

“Kalau selalu terjadi berlomba-lomba eksekusi proyek di bulan Oktober atau November, maka kita bisa perkirakan anggaran APBN tidak efektif. Hal itu juga mencerminkan sebagian besar usul proyek hanya jangka pendek atau kepentingan yang sempit. Proyek kecil-kecil senilai Rp400-Rp500 juta, lebih baik dikumpulkan untuk alokasi yang lebih besar, misalnya membangun irigasi atau jembatan. Kalau yang berlomba dibelanjakan bulan Oktober atau November, itu pengadaan barang dan jasa yang tidak perlu,” papar Andrinof.

Lebih jauh, dia menilai RAPBN 2012 terlihat sangat lemah karena orientasinya terbatas pada makro jangka pendek dan agregasi kerja-kerja birokratis yang rutin. Masalah mendasar yang lain adalah ketidakjelasan visi besar RAPBN 2012 dan ketidakjelasan program-program yang dibiayai.

Pada kesempatan lain, koordinator advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok S. Khadafi mengutarakan, banyaknya eselon I dirasa sangat menyedot APBN lantaran harus menanggung gaji yang jumlahnya tidak sedikit. Bayangkan saja, untuk satu orang pejabat eselon I pemerintah harus memberikan gaji minimal Rp10 juta. Itu baru gaji pokoknya, belum lagi ditambah dengan segala macam tunjangan.

Ironisnya, sebanyak 60% pejabat eselon satu tercatat, tak bisa apa-apa. Itulah sebabnya, Uchok menegaskan, tak ada hal lain yang bisa dilakukan selain melakukan penyederhanaan kelembagaan. "Iya memang eselon I itu memang banyak, tapi untuk mereka banyak yang tidak memiliki kapasitasnya," ujar Uchok.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah bisa menekan APBN dengan cara menekan budget gaji pegawai. "Struktur kelembagaan harus disederhanakan, saat ini banyak kementrian atau lembaga yang terlalu gemuk. Artinya, banyak pegawai eselon I-nya. Kalau terlalu gemuk, itu nantinya menghabiskan anggaran," tandasnya.

Menurut Uchok, reformasi birokrasi ini diharapkan dimengerti semua pihak, bukan malah jadi salah kaprah seperti yang terjadi saat ini. Saat ini, belum terlihat adanya reformasi birokrasi, apalagi terlihat adanya penyederhanaan struktur. Justeru yang terjadi sebaliknya, gaji pegawai dinaikkan. "Harusnya reformasi birokrasi harus bisa menekan gaji pegawai. Bukan malah menambah gaji pegawai. Sekarang yang ada penambahan gaji pegawai. Pegawai diberi remunerasi. Remunerasi itu sangat salah," tegas Uchok.

Rampingkan Lembaga

Senada dengan Uchok, Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy menandaskan, untuk mengefektifkan APBN supaya lebih “menggigit”, pemerintah perlu memrampingkan lembaga karena saat ini APBN membiayai 82 kementerian dan lembaga. “Alokasi untuk pos yang tidak perlu digeser ke yang lebih diperlukan. Salah satu contohnya adalah pos bantuan sosial, karena ini yang langsung diterima masyarakat. Bantuan sosial kita itu hanya 6,7%, sementara belanja barang 14,5%, dan belanja pegawai 22,6%,” terang Romy, sapaan akrab Romahurmuziy.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam yang menengarai terdapat potensi kebocoran yang besar dalam RAPBN 2012, menyarankan anggaran berbasis kinerja itu menjadi syarat utama secara administratif dan secara ekonomi. Proses pembahasan di komisi bersama Badan Anggaran DPR harus berbasis evaluasi kinerja dan harus menjadi rujukan, sehingga anggaran RAPBN 2012 senilai Rp1.400 triliun bukan menjawab kebutuhan elit, tetapi menjawab kebutuhan masyarakat.

“UU APBN harus diputuskan melalui pendekatan legal drafting dengan proses pembahasannya harus terbuka, bukan hanya melalui pendekatan prosedural, tapi secara substantif masyarakat bisa mengakses dokumen, termasuk teman-teman pers,” terang Arif.

Sementara ekonom Ikhsan Modjo menyampaikan, tersanderanya APBN oleh anggaran rutin karena separuh lebih ekonomi daerah tergantung dari ekonomi negara. Selain tergantung dari transfer pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), mayoritas panduduk di daerah bergantung pada seberapa pemerintah daerah mempekerjakan mereka. Maka, untuk membebaskan APBN yang tersandera birokrasi, Ikhsan mendesak pemerintah dan DPR agar menciptakan penganggaran APBN yang berbasis kinerja. salim/munib/rin