Jokowi Harus Perhatikan Kebakaran Hutan - Harapan Pada Pemerintah Baru

NERACA

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan khususnya kebakaran dan perusakan hutan. Pasalnya, saat ini Indonesia masih dilihat sebagai negara perusak hutan tertinggi dunia.

"Jokowi masih sedikit sekali bicara soal kebakaran hutan dan perusakan hutan. Bagaimana menangani masalah ini. Ini harus diperhatikan," ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam diskusi "Kebakaran Lahan: Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan" yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Effendi, sebagai negara yang mengandalkan pada aktivitas jasa internasional, Singapura merasa terganggu terhadap dampak asap yang diakibatkan kebakaran hutan di Indonesia. Berapa besarnya kerugian finansial, tak diperoleh angka pasti. Hanya saja, dalam perbincangan dengan salah satu kuasa usaha di Kedubes, negara pulau itu, elfian mengaku, disebutkan memperoleh pendapatan 990 miliar dolar Singapura per tahun. "Karena itu dampak asap yang mengganggu aktivitas jasa mereka sangat besar menimbulkan kerugian," terangnya.

Sebagai perbandingan, kerugian di dalam negeri akibat kebakaran hutan di Riau tahun 2014, mencapai lebih dari Rp 15 triliun, 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar lahan terbakar, 58 ribu orang terserang ISPA, sekolah diliburkan 1 minggu dan biaya pengendalian lebih dari Rp 150 miliar.

Hal serupa, lanjut Effendi, dirasakan negara-negara sekitar Indonesia di kawasan regional, seperti Malaysia. Karena itu, negara-negara sekitar memiliki harapan sangat besar terhadap Presiden Jokowi terkait pengelolaan hutan di Indonesia. "Apalagi, soal hutan ini sangat kompleks. Semua orang kaya di Indonesia, pasti pernah bersinggungan masalah hutan," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Kementrian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan, fakta kebakaran hutan di Indonesia, 99 persen adalah akibat perbuatan manusia sehingga memerlukan penanganan serius dan kontinyu. "Kebakaran hutan itu banyak disebabkan perusahaan besar dan masyarakat," terangnya.

Berbagai upaya penindakan sudah dilakukan, tapi kebakaran baru berhenti ketika Presiden SBY turun tangan langsung memberikan ultimatum dan dibentuk Satgas Darat melibatkan tentara dan Satgas Udara melibatkan berbagai jenis pesawat seperti Hercules TNI-AU, pesawat water boombing, helikopter.

Sebelumnya, kata Daryanto, kebakaran hutan banyak terjadi di wilayah-wilayah lahan yang menjadi sengketa. Namun, setelah dikeluarkan regulasi yang keras terhadap perusahaan yang berlokasi di wilayah sengketa, kebakaran beralih pada lahan terbuka. "Kalau di masa lalu (jaman Presiden Soeharto) orang takut membakar hutan, karena banyak intel-intel desa," terangnya.

Namun, saat ini, situasi sudah jauh berbeda. Karena itu, dilakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan kalangan perbankan untuk selektif dalam pemberian kredit pembukaan lahan. Persoalan yang sekarang mesti dilakukan, lanjut Daryanto, terkait masalah upaya pemulihan dan pencegahan kebakaran hutan.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, kepedulian pemerintah terhadap pemulihan akibat kebakaran hutan sangat tinggi. Hutan yang rusak akan diolah agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

"Kami berusaha memulihkan hutan yang rusak. Peran swasta dan rakyat sudah dibuka dalm pemulihan kehutanan dengan hutan tanaman rakyat atau kemasyarakatan atau desa," papar Hadi.

Presdir RAPP Kusnan Rahmin mengungkapkan, keluarnya regulasi pemerintah yang keras, membuat pengusaha tak bisa lagi sekedar beralasan, tak mungkin perusahaan mau membakar asetnya sendiri, ketika terjadi kebakaran hutan. "Walau kami tak melakukan pembakaran hutan, tapi terjadi di wilayah kami, pengusaha pasti disalahkan," terangnya.

Karena itu, selain melengkapi diri dengan berbagai peralatan pemadaman kebakaran, pihaknya melibatkan masyarakat setempat menjaga kebakaran hutan. "Kami melibatkan 4 desa dengan janji, jika tak terjadi kebakaran hutan selama 3 bulan, perusahaan akan mengucurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 100 juta. Bukan dalam bentuk dana tunai, tapi pembangunan CSR," katanya.

Saat ini, lanjut Kusnan Rahmin, kebijakan yang sudah diterapkan banyak berfungsi. Di sejumlah lokasi lahan tempat desa-desa binaan itu ada, tidak lagi pernah terjadi kebakaran hutan, karena masyarakat terlibat menjaga.

"Kami pun melakukan pembangunan sejumlah proyek CSR di desa-desa tersebut. Jika terjadi kebakaran yang tidak parah, dana CSR dikurangi. Tapi relatif tak terjadi lagi kebakaran di lokasi kami dan kerjasama akan diluaskan dengan 10 desa," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Hari Ini Penyampaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru

Hari Ini Penyampaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru NERACA Sukabumi - Ketua Badan Musyawarah (Banmus)…

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Katrol Kompetensi SDM Industri 4.0, Kemenperin-BSN Teken MoU

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil…

Sepanjang 2018 - Industri Tekstil Indonesia Bidik Ekspor Senilai US$14 Miliar

NERACA Jakarta – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dari ekspor…

DHL Express Indonesia Bangun Fasilitas Baru di Pulogadung

NERACA Jakarta – DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini secara resmi meluncurkan fasilitas baru di…