Jokowi Harus Perhatikan Kebakaran Hutan - Harapan Pada Pemerintah Baru

NERACA

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan khususnya kebakaran dan perusakan hutan. Pasalnya, saat ini Indonesia masih dilihat sebagai negara perusak hutan tertinggi dunia.

"Jokowi masih sedikit sekali bicara soal kebakaran hutan dan perusakan hutan. Bagaimana menangani masalah ini. Ini harus diperhatikan," ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam diskusi "Kebakaran Lahan: Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan" yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Effendi, sebagai negara yang mengandalkan pada aktivitas jasa internasional, Singapura merasa terganggu terhadap dampak asap yang diakibatkan kebakaran hutan di Indonesia. Berapa besarnya kerugian finansial, tak diperoleh angka pasti. Hanya saja, dalam perbincangan dengan salah satu kuasa usaha di Kedubes, negara pulau itu, elfian mengaku, disebutkan memperoleh pendapatan 990 miliar dolar Singapura per tahun. "Karena itu dampak asap yang mengganggu aktivitas jasa mereka sangat besar menimbulkan kerugian," terangnya.

Sebagai perbandingan, kerugian di dalam negeri akibat kebakaran hutan di Riau tahun 2014, mencapai lebih dari Rp 15 triliun, 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar lahan terbakar, 58 ribu orang terserang ISPA, sekolah diliburkan 1 minggu dan biaya pengendalian lebih dari Rp 150 miliar.

Hal serupa, lanjut Effendi, dirasakan negara-negara sekitar Indonesia di kawasan regional, seperti Malaysia. Karena itu, negara-negara sekitar memiliki harapan sangat besar terhadap Presiden Jokowi terkait pengelolaan hutan di Indonesia. "Apalagi, soal hutan ini sangat kompleks. Semua orang kaya di Indonesia, pasti pernah bersinggungan masalah hutan," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Kementrian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan, fakta kebakaran hutan di Indonesia, 99 persen adalah akibat perbuatan manusia sehingga memerlukan penanganan serius dan kontinyu. "Kebakaran hutan itu banyak disebabkan perusahaan besar dan masyarakat," terangnya.

Berbagai upaya penindakan sudah dilakukan, tapi kebakaran baru berhenti ketika Presiden SBY turun tangan langsung memberikan ultimatum dan dibentuk Satgas Darat melibatkan tentara dan Satgas Udara melibatkan berbagai jenis pesawat seperti Hercules TNI-AU, pesawat water boombing, helikopter.

Sebelumnya, kata Daryanto, kebakaran hutan banyak terjadi di wilayah-wilayah lahan yang menjadi sengketa. Namun, setelah dikeluarkan regulasi yang keras terhadap perusahaan yang berlokasi di wilayah sengketa, kebakaran beralih pada lahan terbuka. "Kalau di masa lalu (jaman Presiden Soeharto) orang takut membakar hutan, karena banyak intel-intel desa," terangnya.

Namun, saat ini, situasi sudah jauh berbeda. Karena itu, dilakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan kalangan perbankan untuk selektif dalam pemberian kredit pembukaan lahan. Persoalan yang sekarang mesti dilakukan, lanjut Daryanto, terkait masalah upaya pemulihan dan pencegahan kebakaran hutan.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, kepedulian pemerintah terhadap pemulihan akibat kebakaran hutan sangat tinggi. Hutan yang rusak akan diolah agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

"Kami berusaha memulihkan hutan yang rusak. Peran swasta dan rakyat sudah dibuka dalm pemulihan kehutanan dengan hutan tanaman rakyat atau kemasyarakatan atau desa," papar Hadi.

Presdir RAPP Kusnan Rahmin mengungkapkan, keluarnya regulasi pemerintah yang keras, membuat pengusaha tak bisa lagi sekedar beralasan, tak mungkin perusahaan mau membakar asetnya sendiri, ketika terjadi kebakaran hutan. "Walau kami tak melakukan pembakaran hutan, tapi terjadi di wilayah kami, pengusaha pasti disalahkan," terangnya.

Karena itu, selain melengkapi diri dengan berbagai peralatan pemadaman kebakaran, pihaknya melibatkan masyarakat setempat menjaga kebakaran hutan. "Kami melibatkan 4 desa dengan janji, jika tak terjadi kebakaran hutan selama 3 bulan, perusahaan akan mengucurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 100 juta. Bukan dalam bentuk dana tunai, tapi pembangunan CSR," katanya.

Saat ini, lanjut Kusnan Rahmin, kebijakan yang sudah diterapkan banyak berfungsi. Di sejumlah lokasi lahan tempat desa-desa binaan itu ada, tidak lagi pernah terjadi kebakaran hutan, karena masyarakat terlibat menjaga.

"Kami pun melakukan pembangunan sejumlah proyek CSR di desa-desa tersebut. Jika terjadi kebakaran yang tidak parah, dana CSR dikurangi. Tapi relatif tak terjadi lagi kebakaran di lokasi kami dan kerjasama akan diluaskan dengan 10 desa," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Kerja Konkret Jokowi Membangun Papua

  Oleh : Dodik Prasetyo, Pemerhati Ekonomi Pembangunan LSISI Selama 72 tahun Indonesia merdeka pada akhirnya masyarakat Papua dapat menikmati…

Tujuh Hasil Kerja Nyata 3 Tahun di Era Jokowi

  Oleh: Dhita Karuniawati, Mahasiswa IAIN Kendari Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memasuki periode…

KOTA SUKABUMI - Baru Sebulan Berjalan, 80 Persen WP Sudah Gunakan Pantas

KOTA SUKABUMI Baru Sebulan Berjalan, 80 Persen WP Sudah Gunakan Pantas NERACA Sukabumi - Meskipun baru sebulan lalu Pemerintah Kota…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Penanaman Modal di Sektor Riil - Indonesia Pacu Tiga Sektor Manufaktur Jepang Tambah Investasi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus mendorong para pelaku industri Jepang skala menengah untuk terus berinvestasi di Indonesia. Terdapat tiga…

Mencari Alternatif Langkah Penyelamatan Perusahaan Negara

NERACA Jakarta - Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat kritik dari sejumlah akademisi…

Industri Kecil dan Menengah - Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…