Jokowi Harus Perhatikan Kebakaran Hutan - Harapan Pada Pemerintah Baru

NERACA

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan khususnya kebakaran dan perusakan hutan. Pasalnya, saat ini Indonesia masih dilihat sebagai negara perusak hutan tertinggi dunia.

"Jokowi masih sedikit sekali bicara soal kebakaran hutan dan perusakan hutan. Bagaimana menangani masalah ini. Ini harus diperhatikan," ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi dalam diskusi "Kebakaran Lahan: Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan" yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Effendi, sebagai negara yang mengandalkan pada aktivitas jasa internasional, Singapura merasa terganggu terhadap dampak asap yang diakibatkan kebakaran hutan di Indonesia. Berapa besarnya kerugian finansial, tak diperoleh angka pasti. Hanya saja, dalam perbincangan dengan salah satu kuasa usaha di Kedubes, negara pulau itu, elfian mengaku, disebutkan memperoleh pendapatan 990 miliar dolar Singapura per tahun. "Karena itu dampak asap yang mengganggu aktivitas jasa mereka sangat besar menimbulkan kerugian," terangnya.

Sebagai perbandingan, kerugian di dalam negeri akibat kebakaran hutan di Riau tahun 2014, mencapai lebih dari Rp 15 triliun, 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar lahan terbakar, 58 ribu orang terserang ISPA, sekolah diliburkan 1 minggu dan biaya pengendalian lebih dari Rp 150 miliar.

Hal serupa, lanjut Effendi, dirasakan negara-negara sekitar Indonesia di kawasan regional, seperti Malaysia. Karena itu, negara-negara sekitar memiliki harapan sangat besar terhadap Presiden Jokowi terkait pengelolaan hutan di Indonesia. "Apalagi, soal hutan ini sangat kompleks. Semua orang kaya di Indonesia, pasti pernah bersinggungan masalah hutan," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Kementrian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan, fakta kebakaran hutan di Indonesia, 99 persen adalah akibat perbuatan manusia sehingga memerlukan penanganan serius dan kontinyu. "Kebakaran hutan itu banyak disebabkan perusahaan besar dan masyarakat," terangnya.

Berbagai upaya penindakan sudah dilakukan, tapi kebakaran baru berhenti ketika Presiden SBY turun tangan langsung memberikan ultimatum dan dibentuk Satgas Darat melibatkan tentara dan Satgas Udara melibatkan berbagai jenis pesawat seperti Hercules TNI-AU, pesawat water boombing, helikopter.

Sebelumnya, kata Daryanto, kebakaran hutan banyak terjadi di wilayah-wilayah lahan yang menjadi sengketa. Namun, setelah dikeluarkan regulasi yang keras terhadap perusahaan yang berlokasi di wilayah sengketa, kebakaran beralih pada lahan terbuka. "Kalau di masa lalu (jaman Presiden Soeharto) orang takut membakar hutan, karena banyak intel-intel desa," terangnya.

Namun, saat ini, situasi sudah jauh berbeda. Karena itu, dilakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan kalangan perbankan untuk selektif dalam pemberian kredit pembukaan lahan. Persoalan yang sekarang mesti dilakukan, lanjut Daryanto, terkait masalah upaya pemulihan dan pencegahan kebakaran hutan.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto menambahkan, kepedulian pemerintah terhadap pemulihan akibat kebakaran hutan sangat tinggi. Hutan yang rusak akan diolah agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

"Kami berusaha memulihkan hutan yang rusak. Peran swasta dan rakyat sudah dibuka dalm pemulihan kehutanan dengan hutan tanaman rakyat atau kemasyarakatan atau desa," papar Hadi.

Presdir RAPP Kusnan Rahmin mengungkapkan, keluarnya regulasi pemerintah yang keras, membuat pengusaha tak bisa lagi sekedar beralasan, tak mungkin perusahaan mau membakar asetnya sendiri, ketika terjadi kebakaran hutan. "Walau kami tak melakukan pembakaran hutan, tapi terjadi di wilayah kami, pengusaha pasti disalahkan," terangnya.

Karena itu, selain melengkapi diri dengan berbagai peralatan pemadaman kebakaran, pihaknya melibatkan masyarakat setempat menjaga kebakaran hutan. "Kami melibatkan 4 desa dengan janji, jika tak terjadi kebakaran hutan selama 3 bulan, perusahaan akan mengucurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp 100 juta. Bukan dalam bentuk dana tunai, tapi pembangunan CSR," katanya.

Saat ini, lanjut Kusnan Rahmin, kebijakan yang sudah diterapkan banyak berfungsi. Di sejumlah lokasi lahan tempat desa-desa binaan itu ada, tidak lagi pernah terjadi kebakaran hutan, karena masyarakat terlibat menjaga.

"Kami pun melakukan pembangunan sejumlah proyek CSR di desa-desa tersebut. Jika terjadi kebakaran yang tidak parah, dana CSR dikurangi. Tapi relatif tak terjadi lagi kebakaran di lokasi kami dan kerjasama akan diluaskan dengan 10 desa," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Perkenalkan Fortofolio Bisnis - Astra Tampil di 1st Pacific Expo Selandia Baru

NERACA Jakarta – Menunjukkan eksistensinya di dunia internasional, PT Astra Internasional Tbk (ASII) menjadi satu dari lebih dari 100 perusahaan…

Harapan KPK Mendatang

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini.…

Jokowi & Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Akhirnya usai sudah pergulatan politik nasional di tanah air kita  dan pada lima…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - RUU Desain Industri Dorong Daya Saing dan Akomodir Teknologi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan daya saing industri di Indonesia agar mampu kompetitif baik di lingkup pasar…

Pemakai Dompet Digital Dominan Transaksi Retail

NERACA Jakarta – Snapcart, lembaga riset berbasis aplikasi, melakukan penelitian perilaku konsumen dalam bertransaksi dengan aplikasi pembayaran digital menunjukan mayoritas…

Usaha Kecil - Keterlibatan Sektor UKM dalam Rantai Nilai Global Masih Rendah

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan bahwa keterlibatan sektor usaha kecil menengah (UKM)…