NERACA

Jakarta- Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan upaya konkrit bangsa Indonesia dalam mendeklarasikan seluruh perairan di Kepulauan Indonesia menjadi kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda bukan sekedar mengukuhkan identitas Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar, namun juga menjadi penghubung dari pulau-pulau terluar milik Indonesia.

Melihat sejarah perjuangan Deklarasi Djuanda digagas, maka pengembangan poros maritim Indonesia yang digagas oleh pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla haruslah mampu “Memanusiakan Manusia”. Gagasan Memanusiakan Manusia dibahas secara mendalam dalam Peluncuran dan Bedah Buku “Bukan Bangsa Kuli” karya Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim yang dilaksanakan di Dapur Selera, Jakarta Selatan, Jumat (29/8).

Suseno Sukoyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, mengelola sumber daya perikanan artinya mengelola sumber daya manusia. “Manusia yang merupakan khalifah di bumi ini menjadi poros penting dalam memuliakan jati diri bangsa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Buku Bukan Bangsa Kuli ini menekankan pembangunan kelautan dan perikanan dengan fokus memanusiakan manusia,” kata Suseno.

Di sisi lain, Muhammad Karim yang merupakan Dosen Prodi Agribisnis Universitas Trilogi melihat, wacana poros maritim harus dikembalikan kepada bagaimana mengelola sumber daya manusia. “Ironisnya, Indonesia yang merupakan lumbung keanekaragaman hayati malah menjadi “kuli” di rumahnya sendiri. Tentunya, permasalahan baru di Indonesia akan bertambah jika saja Kementerian Kelautan Perikanan akan dihapus dari susunan kabinet Jokowi dan Jusuf Kalla”.

Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal KIARA menilai Indonesia telah melewati proses panjang sejarah untuk mendapatkan identitasnya sebagai negara kepulauan. “Tentu akan menjadi ironi jika Jokowi-Jusuf Kalla malah berniat menghapuskan kementerian kelautan dan bisa disebut langkah tersebut menjadi gerak mundur bangsa yang menjadi lupa akan entitas sejarahnya sendiri,” ungkap Halim.

Pernyataan Halim ini mempertegas apa yang dia sampaikan sebelumnya. Dia mengatakan, rencana Presiden terpilih 2014 Joko Widodo (Jokowi) menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi Kementerian Kedaulatan Pangan sebagai sebuah kemunduran, meski sumber daya perikanan merupakan bagian pokok pangan bangsa. Rencana penggabungan kedua kementerian tersebut bertentangan dengan visi-misi jokowi selama ini yang sangat mengedepankan visi pembangunan sumber daya kelautan.

“Merujuk kepada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Kementerian kelautan, dan perikanan merupakan kementerian urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya telah disebutkan dalam UUD 1945,” kata Abdul Halim, Sekjen KIARA, sebagaimana disampaikan dalam siaran pers bersama dua lembaga itu ke redaksi Neraca.

Dalam pandangan Halim, walaupun tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri tetapi pembentukan dan pengubahan kementerian harus dengan mempertimbangkan 8 (delapan) aspek. Yakni, efisiensi dan efektivitas; cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; perkembangan lingkungan global; perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi; peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

“Presiden tidak dapat langsung membubarkan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tetapi harus mendapatkan pertimbangan dari DPR. Presiden dapat menjadikan Kementerian Kedaulatan Pangan, sebagai kementerian koordinasi terkait dengan kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian khususnya di bidang pangan,” lanjut Halim.

Menurut dia, penggabungan kementerian dapat dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran, melainkan harus berukuran pada seberapa besar potensi yang akan dikelola dan jalur koordinasi dengan pimpinan nasional. “Di Norwegia, misalnya, melihat potensi perikanan (keempat terbesar di dunia) dan perdagangan yang besar, urusan perikanan digabung menjadi Kementerian Perdagangan, Industri dan Perikanan. Dengan kementerian ini, pimpinan nasional bisa fokus dan tidak kesulitan berkoordinasi terkait perikanan. Jika Jokowi memaksa penggabungan tersebut, akan lebih buruk ketimbang Orde Baru,” ungkap Halim.

Suhana, Kepala Riset Pusat Kajian Kelautan dan Peradaban Maritim menegaskan, urusan kelautan tidak hanya urusan pangan saja, tetapi banyak aspek yang terkait. “Oleh karena itu, rencana penggabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pertanian justru akan mengecilkan kembali berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, walaupun belum optimal,” jelas Suhana.