KKP: Blue Economy Fokus Utama Kerjasama APEC - Laporan dari Tiongkok

NERACA

Jakarta - Para Menteri Kelautan beserta pejabat terkait yang mewakili 21 negara Asia Pasifik menyepakati Blue Economy sebagai fokus utama kerjasama kemitraan antar negara anggota APEC. Hal itu tertuang dalam Deklarasi Xianmen yang disahkan pada Pertemuan Tingkat Menteri Kelautan APEC Keempat (The 4th APEC Ocean-related Ministerial Meeting/AOMM4) di Xiamen, Tiongkok (28/8). Para menteri kelautan terkait yang hadir merasa terpanggil untuk membentuk kemitraan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, inklusif dan saling menguntungkan melalui kerjasama kelautan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo yang memimpin delegasi RI dalam pertemuan tersebut.

Adapun tiga bidang kerjasama lainnya yang menjadi prioritas yakni pertama, konservasi ekosistem laut dan pesisir serta ketahanan terhadap bencana alam. Kedua, peran laut terhadap keamanan pangan dan perdagangan yang berhubungan dengan pangan, serta ketiga adalah terkait ilmu kelautan, teknologi dan inovasi. “Kesepakatan dalam Deklarasi Xianmen ini akan dijalankan dengan menerapkan komitmen sebelumnya, dan berfokus pada upaya kolaborasi dan tindakan terpadu,” ujar Sharif, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi KKP di Jakarta, Minggu (31/8).

Menurut Sharif, setiap negara anggota sepakat bahwa terdapat hubungan potensial antara Blue Economy, pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi secara khusus. Blue Economy juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan upaya konservasi laut dan pesisir, pengembangan inovatif, serta reformasi dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tiga prioritas APEC 2014. “Oleh karena itu, kami menyerukan kerjasama Blue Economy di kawasan Asia-Pasifik dan menegaskan kembali dukungan kuat kami untuk mengambil tindakan dalam mempromosikan konektivitas dan komunikasi di antara anggota APEC untuk memfasilitasi arus barang, jasa, perdagangan dan investasi,” jelas Sharif.

Selanjutnya melalui kesepakatan tersebut setiap anggota APEC didorong untuk meningkatkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis ekosistem, pemanfaatan insentif ekonomi dan instrumen berbasis pasar yang sesuai untuk menciptakan efisiensi dan memaksimalkan hasil ekonomi yang berkelanjutan. “Pengembangan Blue Economy membutuhkan pemahaman yang baik tentang kelautan dan peningkatan kemampuan teknologi untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya kelautan melalui inovasi,” tambah Sharif.

Dalam pengembangan dan kerjasama Blue Economy, keterlibatan sektor swasta yang sesuai dengan pandangan dan prioritas APEC dinilai sangat penting. Anggota APEC didorong untuk menggali masukan dari sektor swasta termasuk usaha kecil dan menengah, seperti melalui dialog kebijakan dan kemitraan swasta publik. Selain itu, yang menjadi point penting yang diatur dalam kesepakatan adalah mendorong anggota APEC untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan yang ramah lingkungan. “Blue Economy dipilih sebagai pendekatan untuk pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, seperti energi laut terbarukan dan inovasi perikanan budidaya yang berkelanjutan,” tandas Sharif.

Blue Economy di Indonesia

Indonesia telah membentuk suatu kebijakan pengelolaan laut dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang disebut Blue Economy. Blue Economy menekankan pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat. “Blue Economy telah mendorong tumbuh dan berkembangnya industri baru yang berbasiskan laut seperti pembangkit listrik tenaga angin dan ombak, penambangan minyak dan gas laut dalam dan dasar laut, perikanan budidaya laut, dan marine biotechnology,” ungkap Sharif.

Implementasi Blue Economy di Indonesia meliputi promosi Good Ocean Governance, pengembangan wilayah Blue Economy, dan model investasi Blue Economy menuju pengunaan sumber daya alam yang lebih efisien. “Sebagai contoh kebijakan Blue Economy yang telah berhasil di implementasikan di Indonesia adalah pengembangan wilayah Blue Economy di Pulau Lombok dan Nusa Penida, bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO),” kata Sharif.

Sharif juga menyerukan untuk terus menguatkan komitmen bersama dan kerja sama internasional dalam mengembangkan Blue Economy serta penyusunan panduan dan rencana aksi regional pengembangan Sustainable Ocean Governance. “Pengalaman menyatakan hanya melalui kerja sama yang erat, sumber daya laut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan, khususnya melalui investasi dan perdagangan, inovasi teknologi, dan kerja sama antar UKM,” ujar Sharif C. Sutardjo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Sebelumnya pertemuan tingkat menteri ini didahului oleh Blue Economy Forum pada tanggal 25 Agustus 2014 dan pertemuan Senior Officials pada tanggal 27 Agustus 2014. Selain menghadiri pertemuan tersebut, Sharif berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Administrator State Oceanic Administration, Mr. Liu Cigui. Kedua belah pihak membahas mengenai kerja sama bidang kelautan dan perikanan, termasuk rencana perpanjangan MoU Kerja Sama Kelautan RI-RRT.

BERITA TERKAIT

PUB Obligasi BRI Meleset dari Target - Mempertimbangkan Sisa Waktu

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak bakal menyerap seluruh obligasi, PT Bank BRI (BBRI) menyatakan telah menghentikan kegiatan…

BMRS Lunasi 20% Saham DPM Ke Antam - Raih Dana Segar dari NFC China

NERACA Jakarta – Mengantungi dana segar senilai US$ 198 juta dari NFC China, mendorong PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)…

Pertamina EP dan Chemindo Inti Usaha Jalin Kerjasama - Pemanfaatan CO2

        NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP dan PT Chemindo Inti Usaha bersepakat menjalin kerja sama…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kementan Salurkan 1.225 Sapi Indukan ke Peternak

NERACA Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan menyalurkan sapi indukan jenis Brahman Cross sebanyak 1.225…

Jerman Dukung Penuh Sawit Berkelanjutan di Indonesia

NERACA Jakarta – Pemerintah Jerman mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang…

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…