Syarat Menteri Versi Pimpinan KPK

Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan sejumlah syarat mengenai syarat orang yang dianggap tepat untuk menduduki kursi menteri pada kabinet dalam pemerintahan mendatang. "Syarat seorang menteri haruslah yang mempunyai integritas. Banyak orang pintar tapi tidak ada yang berintegritas," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam acara halalbihalal dengan wartawan di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Syarat kedua adalah orang tersebut harus bersih. "Yang kedua harus punya karakteristik 'clean', tidak terjebak persoalan masa lalu, pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)," tambah Adnan.

Selain bersih, calon menteri juga harus dapat mempertangunggjawabkan hartanya. "Selanjutnya adalah 'clear' dia harus bisa mempertangungjawabkan asal-usul harta bendanya, disiplin. Dia mesti 'clear' dulu, dan KPK selalu dilibatkan dalam hal ini," ungkap Adnan.

Kemudian calon menteri tersebut juga harus berani jujur dalam lingkungan yang korup. "Harus berani jujur. Tapi jarang orang berani jujur di lingkungan korup. Kedua berani melawan intervensi, misadministrasi dan berbagai hal baik oleh pimpinannya, partainya," jelas Adnan.

Dari keseluruhan syarat tersebut maka diperlukan tes integritas. "Harus ada tes integritas tertulis, di tangan seorang pakar membedakan apakah orang ini korup ini tidak, mereka tahu," tambah Adnan.

Namun, tanpa adanya tes integritas maka Adnan menilai para menteri akan banyak yang kembali diperiksa KPK. "Tanpa proses tahapan-tahapan itu kabinet mendatang seperti yang lain, banyak yang diperiksa KPK. Bagiamana agar bersih, ya harus baik, integritasnya seperti di atas," tutur Adnan.

Saat ini tim transisi presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla sedang menyusun kabinet. Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di sosial media "Facebook" Jokowi Center, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang dengan nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR).

Nama Ketua KPK Abraham Samad juga masuk dalam kandidat Menteri Dalam Negeri bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengumumkan status menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan di Kementerian ESDM. "Sudah ada ekspose (gelar perkara) terhadap kasus JW (Jero Wacik), saya tidak boleh menyebut sudah ada, hasil eksposnya itu akan diberitahukan oleh jubir (juru bicara) pada saat yang tepat," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini, dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan di Kementerian ESDM, KPK belum menetapkan tersangka namun sudah pernah memanggil Menteri ESDM Jero Wacik maupun istri Jero, Triesnawati Wacik. "Nanti akan dikemukakan sama JB (Johan Budi) minggu depan, diumumkan minggu depan," kata Bambang menambahkan.

BERITA TERKAIT

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Masa Depan KPK

Setelah berkiprah selama hampir 16 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah berbuat banyak dalam memberantas korupsi di negeri ini.…

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta

KPK Sangat Kecewa Suap Proyek Lelang Dinas PUPKP Yogyakarta   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat kecewa terjadi kasus…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan

Negara Berpotensi Rugi Rp6,4 Triliun Akibat Penyelundupan   NERACA Jakarta - Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan penyelundupan jutaan produk ilegal asal…

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan

Legislator: Pemerintah Harus Satu Suara Soal RUU Pertanahan  NERACA Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Sutriyono mengatakan, Pemerintah dalam hal…