Syarat Menteri Versi Pimpinan KPK

Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan sejumlah syarat mengenai syarat orang yang dianggap tepat untuk menduduki kursi menteri pada kabinet dalam pemerintahan mendatang. "Syarat seorang menteri haruslah yang mempunyai integritas. Banyak orang pintar tapi tidak ada yang berintegritas," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dalam acara halalbihalal dengan wartawan di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Syarat kedua adalah orang tersebut harus bersih. "Yang kedua harus punya karakteristik 'clean', tidak terjebak persoalan masa lalu, pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)," tambah Adnan.

Selain bersih, calon menteri juga harus dapat mempertangunggjawabkan hartanya. "Selanjutnya adalah 'clear' dia harus bisa mempertangungjawabkan asal-usul harta bendanya, disiplin. Dia mesti 'clear' dulu, dan KPK selalu dilibatkan dalam hal ini," ungkap Adnan.

Kemudian calon menteri tersebut juga harus berani jujur dalam lingkungan yang korup. "Harus berani jujur. Tapi jarang orang berani jujur di lingkungan korup. Kedua berani melawan intervensi, misadministrasi dan berbagai hal baik oleh pimpinannya, partainya," jelas Adnan.

Dari keseluruhan syarat tersebut maka diperlukan tes integritas. "Harus ada tes integritas tertulis, di tangan seorang pakar membedakan apakah orang ini korup ini tidak, mereka tahu," tambah Adnan.

Namun, tanpa adanya tes integritas maka Adnan menilai para menteri akan banyak yang kembali diperiksa KPK. "Tanpa proses tahapan-tahapan itu kabinet mendatang seperti yang lain, banyak yang diperiksa KPK. Bagiamana agar bersih, ya harus baik, integritasnya seperti di atas," tutur Adnan.

Saat ini tim transisi presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla sedang menyusun kabinet. Dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di sosial media "Facebook" Jokowi Center, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu presiden dan wakil presiden pada periode mendatang dengan nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR).

Nama Ketua KPK Abraham Samad juga masuk dalam kandidat Menteri Dalam Negeri bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengumumkan status menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan di Kementerian ESDM. "Sudah ada ekspose (gelar perkara) terhadap kasus JW (Jero Wacik), saya tidak boleh menyebut sudah ada, hasil eksposnya itu akan diberitahukan oleh jubir (juru bicara) pada saat yang tepat," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini, dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek pengadaan di Kementerian ESDM, KPK belum menetapkan tersangka namun sudah pernah memanggil Menteri ESDM Jero Wacik maupun istri Jero, Triesnawati Wacik. "Nanti akan dikemukakan sama JB (Johan Budi) minggu depan, diumumkan minggu depan," kata Bambang menambahkan.

BERITA TERKAIT

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar NERACA Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di…

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol NERACA Jakarta - KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan…

Menteri Luar Negeri RI - Kerja Sama Konkret Indo-Pasifik Selaras Visi Poros Maritim

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI Kerja Sama Konkret Indo-Pasifik Selaras Visi Poros Maritim  Jakarta - Menteri Luar Negeri RI…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih

Batalkan Keistimewaan Bulog Impor Bawang Putih NERACA Jakarta - Pemerintah harus membatalkan pemberian diskresi kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih…

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar

KPK Laksanakan Supervisi Pencegahan Korupsi di Sulbar NERACA Mamuju - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan supervisi dan pencegahan korupsi di…

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar

Mempertanyakan Tim TAP Bentukan Gubernur Jabar NERACA Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melalui…