Pasca ketok palu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi- JK) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019, tugas berat telah menanti pasangan ini. Tak heran, bila langkah cepat untuk menyusun kabinet baru itupun sudah mulai dilakukan. Menariknya, proses penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Jokowi- JK kali ini agak berbeda dengan proses penyusunan kabinet lainnya.

Dalam proses penyusunan kabinetnya, Jokowi- JK tidak ragu untuk melibatkan partisipasi publik dalam menentukan nama-nama calon menterinya. Usaha tersebut dilakukan dengan membuat polling bertajuk Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) untuk menjaring 34 nama yang akan mengisi posisi menteri. Polling dilakukan oleh Jokowi Center dan Radio Jokowi dengan menyediakan tiga pilihan nama calon menteri dan satu kolom untuk memberikan nama selain nama yang telah disediakan.

Terobosan yang dilakukan oleh pasangan Jokowi- JK tersebut jelas patut untuk diapresiasi. Pasalnya, terobosan ini akan mendorong munculnya banyak nama calon menteri yang berkualitas, sehingga bisa memberikan alternatif yang luas bagi presiden untuk menentukan menteri dalam kabinetnya. Lebih dari itu, rakyat juga akan merasa dihargai karena diberi hak untuk terlibat langsung dalam menentukan calon menteri. Hanya saja, keterlibatan publik ini harus dimaknai secara positif.

Artinya, publik harus tetap memahami bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogratif presiden sebagaimana tercermin dalam pasal 17 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945 pasca amandemen. Sehingga, siapapun nama calon menteri yang akhirnya duduk di dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK mendatang, harus diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.

Mempunyai Peran Signifikan

Kabinet mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menunjang bergulirnya roda pemerintahan. Oleh sebab itu, susunan figur-figur yang akan duduk di dalam kabinet secara tidak langsung nantinya akan menjadi kunci keberhasilan dari pemerintahan itu sendiri. Maka, mutlak bagi Jokowi- JK untuk menyaring kembali nama-nama yang telah dimunculkan ke publik dengan sangat ketat. Paling tidak lima kriteria yang acap diungkapkan oleh tim Jokowi- JK harus selalu dipegang teguh, yakni bersih dari korupsi, berintegritas, berkompetensi, mempunyai pengalaman manajerial mumpuni dan loyal kepada pemimpin. Dengan begitu, impian mewujudkan kabinet profesional/ ahli (zaken kabinet) seperti yang selalu diungkapkan pada saat kampanye maupun debat pilpres bukan mustahil dilakukan.

Di sisi lain, kabinet yang dibentuk Jokowi- JK juga harus mampu mencerminkan transfigurasi gagasan besarnya selama ini, yakni mewujudkan sinergisme pemerintahan dan kebijakan yang dihasilkan. Dengan kata lain, menteri-menteri dalam kabinetnya nanti harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kondisi yang terjadi selama ini, arah kebijakan yang dicetuskan menteri-menteri dalam kabinet seringkali hanya menguntungkan partainya atau kelompok tertentu saja. Sementara, kepentingan dan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan. Itulah sebabnya, Jokowi harus mampu menularkan spirit blusukkannya kepada para menterinya nanti. Sementara JK, juga harus mampu menularkan spirit cepat dan tanggap dalam menangani persoalan yang ada. Sehingga, menteri-menteri dalam kabinetnya mendatang bisa lebih dekat dengan rakyat dan mempunyai responsibilitas tinggi dalam menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hajad hidup orang banyak. Mereka diharapkan bisa melihat dan mendengar langsung keluh kesah maupun penderitaan rakyat di daerah. Bukan hanya bermodalkan laporan-laporan dari bawahannya saja yang sangat mungkin isinya tidak tepat dengan keadaan rakyat sesungguhnya di daerah.

Pada Kabinet Baru

Harapan publik pada kabinet baru yang akan dibentuk pasangan terpilih pilpres 2014, yakni Jokowi-JK sangatlah besar. Publik jelas ingin segera merasakan hasil jerih payahnya dalam melaksanakan setiap ritual elektoral, mulai dari pemilukada hingga pilpres yang baru saja dilalui. Oleh sebab itu, seyogianya usulan-usulan nama calon menteri yang diberikan oleh publik tidak diabaikan begitu saja. Jangan sampai cibiran banyak orang, utamanya kubu yang berseberangan dengan Jokowi- JK bahwa upaya menjaring calon menteri dengan melibatkan publik hanya sebuah “pemanis politik” menjadi kenyataan. Berdasarkan data dari laman Jokowi Center, hingga kini sudah ada 91.380 nama calon menteri yang diusulkan oleh publik untuk duduk di kabinet Jokowi- JK (3/8). Hal ini membuktikan bahwa rakyat benar-benar menginginkan sebuah perubahan di dalam kabinet. Barangkali, rakyat sudah jengah melihat menteri-menteri dalam kabinet sebelumnya yang diberikan berbagai fasilitas (mewah), namun minim kinerja dan prestasinya.

Semestinya, kabinet presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu dekade ini (2004-2014), bisa menjadi acuan dan pembelajaran berharga bagi Jokowi- JK. Hal positif yang dimiliki dalam kabinet SBY tentu harus diambil dan disempurnakan agar menjadi lebih baik lagi. Sementara, hal-hal negatifnya seperti kurang responsif, tidak peka dan tidak tegas dalam menangani persoalan harus dibuang sejauh mungkin. Jangan sampai hal-hal negatif tersebut malah direpetisi oleh kabinet Jokowi- JK mendatang. Meski demikian, publik tak perlu terlalu khawatir dan cemas akan siapa saja yang pada akhirnya dipilih oleh Jokowi menjadi menteri di dalam kabinetnya. Figur Jokowi selama ini telah menjadi jaminan atas kualitas kepemimpinan dan kedekatannya dengan rakyat. Sehingga, penulis meyakini bila zaken kabinet ala Jokowi- JK nantinya akan benar-benar diisi oleh figur-figur professional yang sesuai dengan bidangnya (right man on the righ place). Dengan begitu, harapan masyarakat atas janji Trisakti yang menjadi program utama Jokowi- JK selama ini, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa segera terwujud. Wallahu a’lam! (analisadaily.com)