Utang Luar Negeri dan Subsidi BBM Cekik RAPBN 2015 - Oleh: BPH Tambunan, Ketua DPP Anindo, Wakil Ketua Umum DPN LP2TRI, dan Direktur Eksekutif Institut Penelitian & Penyebaran Ekonomi Kerakyatan Indonesia (IPPEKI)

Jika disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2015 akan dioperasikan rezim pemerintah Presiden / Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Bisa dipastikan, rezim pemerintah baru di bawah Presiden Joko Widododan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan memimpin bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama 5 tahun ke depan, mesti siap segera langsung bekerjaall outpasca dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)tanggal 20 Oktober 2014 mendatang. Tanpa segera bekerja secara all out,namun tetap berhati-hati dan bijaksana, bukan mustahil pemerintahan yang dijalankannya malah justru akan terpasung berbagai permasalahan yang saling berkelindan.

Postur dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2014 yang menunjukkanberatnya beban fiskal berupa defisit anggaran sebesar Rp 241.5 trilyun,merupakan alarm-nya. Apalagi, performancedan struktur RAPBNtahun 2015memperlihatkan kecenderungan kondisifinansial bangsa dan NKRI tengah terancam bangkrut.APBN-P tahun 2014 itu mematok pendapatan sebesar Rp 1.635.4 trilyun, sedangkan belanja sebesar Rp 1.876.9 trilyun. Di pihak lain, RAPBN tahun 2015 yangjuga disusun dan telah disampaikan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2014 lalu mengedepankan defisit anggaran sebesar Rp 257.6 trilyun, sebagai konsekuensi logis patokan target pendapatan hanya sebesar Rp 1.762.3 trilyun,sedangkan proyeksi belanja mencapai sebesar Rp 2.019.9 trilyun. Baik kondisi APBN-P tahun 2014, mau pun RAPBN tahun 2015, menegaskan betapa sudah begitu kritisnya, bahkan tidak ada lagi pendapatan yang dapat dimobilisasikan gunamemenuhi kewajiban internasional. Terutama, kewajibanmembayar utang luarnegeri danatau cicilan bunganya.Soalnya, pendapatan yang hanya mengandalkan berbagai jenis pajak dan bea & cukai, habis terkuras cuma untuk merespons kebutuhan belanja dan subsidi BBM yang mencapai sebesar Rp 500 trilyun. Dikurangi keperluan listrik sekitar 13 persen, subsidi BBM untuk bermacam moda transportasi darat, laut dan sungai tercatat sebesar Rp 435 trilyun.

Warisan Anggaran

Utang luar negeri dan atau cicilan bunganyasebetulnya merupakan warisan dari rezim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tertunggak selamakurun 3 tahun terakhir. Kecuali mengindikasikan ketidak-adaan lagi pendapatan yang seyogianya bisa dikerahkan, tunggakan pembayaran utang luarnegeri dan atau cicilan bunga utang luarnegeri itu merupakan penjelasan gamblang, betapa kemampuan bangsa dan NKRI membayar utang luarnegeri dan bunganya dewasa ini, memang, sangat memprihatinkan.Tingginya tingkat utang luarnegeri dan atau bunganya itu,terpresentasi lewat debt service ratio (DSR) atau rasio utang luarnegeri terhadap pendapatan devisa dari ekspor NKRIyang terlalu besar. Suatu fakta emperis mengungkapkan, tahun 2009 posisi DSR belum melampaui sekitar 21.9 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, DSR terus kian membesar.Akhir triwulan I tahun 2014, DSR telah bertenggerdi tingkat sekitar 46.42 persen.Lalu, pada triwulan II tahun 2014, posisi DSR melonjak sekitar 1.86 persen menjadi sekitar 48.28 persen.Padahal, suatu konsensus umum menekankan posisi DSR yang dianggap aman maksimal hanya sekitar 30 persen. Itu pun, bila tren kenaikan DSR tak terlalu destruktif atau berkelanjutan, sehinggasemakin mengkhawatirkan seperti kini.

Betapa beratnya beban utang luarnegeribisa juga disimak dari tren kenaikannya dari waktu ke waktu.Suatu fakta menyajikan kebenaran, bangsa dan NKRI amat gandrung mencari utang luarnegeri, ketimbang berusaha memperbaiki masalah struktural yang terkait dengan kinerja perekonomian. Jika tahun 2009 utang luarnegeri masih tercatat hanya sebesar US $ 172.81 milyar, pada akhir medio tahun 2014 angka itu telah menggelembung menjadi sebesar US $ 284.88 milyar atau berkisar Rp 3.320 trilyun. Secara rinci tren lonjakan utang luarnegeri dari tahun 2010 hingga tahun 2013 masing-masing tercatat sebesar US $ 202.41 milyar tahun 2010, menjadi sebesar US $ 225.38 milyar tahun 2011, lalu sebesar US $ 252.36 milyar tahun 2012, dan sebesar US $ 265.59 milyar tahun 2013. Memang, dalam utang luarnegeri sebesar US $ 284.88 milyar atau Rp 3.320 trilyun itu tercakuputang luarnegeri sektor swasta sebesar US $ 153.22 milyar.Artinya, utang luarnegeri sektor publik – dalam hal ini rezim pemerintah dan Bank Indonesia (BI) -- hanya sebesar US $ 131.66 milyar.Terpukul suku bunga BI yang sejak Nopember 2013 ditetapkan sekitar 7.5 persen, utang luarnegeri sektor swasta non bank terdongkrak naik. Pasalnya, dunia perbankan di NKRI harus mengacu suku bunga BI, yang terpaksa mesti menerapkan terus kebijakan moneter ketat. Tentu, guna mengawal agar defisit transaksi berjalan tidak bergerak kian kritis. Masalah suplai produksi yang belum terbereskan,berdampak kuat menahan laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi nyaris cuma bergerak di tempat, setidaknya melambat.

Mengelola warisan kondisi dan politik anggaran lewat APBN-P tahun 2014 dan RAPBN tahun 2015 yang amat cekak pasti tidak mudah bagi rezim pemerintah baru Presiden Joko Widodo. Kecuali menyangkut memenuhi kewajiban internasional, APBN-P tahun 2014 dan RAPBN tahun 2015 sarat dengan beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kebutuhan mayoritas rakyat menengah ke bawah.Tidak hanya dalam konteks transisi. Tapi, juga untuk mengayuh pemerintahan ke depan. Warisan kondisi dan politik anggaran, terkait dengan substansi anggaran yang nyaris tak memiliki ruang fiskal yang agak luas itu, berpotensisangat kuat mengekang gerak geliat rezim pemerintah Presiden Joko Widodo.Terlebih dalam merealisasikan janji-janji politiknya pada rakyat sepanjang masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 lalu.Janji-janji politik itu terakomodasi di antara 9 butir programinti pemerintahannya kelak. Belum lagi dalam upaya menciptakan keseimbangan primer negatif yang mutlak perlu.Pada RAPBN tahun 2015 keseimbangan primer negatif diproyeksikan relatif cukup besar, Rp 103.5 trilyun.Masalah ini kian diperberat, karena secara kerangka institusional, menyangkut aspek teknis penyusunan RAPBN 2015 dilaksanakan tanpa mengajak-serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Pembahasan beragam aspek terkait penampilan RAPBN tahun 2015dilakukandalam pertemuan kepala rezim pemerintah yang berkuasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Presiden terpilihJoko Widodo. Pertemuan tanggal 27 Agustus 2014 di Bali itu, diharapkan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis berkenaan masalah“suram” pada APBN-P tahun 2014, terlebih RAPBN tahun 2015.Kalau asa itu terwujud, bermacamproblema spesifik yang menyandera finansial bangsa dan NKRI sebagai tersirat di balik angka-angka RAPBN 2015 yang kian membesar tapi miskin stimulus itu, dapat dipetakan.Dengan pemetaan segala permasalahannya, penetapan prioritas kebijakan akselerasi dan antisipasi akan lebih mudah diciptakan, sekaligus dijalankan.

Langkah Kreatif

Sebelum DPR RI mensyahkan menjadi APBN tahun 2015, rezim pemerintah baru perlu secepatnya mengoreksi / merevisi seperlunya RAPBN tahun 2015 yang dianggap dapat diperkuat.Kalau upaya itu menthok, kesempatan perbaikan APBN tahun 2015 itu mesti dimanfaatkan seoptimal mungkin ketika mengajukan APBN-P tahun 2015.Selain itu, guna meminimalisasi konseksuensi politik, ekonomi dan sosial, rezim pemerintah Presiden terpilih Joko Widoso perlu juga menempuh beberapa langkah kreatif dan inovatif.Langkah-langkah kreatif dan inovatif itu bukan cuma berwujud penghematan dan memotong beragam belanja yang kurang proporsional. Tapi, bahkan membekuan belanja yang kebutuhannya belum terlalu mendesak.Beragam belanja yang dapat diirit, dipotong dan dibekukan sementara. Antara lain, pengeluaran dana lembur, operasional,penggantian perangkat keras berupa peralatan / perlengkapan, pembelian mobil dinas, dan pembangunan infrastruktur jalan yang sebetulnya tidak langsung menunjang kepentingan rakyat dan kinerja ekonomi kerakyatan.

Upaya menggali lubang menutup lubang dalam menanggulangi beban utang luarnegeri dan bunganya, sebaiknya tak dilakukan lagi.Lebih baik segera dilakukan diregulasi terhadap berbagai kebijakan yang selama ini mencekik sektor-sektor industri padat karya yang merupakan bagian potensial ekonomi kerakyatan.Soalnya, bila berbagai sektor ekonomi kerakyatan dikelola secara serius dan didukung kebijakan akurat pemerintah, banyak sektor ekonomi kerakyatan yang bisa diandalkan memberi kontribusi bagi pendapatan devisa. Dalam konteks meningkatkan pendapatan, sudah waktunya kedudukan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea & Cukai “diceraikan” dari kementerian keuangan sekaligus direnovasi. Hiruk pikuk korupsi dan penyalah-gunaan jabatan di kedua Ditjen ujung tombak pembentuk finansial bangsa dan NKRI itu harus dihentikan. Artinya, pejabat dan petugas Ditjen Pajak dan Ditjen Bea & Cukai sejenis Gayus Tambunan jangan lagi dibiarkan gentayangan beroperasi di “percetakan uang” bangsa negara itu.

Tak kalah strategis, postur phisik rezim pemerintah baru nanti sebaiknya disemampaikan. Langkah itu terkait dengan upaya penghematan belanja, yang tercakup antara lain dalam dana operasional dan pemberian berbagai fasilitas yang mengundang kecemburuan sosial. Dan, jangan dilupakan, bangsa dan NKRI sudah keluar dari organisasi negara pengekspor minyak atau Organization Petroleum Exporting Cooperation (OPEC).Bangsa dan NKRI kini merupakan pengimpor minyak.Era booming oil sudah berakhir sejak lebih dari 10 tahun silam.Posisi dan kondisi yang menyedihkan itu, menyebabkan harga BBM murah tak lagi bisa diharapkan dalam tahun-tahun mendatang.Itulah pertimbangan ekonomi kenapa subsidi BBM, di luar kebutuhan listrik mesti dikurangi secara bertahap.Siapa pun harus mulai berhemat memanfaatkan BBM yang kian mahal.Suka atau tak suka, nampaknya mesti suka ! ***

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR - Indonesia Negara Nasionalis Religius

Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR Indonesia Negara Nasionalis Religius Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah mengatakan…

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Pelaku IKM Harus Jadi Aktor Ekonomi

Pelaku IKM Harus Jadi Aktor Ekonomi NERACA Sukabumi – Guna meningkatkan  kesejahteraan dan pengembangan pangsa pasar pelaku Industri Kecil Menengah…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Korupsi dan Transaksi Bursa

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Perdagangan bursa di awal tahun 2019 mencetak IHSG…

MA: Sang Ekonom Putih

  Oleh:  Amalia Insani, Mahasiswi Ekonomi Syariah STEI Tazkia Banyak pihak menilai KH Ma’ruf Amin (MA) tak memiliki kemampuan mumpuni…

Polemik Harga Tiket, Dugaan Kartel dan Penyelamatan Maskapai

Oleh: Royke Sinaga Pesawat terbang sebagai moda transportasi harus diakui tetap menjadi favorit bagi masyarakat. Selain dapat menjelajah jarak ribuan…