NERACA
Jakarta - PT Freeport Indonesia rencananya akan membayar setoran dividen ke negara melalui Kementerian BUMN sebesar Rp800 miliar. Setoran tersebut merupakan tunggakan Freeport selama ini. Hal ini mencerminkan komitmen PT Freeport untuk membayarkan tunggakan dividen selama dua tahun sebesar Rp1,5 triliun, ternyata dalam realisasinya tak mulus.
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan menegaskan, pihaknya akan terus menagih Freeport terkait tertunggaknya pembayaran dividen. Untuk itu Kementerian BUMN menyarakan akan terus menagihnya. Namun Dahlan mengaku akan menerima berapa pun yang akan dibayar oleh Freeport. "Ya, pasti diterimalah berapa pun dividennya. Nanti ditagih lagi sisanya," kata Dahlan di Jakarta, akhir pekan lalu.
Mantan Direktur Utama PLN ini menjelaskan, akibat penundaan pembayaran dividen dari PT Freeport Indonesia, dividen BUMN belum tercapai target atau hanya Rp36,2 triliun dari target tahun ini sebesar Rp40 triliun."Tagihnya (ke Freeport) sampai Rp1,5 triliun," imbuhnya. Dahlan juga mengatakan setoran dividen saat ini belum tercapai karena PT Freeport Indonesia mengalami persoalan produksi. Begitu juga tambahan pembayaran dividen dari PT PLN (Persero). Menurut Dahlan, PLN mengalami kesulitan keuangan akibat gejolak kurs sehingga tidak mampu membayar dividen.
"Tidak ada setoran dividen dari PLN sebesar Rp4 triliun karena mengalami kerugian akibat melemahnya nilai tukar rupiah, serta Freeport sebesar Rp1,5 triliun karena penurunan operasi. Kekurangan dividen akan diupayakan dipenuhi dari Freeport dan dari BUMN lainnya," ungkap dia.
Selain meningkatkan saham, Said mengatakan pemerintah harus mendorong Freeport untuk menjadi perusahaan publik. Hal itu karena jika Freeport menjadi perusahaan publik maka masyarakat Indonesia bisa memiliki saham perusahaan."Kalau sudah menjadi perusahaan publik. Indonesia bisa mendapatkan saham Freeport di Bursa Efek Indonesia," ujar dia.
Sebelumnya, Freeport berjanji akan membayarkan dividen kepada negara sekitar Rp1,5 triliun yang belum dibayarkan selama dua tahun terakhir. Namun, deviden tersebut tidak dibayarkan sekaligus, melainkan hanya sebesar Rp800 miliar. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, telah memanggil manajemen perusahaan asal Amerika tersebut. Dari pengakuan Askolani, pada tahun ini, Freeport berjanji akan membayar dividen Rp800 miliar.
Angka tersebut jauh di bawah ekspektasi pemerintah yang mencapai Rp1,5 triliun. Menurut Askolani, angka Rp800 miliar sudah cukup mempertimbangkan keuangan Freeport saat ini. "Mereka terhalang ekspor, dilaksanakan setor dividen 2014 ini. Waktu ketemu saya mereka janji Rp800 miliar mempertimbangkan cashflow," kata dia.
Askolani tidak menjelaskan dan tidak mau tahu dari mana asal dana ini apakah dari pos anggaran Freeport 2013 atau 2014. Askolani memastikan Freeport pasti akan bayar dividen pada tahun ini."Di proyeksi ada Rp1,5 triliun itu angka proyeksi, tapi kan cash flow mereka berubah. Mereka sudah kirim surat tertulis ke kita," tegas dia.
Hingga saat ini Freeport memang belum membayar dividen tersebut. Namun, Askolani optimis pembayaran akan dilakukan sebelum tahun ini berakhir."Masih beberapa bulan lagi. Tapi mereka janji Rp800 miliar tinggal kita tagih. Tahun depan kita tagih lagi dividen, ini tahun ini," tandas dia.
Saat ini, pemerintah memiliki 9,36% saham Freeport Indonesia. Adapun 90,64% lainnya dikuasai Freeport-McMoRan, salah satu raksasa perusahaan emas dunia asal Negeri Paman Sam. Kepemilikan saham 9,36% itulah yang membuat Indonesia berhak mendapatkan dividen dari Freeport setiap tahunnya. Namun, untuk tahun buku 2013 Freeport memutuskan tidak membayar dividen kepada pemegang saham, termasuk Rp1,5 triliun yang seharusnya menjadi jatah pemerintah Indonesia. mohar
