NERACA

Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 dinilai membutuhkan terobosan fundamental oleh pemerintah baru. Alasannya, bagaimana pun pemerintah barulah yang akan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati mengatakan, meskipun baru sebatas rancangan anggaran, pemerintahan saat ini seharusnya menyiapkan langkah-langkah apa yang harus dijalankan oleh pemerintahan mendatang.

“Tugas pemerintahan sekarang hanya menyiapkan rancangan dan substansi RAPBN 2015. Menurut saya ini masih sangat umum," jelas Enny di Jakarta, Selasa (19/8). Dia juga mengatakan, perubahan tersebut bisa dilakukan saat pembahasan RAPBN menjadi APBN 2015 dilaksanakan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Enny, salah satu terobosan yang bisa dilakukan, yaitu mengambil kebijakan di bidang energi, di mana pemerintah baru perlu berupaya menyediakan energi yang efisien di luar bahan bakar minyak (BBM) dan tidak mungkin mempertahankan subsidi BBM.

"Harus ada langkah konkret untuk mulai menyediakan energi, seperti gas, panas bumi maupun katakanlah nuklir. Namun, subsidi BBM harus dikurangi untuk memperlebar ruang fiskal," tegasnya. Dengan demikian, lanjut Enny, pemerintah baru memiliki ruang fiskal yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan mewujudkan janji-janji yang disampaikan saat masa kampanye.

Selain itu, tambah Enny, pemerintahan yang baru juga dapat membuka ruang fiskal melalui investasi langsung dengan mempermudah perizinan usaha dan menyediakan infrastruktur dasar, seperti jalan dan aliran listrik.

"Ruang fiskal itu minimal lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi, dibutuhkan Rp450 triliun dengan asumsi PDB Rp9.000 triliun. Minimal menuju ke arah situ. Makanya membutuhkan struktur anggaran yang jelas dan terarah," kata Enny.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat memberikan ruang fiskal yang lebih ekspansif bagi pemerintahan baru untuk melaksanakan program serta menjalankan visi dan misi.

"Saya melihat APBN memiliki ruang lebih ekspansif, dengan catatan pemerintahan baru mempunyai ruang fiskal dengan menaikkan harga BBM," katanya. Chatib mencontohkan apabila pemerintahan baru memiliki inisiatif dengan menyesuaikan harga BBM bersubsidi hingga Rp2.000 per liter, maka pemerintahan baru mempunyai dana tambahan Rp96 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja infrastruktur.

Baseline budget

Selain itu, defisit anggaran dipastikan dapat ditekan hingga kisaran 1,5% terhadap PDB, atau lebih rendah dari defisit anggaran yang diproyeksikan pemerintah dalam RAPBN 2015 sebesar 2,32% terhadap PDB. "Kalau harga BBM naik, maka defisit bisa turun. Misalkan kalau naik Rp2.000 per liter, maka negara bisa berhemat Rp96 triliun,” tukasnya.

Chatib bahkan memprediksi penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan harga yang diperkirakan sebesar Rp2.000 per liter tersebut, tidak akan menyumbang kontribusi laju inflasi yang terlalu besar, dari yang diproyeksikan pemerintah.

"Misalkan harga BBM dinaikkan Rp2.000 per liter, maka inflasinya sekitar 3,6%-3,9%. Kalau proyeksinya inflasi 4,4% dalam RAPBN, masih dalam status aman," ujarnya. Namun, Chatib memastikan keseluruhan program pemerintahan baru hanya bisa diimplementasikan dalam APBN-Perubahan, karena pemerintahan saat ini menyusun RAPBN 2015 berdasarkan "baseline budget", menggunakan program Kementerian Lembaga yang sudah ada.

"Kementerian dan Lembaga hanya menjalankan program yang sudah ada, karena ini sangat mendasar. Tapi ada kemungkinan fraksi (dari pemerintahan terpilih) bisa memasukkan visi misi dalam pembahasan RAPBN 2015 di parlemen," katanya.

Pemerintah menetapkan asumsi makro dalam RAPBN 2015 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,6%, inflasi 4,4%, suku bunga SPN tiga bulan 6,2%, nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar AS, harga ICP minyak US$105 per barel, lifting minyak 845 ribu barel per hari dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Berdasarkan basis kebijakan fiskal dan asumsi dasar makro tersebut, maka pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.762,3 triliun dan belanja negara Rp2.019,9 triliun, sehingga defisit anggaran 2015 diproyeksikan sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32% terhadap PDB.

Ubah mindset

Lebih jauh Enny Sri Hartati melanjutkan, selain struktur anggaran yang jelas, kebijakan konsisten dari pemerintah tentu mendorong investor domestik maupun asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan 5,6%. Artinya mengalami peningkatan dari tahun ini. Ini sangat sulit karena konsumsi masyarakat dinilai belum pulih akibat inflasi di tahun 2013. Sehingga dibutuhkan terobosan di bidang investasi," ujarnya.

Ennymenambahkan, pemerintahan yang baru membutuhkan pembiayaan yang besar dari pihak lain di luar pemerintah, namun tidak harus melalui utang, melainkan memprioritaskan kebijakan-kebijakan di berbagai sektor. “Yang terpenting adalah terjadi perubahan 'mindset' untuk mengatur fiskal sebagai langkah awal untuk menjalankan amanah APBN dengan berbagai konsekuensi yang perlu diantisipasi. [ardi]