Bogor - Walikota Bogor Diani Budiarto, menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kota Bogor  dalam Sidang Paripurna  menganei 5 Raperda.

Sidang digelar di gedung DPRD Kota BogoR,  Kamis (18/8/) kemarin itu. Ketua DPRD Kota Bogor, Mufti Faoqi memimpin jalannya rapat yang dihadiri 37 anggota DPRD serta jajaran kepala SKPD dan unsur Muspida Kota Bogor.

 NERACA

Raperda yang menjadi agenda dalam sidang tersebut meliputi perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Raperda tentang Pendirian PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dan Raperda tentang Pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.

“Dengan posisi partai politik sebagai institusi yang mendukung tegaknya sistem ketatanegaraan, maka bantuan keuangan yang diberikan pada partai politik merupakan sesuatu yang wajar.  Karena dilakukan untuk memelihara aset bangsa dan menstimulir aset tersebut agar dapat tumbuh secara maksimal,” urai Diani.

Menanggapi harapan mengenai penyusunan regulasi yang lebih longgar dalam penggunaan anggaran bantuan kepada Partai Politik, Diani lebih berpendapat untuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dimana posisi pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana regulasi.

Tentang Raperda pendirian PDAM Tirta Pakuan, Diani mengatakan, memang dibutuhkan untuk menguatkan eksistensi dan pengelolaan PDAM selaku BUMD yang sah.  

Payung Hukum

Sementara Raperda pengelolaan PDAM diarahkan sebagai payung hukum untuk mengatur antara lain tatacara PDAM Tirta Pakuan dalam berusaha menjamin terpenuhinya target pelayanan air minum bagi seluruh wilayah dan tiap warga Kota Bogor,” urai Walikota Diani.

Selain itu, lanjut dia, Raperda ini nantinya juga akan memberi kemudahan bagi PDAM Tirta Pakuan dalam bekerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum secara optimal.

Sedangkan penyusunan Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakui Diani merupakan bentuk dukungan dalam menyikapi berlakunya Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kita berharap pelayanan kesehatan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat terhadapa pelayanan kesehatan, sehingga dapat membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya pengobatan.

Mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kita memiliki harapan agar pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaannya sebagai sumber daya kehidupan dapat terlaksana lebih sistemis dan optimal,” ungkap Walikota Bogor, Diani Budiarto.