Oleh : Noor Yanto (Wartawan Harian Ekonomi Neraca)

Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025,  sebuah langkah besar yang akan mengubah wajah republik ini dalam 15 tahun mendatang. Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan optimismenya keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan MP3EI. "MP3EI bukan kertas kosong, tetapi ada bukti dan ada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dari rencana ini," ungkapnya. Dengan tumbuhnya ekonomi dengan kuat, kata Presiden, kemiskinan dan pengangguran dapat berkurang, "Yang akhirnya, kesejahteraan rakyat akan terus meningkat," ujarnya optimis.

Usai peluncuran MP3EI, Presiden segera membentuk tim pelaksana yang akan diketuai langsung olehnya. Kelak tim akan menyusun rencana aksi hingga tahun 2014, dengan elemen yang dikembangkan dari komitmen yang tertuang dalam materi MP3EI. “Proses penyusunan dan siapa yang menyusun MP3EI, termasuk rencana investasi oleh pemerintah, BUMN dan swasta nasional akan tertuang dalam komitmen bersama," ungkap Presiden.

Pelaksanaan MP3EI ditandai dengan pembangunan proyek tertentu sebanyak 17 proyek di enam koridor. Proyek-proyek tersebut akan dilaporkan langsung oleh empat gubernur, yaitu Gubernur Papua, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur Sumatera Utara, via telekonferensi.

Dalam kesempatan selanjutnya, kepada jajaran menteri, Komite Ekonomi Nasional (KEN), Komite Inovasi Nasional (KIN), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), presiden menyampaikan sembilan arahan dalam pelaksanaan MP3EI. Seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada para wartawan.

Kesiapan pelaksanaan MP3EI melalui delapan program utama, dan 18 aktivitas ekonomi, seperti industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan kawasan, bukan perkara mudah. Karena selain pendanaan yang mencukupi, persoalan regulasi menjadi perhatian sejumlah kalangan.

Pasalnya, aktivitas perekonomian untuk program utama tersebut terbagi dalam enam koridor ekonomi (KE) prioritas, yaitu KE Sumatera, KE Jawa, KE Kalimantan, KE Sulawesi- Maluku Utara, KE Bali-Nusa Tenggara, dan KE Papua-Maluku, dan tidak dipungkiri akan terganjal beberapa peraturan daerah bahkan undang-undang.

Hanya saja, untuk melaksanakan program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Selain itu, jangka waktu yang diperlukan cukup lama. Masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah, terutama infrastruktur selama ini ada. Di tambah, unsur paling penting adalah kesiapan dari masyarakat lokal sendiri untuk menerima program tersebut. Masih minim tingkat kepercayaan masyarakat akan pemerintah pusat. Ini merupakan beban yang tidak mudah, mau tidak mau, harus dibenahi terlebih dahulu oleh pemerintah sekarang maupun pemerintah berikutnya. Semoga…