NERACA

Jakarta – Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan lima program prioritas Kemenperin yang akan dirampungkan sebelum masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan kementerian terkait lainnya. “Oleh karena itu diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Menteri Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Minggu.

 Terlebih lagi, dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015, Menteri Perindustrian (Menperin) berharap para pemangku kepentingan dapat mengintensifkan sosialisasi tantangan dan peluang MEA kepada stakeholder industri, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pemberlakuan safeguard dan anti-dumping bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, serta melakukan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Di samping itu, dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional, Menperin berharap kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah dapat terus mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. “Selain itu juga saya terus mengajak kepada perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan asing untuk menggunakan produk dalam negeri apabila sudah ada industri nasional yang mampu memproduksinya,” tegas Menperin.

Sepanjang periode KIB II tahun 2009-2014, Kemenperin telah melaksanakan berbagai program pengembangan industri yang menjadi prioritas nasional, meliputi: (1) Revitalisasi Industri Pupuk, (2) Revitalisasi Industri Gula, (3) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, serta (4) Fasilitasi Pengembangan Zona Industri di Kawasan Ekonomi Khusus.

Kementerian Perindustrian juga melaksanakan program yang menjadi prioritas Kementerian, yaitu: (1) Hilirisasi Industri Berbasis Agro, Migas, dan Bahan Tambang Mineral; (2) Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis SDM, Pasar Domestik, dan Ekspor; serta (3) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Adapun kelima program prioritas untuk segera diselesaikan pada 100 hari masa akhir KIB II, antara lain, pertama, Regulasi Pembangunan Industri: (a) Sebagai tindak lanjut amanat UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dalam penyusunan Peraturan Perundangan, saat ini RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri sedang dalam proses penyusunan naskah akademik, sedangkan untuk penyusunan 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dalam proses finalisasi draft dan pembahasan antar Kementerian/Lembaga; (b) Selanjutnya juga sedang disusun draft Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 sesuai dengan draft RPJMN 2015-2019 dan Pedoman Penyusunan Renstra K/L oleh BAPPENAS.

Kedua, Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri: (a) Revitalisasi industri pupuk. Pemerintah memfasilitasi pembangunan pabrik pupuk Kaltim-5 dengan target kemajuan sebesar 98% dan pabrik Pusri II-B dengan target kemajuan sebesar 65%; (b) Revitalisasi industri gula, sedang dilakukan verifikasi harga dalam rangka pemberian bantuan keringanan pembelian mesin peralatan pada 25 pabrik gula melalui sistem reimbursement; (c) Pengembangan industri gas bumi dan Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni (Papua Barat), saat ini sedang dalam proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengembangan industri gas bumi di Teluk Bintuni.

Ketiga, Program Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah: (a) Fasilitasi Restrukturisasi Mesin Peralatan IKM. Kementerian Perindustrian sedang melakukan verifikasi terhadap 175 proposal permohonan IKM yang telah masuk, dengan target penerima 110 IKM; (b) Pelatihan wirausaha baru IKM, dimana telah dilaksanakan pelatihan teknis dan produksi kepada 345 orang peserta di wilayah I, II dan III.

Keempat, Program Penyebaran dan Pemerataan Industri: (a) Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Morowali, Sulteng. Mengingat infrastruktur pendukung belum memadai, saat ini dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk penyediaan infrastruktur kelistrikan, jalan negara, dan perizinan pelabuhan serta bandara; (b) Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumut). Saat ini sedang disiapkan dukungan kelembagaan serta penyediaan lahan dan infrastruktur melalui koordinasi dengan Badan Otorita Asahan dan instansi terkait lainnya; (c) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dan KEK Bitung, sedang disusun dokumen perencanaan untuk pembangunan infrastruktur di dalam KEK tersebut.

Kelima, Fasilitasi Insentif Fiskal Untuk Industri: (a) Fasilitasi Tax Holiday. Saat ini sedang dipercepat proses penerbitan Keputusan Menteri Keuangan terkait persetujuan fasilitas Tax Holiday untuk 1 (satu) perusahaan yang telah disetujui komite verifikasi dan 2 (dua) perusahaan yang dalam proses pengajuan; (b) Tax Allowance, Kementerian Perindustrian tengah berkoordinasi untuk mempercepat proses persetujuan fasilitas Tax Allowance kepada 6 (enam) perusahaan yang telah mengajukan; (c) Implementasi BMDTP 2014. Pada saat ini PMK induk dan PMK sektor telah terbit, serta sedang dipercepat proses penerbitan aturan pelaksananya, yaitu Nomor DIPA dari Ditjen Anggaran dan petunjuk Teknis Ditjen Bea dan Cukai.