NERACA

Jakarta- PT Penilaian Harga Efek Indonesia menyatakan, transaksi surat utang (obligasi) di Indonesia saat ini cukup dikatakan tidak wajar. Pasalnya ada beberapa transaksi obligasi di pasar sekunder melebihi harga yang ada pasaran

Direktur PHEI Wahyu Treenggono mengatakan, transaksi obligasi di pasar sekunder melebihi harga yang ada di pasaran, sehingga ini dinilai sebagai transaksi yang tidak wajar. Dirinya mencontohkan, misalnya di bulan A harga obligasi berada di angka 10, namun dalam bulan yang sama terjadi transaksi dan dijual di harga 12. Seharusnya harga 10 ini menjadi patokan instrumen dalam perdagangan obligasi,”Tapi ada yang tinggi lagi transaksinya, ada yang di harga 30, 80, bahkan 110. Ini yang dibilang tidak wajar. Karena harga obligasi dijual lebih mahal dibandingkan harga seharusnya,”ungkapnya.

Kendati demikian hal ini bisa saja terjadi, lanjut Wahyu mengungkapkan, ini dikarenakan suatu transaksi memang terjadi jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli,”Transaksi ini prinsipnya kesepakatan. Bisa terjadi harganya tidak wajar itu karena salah satu pihak tidak memahami berapa harga yang wajar dari sebuah instrumen obligasi yang ditransaksikan," sebutnya.
Menurut Wahyu, akibat dari transaksi tidak wajar ini, tentu akan memberikan dampak kerugian secara material dari salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Selain itu, dampaknya juga akan meluas pada instrumen investasi lain seperti reksa dana yang memasukkan obligasi sebagai portofolionya."Salah satu pasti ada yang dirugikan, satu lagi ada yang diuntungkan. Yang dirugikan karena saat membeli dia membelinya di harga yang lebih tinggi, 12 misalnya. Sementara ketika dijual kembali, ternyata harga pasarnya tidak setinggi itu. Akibatnya, uang yang sudah di investasikan tentu akan hilang karena ada selisih antara harga jual dan belinya," pungkasnya.

Sebaliknya, Direktur Utama BondRI Tumpal Sihombing pernah bilang, pasar obligasi akan bergerak positif ketika sudah mendapatkan hasil dari Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena sebelum pilpres, pasar obligasi bergerak cenderung mendatar lantaran tendensi BI rate yang tidak berubah, yield juga tak berubah bahkan untuk tenor yang 10 tahun cenderung mengalami penurunan menjadi 8,13%,”Akan tetapi semakin kesini para investor memberikan sentimen positif karena mereka para investor menilai pemenang dari pilpres sudah terlihat. Terlebih dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pemilihan presiden dalam satu putaran. Ini tentunya memberikan dampak positif terhadap pasar karena kalau semakin lama maka akan menimbulkan ketidakpastian,”jelasnya.

Untuk pasar obligasi pasca pilpres, Tumpal memandang ada dua perbedaan yang akan ditimbulkan dari masing-masing Capres dan Cawapres. Untuk Capres nomer urut satu, lanjut dia, pola kebijakan ekonomi akan tidak jauh berbeda dengan pola ekonomi yang telah berjalan 10 tahun terakhir sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Hatta Rajasa adalah orang pemerintahan, apalagi dia (Hatta) yang mempromosikan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jadi saya rasa, ketika Capres nomer urut satu menang maka program MP3EI akan kembali digenjot dan dimaksimalkan,” katanya.  (bani)