Kasasi Bapepam Tak Sah, Harus Ditolak - Perkara Eurocapital Peregrine Securities (EPS)

Jakarta - Adanya pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atas perkara gugatan surat penghentian usaha PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS), dinilai tidak sah dan harus dinyatakan gugur demi hukum. Kuasa hukum EPS Lukmanul Hakim mengatakan tidak sahnya pengajuan kasasi itu terkait penggunaan surat kuasa dari pihak Bapepam-LK yg masih ditandatangani oleh Fuad Rachmani.

“Sebagaimana kita sudah tahu, saat ini Fuad Rahmani sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua Bapepam-LK. Jadi bagaimana bisa memberikan kuasa, sedangkan dia (Fuad Rachmani) sudah tidak lagi menjabat di Bapepam,” tegas Lukmanul kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/8).

Dia menambahkan, penggunaan surat kuasa yang bukan ditandatangani pejabat yang berwenang, yakni Ketua Bapepam-LK, ibu Nurhaida, maka sebagai akibat hukumnya majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) harus menolak permohonan kasasi otoritas pasar modal tersebut.

Ia menambahkan selain cacat formil, surat kuasa Bapepam-LK juga tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan surat kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, tertanggal 14 Oktober 1994 yang pada intinya menyatakan Surat Kuasa harus bersifat khusus untuk masing-masing setiap tingkatan pengadilan dan mencantumkan hal perkara serta pihak penggugat dan tergugatnya dengan jelas.

“Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari tingkat pertama hingga banding yang memenangkan gugatan EPS telah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Untuk itu Mahkamah Agung harus menolak gugatan tersebut,” terang Lukmanul.

Sementara advokat Suhardi Somomoeljono menilai secara legalitas surat kuasa itu harus dilihat secara dua aspek, yakni asas umum dan khusus. Secara asas umum surat kuasa itu secara hukum tidak sah. Pasalnya seorang pejabat dari sebuah instansi memiliki kewenangan terbatas. “Jadi jika pejabat itu sudah tidak lagi memimpin instansi yang bersangkutan, maka tidak lagi memiliki kewenangan menandatangani surat kuasa. Sehingga secara azas umum surat itu tidak sah,” katanya.

Namun secara asas khusus, surat kuasa itu menjadi sah secara hukum jika didalamya tercantum batas waktu tertentu. “Jadi harus dilihat dulu batas waktu pemberian kuasa itu. Jika didalam surat kuasa itu memberikan batas waktu melebihi jangka waktu jabatannya, maka dengan sendirinya surat kuasa itu masih sah,” terang Suhardi.

Dia menambahkan jika surat kuasa itu memang terbukti melanggar asas legalitas, maka hal itu harus menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusannya. “Ini harus mendapatkan perhatian dari majelis hakim, sebelum memeriksa materi pokok perkara,” ujar Suhardi.

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja NERACA Jakarta - Ketua panitia khusus (pansus) DPR Agun Gunandjar menegaskan akan tetap…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua MPR RI - Nasionalisme Abad ke-21 Semangat Revitalisasi Pancasila

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Nasionalisme Abad ke-21 Semangat Revitalisasi Pancasila Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan nasionaisme…

KPK Gandeng Komunitas Bersepeda Sampaikan Pesan Antikorupsi

KPK Gandeng Komunitas Bersepeda Sampaikan Pesan Antikorupsi NERACA Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng komunitas bersepeda di Bali yang…

Ombudsman: Partisipasi Masyarakat Awasi Pelayanan Publik Meningkat

Ombudsman: Partisipasi Masyarakat Awasi Pelayanan Publik Meningkat NERACA Padang - Ombudsman Republik Indonesia menilai partisipasi masyarakat mengawasi pelayanan publik di…