Mengkritisi Debat Capres: Politik Internasional dan TanNas - Oleh : Hermansyah Aditya, Pemerhati Masalah Politik. Tinggal di Batam, Kepulauan Riau

Menarik untuk mengkritisi pelaksanaan debat calon presiden pada Pilpres 2014 yang menghadirkan dua tokoh nasional yang sebenarnya merupakan tokoh-tokoh yang jujur, sederhana, sabar dan merakyat serta dapat memimpin bangsa yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo, namun sayangnya kedua tokoh yang merupakan aset nasional ini harus dihadap-hadapkan, di fait accompli, menjadi korban fitnah melalui black campagin dan whispering campaign serta “dipaksa” untuk “head to head” dalam Pilpres 2014, yang dilakukan oleh oknum-oknum parpol yang selama ini sebenarnya sudah tidak dipilih rakyat terbukti dari hasil suara Pileg 2014, namun dengan kecanggihan manuver mereka, akhirnya mereka berhasil memecah “rencana koalisi” Prabowo-Jokowi atau Jokowi-Prabowo dalam Pilpres 2014, padahal jika pasangan Prabowo-Jokowi yang dicalonkan dalam Pilpres 2014, maka kebangkitan nasional bangsa ini menuju globalisasi akan semakin mantap. Namun, sekarang tampaknya banyak kalangan mulai meragukan apakah stabilitas polkam masih tetap akan terjaga pasca Pilpres.

Ya keamanan pasca Pilpres yang menjadi concern kita bersama apakah masih akan terjaga dengan baik atau tidak, karena diakui atau tidak oleh kedua kubu, masyarakat pada dasarnya sudah memiliki feeling bahwa kedua kubu pasti sudah mengeluarkan dana yang sangat-sangat besar dalam Pilpres 2014, sehingga tidaklah mengherankan jika masyarakat menilai sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah “perang bandar” bukan “perang badar” yang disampaikan oleh Amien Rais.

Saling baku tuding (belum baku hantam) telah terjadi di sesama para pendukung kedua kubu pasangan capres-cawapres, bagaimana rakyat secara awam dan komprador asing di Indonesia termasuk orang-orang asing bahkan intel asing yang bertugas di Indonesia akan sangat senang dan menikmati “pertunjukan politik dagelan dan absurd” selama ini yang ditunjukkan kedua pasangan capres ataupun massa pendukungnya.

Bagaimana kita melihat debat seru namun memprihatinkan antara Kivlan Zen dengan Wiranto ataupun Kivlan Zen dengan Fachrul Razi, soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Bagaimana Megawati Soekarnoputri terus mengkritisi kinerja intelijen terutama BIN yang dinilainya ikut bermain atau tidak netral dalam Pilpres 2014, termasuk Luhut Binsar Panjaitan yang konon juga sudah menebarkan ancaman terhadap oknum personil BIN yang dinilai tidak netral dalam Pilpres 2014 jika pasangan Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014.

Ya “aroma dendam” sudah ditujukan kemana-mana dan keterbelahan bangsa ini sudah hampir mencapai titik akutnya, walaupun sebenarnya di berbagai pemberitaan media massa cetak, elektronik dan online, masyarakat dan kalangan pengamat sudah mencatat bahwa Kepala BIN, Marciano Norman sudah menyatakan dan menegaskan kenetralan institusi yang dipimpinnya dalam Pilpres 2014, pernyataan netral juga telah disampaikan oleh Kapolri ataupun Panglima TNI.

Soal Pancasila Bagaimana ?

Kembali kepada judul tulisan ini yaitu mengkritisi debat presiden khususnya terkait dengan tema “Politik Internasional dan Ketahanan Nasional (TanNas)” yang dilaksanakan di Jakarta pada 22 Juni 2014. Pada awalnya, di awal pemaparan capres Prabowo Subianto menurut penulis telah memaparkan substansi debatnya secara sangat sederhana dan diyakini banyak kalangan sebagai pemikiran pribadi Prabowo. Prabowo menyebut “politik luar negeri adalah cermin dari kondisi di dalam negeri, sehingga untuk memperbaiki politik luar negeri maka harus dibenahi beberapa permasalahan di dalam negeri. Selama di dalam negeri tidak ada huru hara, ekonomi dan kemakmuran rakyat terjaga, maka ketahanan nasional kita akan semakin mantap”. Gagasan Prabowo ini jelas adalah gagasan yang sederhana dan mudah dimengerti berbagai kalangan, walaupun tidak ada yang baru dari gagasan ini.

Berbeda dengan materi awal yang dikemukakan capres Jokowi yang menyebutkan antara lain “akan mendukung Palestina merdeka dan Palestina sebagai anggota PBB secara penuh. Terkait ketahanan nasional, maka kesejahteraan prajurit akan ditingkat, modernisasi alat pertahanan, memperkuat alutsista untuk menghadapi ancaman cyber dan hybrid, termasuk akan membeli pesawat drone untuk menjaga keamanan nasional”. Sebuah ide yang brilian, namun nampak jelas bukan hasil olah pikir sepenuhnya dari Jokowi, terlihat dari sesi saling lempar pertanyaan, menjawab dan menanggapi, gestur Jokowi seringkali gemetar, akan tersendat dalam berbicara dan sempat membaca catatan.

Menurut penulis, beberapa pernyataan dan pertanyaan Jokowi selama debat presiden juga bertujuan “politik praktis” seperti misalnya idenya yang mendukung Palestina merdeka banyak diyakini berbagai kalangan berupaya untuk mencari simpati di kalangan ormas-ormas Islam dan parpol Islam yang selama ini berempati terhadap Palestina yang diakui atau tidak ormas-ormas tersebut telah menjatuhkan pilihannya terhadap Prabowo-Hatta.

Sementara itu, pertanyaan Jokowi terhadap Prabowo yaitu “apa yang salah dari politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini?”. Prabowo tampaknya menyadari Jokowi telah melancarkan “jab politik” melalui pertanyaannya ini, sehingga Prabowo menjawab dengan cukup elegan yaitu “tidak ada yang salah atau kurang dari politik luar negeri sekarang ini. Pemerintahan SBY dinyatakan telah membuat stabilitas perdamaian internasional dan ini jangan dipandang remeh. Prabowo juga menegaskan akan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan bersahabat dengan banyak negara, walaupun soal integrasi wilayah NKRI tidak ada kompromi”. Jokowipun sepakat dan sependapat dengan Prabowo bahwa keutuhan wilayah NKRI tidak dapat diganggu gugat, bahkan kata Jokowi, dirinya akan “membuat ramai” jika ada negara-negara yang merusak keutuhan NKRI.

Pertanyaan Prabowo terhadap Jokowi terkait dengan World Trade Organization (WTO), ternyata dapat dijawab cukup cerdas oleh mantan Walikota Solo tersebut, yang mungkin karena latar belakangnya sebagai seorang pengusaha. Namun, menurut penulis, “blunder” kembali dilakukan Jokowi terkait jawabannya tentang penjualan Indosat yang all out mendukung pemerintahan Megawati saat itu dan sepakat dengan penjualan tersebut, karena menurut Jokowi ada klausul “bahwa Indosat masih dapat dibeli kembali oleh Indonesia”.

Jawaban Jokowi ini menurut penulis juga kurang tepat, karena kurang mempertimbangkan misalnya “bagaimana dengan informasi-informasi strategis yang selama ini hilang atau kemungkinan disadap oleh pihak asing terkait dengan penjualan Indosat tersebut?”. Bahkan, jika dianalogikan, sebagai sebuah keluarga yang kekurangan uang saat itu, namun memiliki banyak nilai tambah misalnya memiliki putri yang cantik, bahkan masih memiliki sapi atau kambing, pertanyaannya adalah mengapa harus menjual putrinya yang cantik (Indosat) kok tidak kambing atau sapi saat itu?.

Terkait tiga masalah lainnya yaitu soal tank Anoa dan tank Leopard, masalah Laut Cina Selatan (LCS) dan hubungan Indonesia-Australia, tampaknya jawaban Prabowo lebih mengena dan lebih strategis dibandingkan jawaban Jokowi. “Blunder” sedikit dilakukan Prabowo terkait dengan hubungan Indonesia-Australia, dengan sedikit mengeluarkan pernyataan “kita merasa kuat, walaupun sebenarnya tidak kuat”. Pernyataan-pernyataan seperti ini seharusnya tidak dikemukakan dalam acara debat presiden yang disiarkan langsung dan dapat didengar oleh lawan dan kawan tidak hanya di dalam negeri, namun juga melalui komprador asing yang beroperasi di Indonesia.

Hanya saja, penulis ingin sekali mempertanyakan kepada KPU mengapa materi debat presiden tidak menyinggung soal ideologi Pancasila? Apakah KPU merasa tidak ada ancaman serius terhadap Pancasila saat ini, ditengah-tengah indikasi bangkitnya ideologi tertentu yang selama ini menjadi ancaman bagi Pancasila itu sendiri? Mohon direnungkan bersama.***

Related posts