Di tengah kondisi ekonomi nasional sedang melambat yang diindikasikan dengan turunnya prediksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,5% menjadi 5,2% pada 2014 menurut versi lembaga internasional IMF dan Bank Dunia, realisasi belanja modal sepanjang Januari-April 2014 hanya terserap 7% dari pagu APBN Rp 184,2 triliun, atau sekitar Rp 12,9 triliun.

Rendahnya daya serap belanja modal itu menurut Menkeu M. Chatib Basri, sebagai upaya menahan pelebaran defisit anggaran di saat realisasi belanja subsidi energi telah mencapai 27% atau Rp 76,4 triliun. Apalagi kurs rupiah yang terus merosot terhadap US$, dan membengkaknya defisit neraca perdagangan Indonesia dan defisit transaksi berjalan (current account) saat ini, setidaknya butuh waktu pemulihan minimal 2-3 tahun ke depan,

Tidak hanya itu. Melemahnya nilai rupiah sepertinya bermula dari ketidakpercayaan baik para pelaku usaha maupun investor kepada kebijakan pemerintah yang ada. Seperti kebijakan fiskal, postur APBN dan struktur subsidi energi dan anggaran belanja pegawai negeri sipil (PNS) tidak adaptif dengan kondisi negara, akhirnya melemahkan faktor fundamental di dalam negeri.

Kebijakan fiskal saat ini belum cukup merespon kondisi ekonomi yang menunjukkan penurunan akhir-akhir ini, yang dinilai bersumber dari beban subsidi BBM. Bahkan menurut pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J. Rachbini, defisit keseimbangan primer naik dari Rp 40,1 triliun menjadi Rp 111,7 triliun dan target penerimaan negara juga turun dari Rp 1.529,7 triliun menjadi Rp 1.502,0 triliun.

Data Kementerian Keuangan hingga 30 April 2014 mengungkapkan, realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp 413,1 triliun, atau 24,8% dari target APBN Rp 1.667,1 triliun. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 432,7 triliun, atau 23,5% dari pagu Rp 1.842,5 triliun.

Sementara realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 354,4 triliun, atau 27,7% dari target APBN Rp 1.280,4 triliun, dan penerimaan bukan pajak mencapai Rp 58,4 triliun, atau 15,2% dari target yang ditetapkan Rp 385,4 triliun.

Ini menggambarkan kondisi ekonomi nasional memang memprihatinkan. Hal ini  juga terlihat dari defisit neraca perdagangan dari Januari hingga Mei 2013 mencapai US$1,9 miliar dan defisit transaksi berjalan (current account) hingga kuartal I-2014 mencapaiUS$4,2 miliar,  akibat tekanan impor minyak yang tinggi karena pagu BBM yang sulit dikendalikan.  

Dari sisi perolehan devisa ekspor, komoditas batu bara masih menjadi andalan utama, yakni 17,2 % diikuti minyak nabati 13,3%, tekstil dan produk tekstil 8,2%, alat listrik, ukur, fotografi dan lain-lain sebesar 7,3%.  Jika pangsa ekspor itu turun, defisitnya pasti akan lebih besar mengingat neraca perdagangan nonmigas rentan terhadap perubahan harga di pasar internasional.

Defisit perdagangan juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat. Artinya, setiap kenaikan penjualan kendaraan bermotor sebesar 1% akan menambah defisit neraca minyak sebesar 0,64%. Harga patokan ICP menjadi faktor yang paling sensitif mempengaruhi defisit neraca minyak dalam neraca perdagangan Indonesia.

Karena itu, kalangan petinggi pemerintahan khususnya di bidang perekonomian hendaknya tetap fokus mengupayakan perbaikan kondisi ekonomi nasional dari ancaman keterpurukan yang sudah di depan mata. Jangan sampai euphoria politik jelang Pilpres 2014, para menteri lupa akan tugas dan fungsinya membantu presiden di tengah kesulitan yang mendera saat ini.  Bagaimanapun, para menteri hingga 4-5 bulan mendatang masih menikmati fasilitas dan gaji dari negara, maka selayaknya tidak perlu terjebak para permainan politik para capres yang menjadi idolanya.