Rakyat Miskin dan Pilpres - Oleh: Hidayat Banjar, Peminat Masalah Sosial Budaya

Ada ungkapan, rakyat miskin akan dianggap keberadaanya hanya saat menjelang pemilihan pemimpin saja, sebagai alat pendulang suara. Ungkapan itu bisa jadi benar, boleh juga tidak. Sejatinya rakyatlah yang menentukan apakah akan memilih pemimpin berdasarkan yang dijanjikan (diberikan) atau rekam jejak sang tokoh?

Harapan kita, rakyat jangan mau sekadar dimanfaatkan, jadi obyek. Rakyat adalah subyek yang – dengan pemilihan langsung – seyogianya ikut menentukan peta perpolitikan bangsa. Karenanya, pilihlah pemimpin yang benar-benar mempunyai latar belakang dan kepribadian yang baik. Buktikan rakyat miskin pun mampu memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurani bukan karena diberi sesuatu.

Tanggal 9 Juli 2014 mari kita buktikan bahwa rakyatlah yang berdaulat di negeri nyiur melambai ini. Rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan jumlahnya 28,7 juta jiwa. Rakyat yang di batas garis kemiskinan dan di atas sedikit garis kemiskinan pun tidaklah sedikit. Bila rakyat di bawah garis kemiskinan, di batas garis kemiskinan dan di atas sedikit garis kemiskinan besatu akan dapat menentukan terpilih tidaknya dua kandidat capres (calon presiden). Nah, apalagi?

Dikurangi

Apakah kemiskinan bisa dikurangi, paling tidak gap (jurang) antara si miskin dan si kaya tidak terlalu jauh? Menurut kedua capres – saat menyampaikan visi dan misinya – hal tersebut bukanlah mustahil.

Sama dengann kedua capres (Prabowo dan Jokowi), Abraham Samad Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengemukakan yang membuat Indonesia menjadi miskin karena masalah korupsi. Indonesia yang kaya alamanya digerogoti, sehingga penduduknya tetap miskin.

“Kemiskinan kita tinggi, sekitar 28,7 juta jiwa orang hidup di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 11 persen lebih. Sama dengan jumlah keseluruhan penduduk Malaysia 29 juta jiwa,” ungkap Abraham Samad, dalam refleksi akhir tahun “Pekan Politik Kebangsaan”, yang digelar International Confrence Of Islamic Scholars (ICIS), Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Dia mengatakan, Indonesia sangat paradoks dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, akan tetapi tetap miskin. Bahkan, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar Rp 2.276 triliun. “Indonesia kaya tapi miskin, kita tidak mengelola sumber daya alam dengan benar,” tukasnya.

Abraham mengutarakan, Indonesia negara besar tapi kerdil, dan Indonesia hanya merdeka secara politik, akan tetapi sektor ekonomi kita terjajah. Abraham mencontohkan, berbagai produk masih dikuasai asing.

Abraham benar, karena miskin membuat kita “kerdil”. Tak sedikit perlakuan kasar dan penghinaan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia. Kita dianggap sebagai “bangsa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal”. Anggapan ini merupakan simbol telak manusia Indonesia tanpa martabat di mata (orang) Malaysia.

Kita hanyalah “sekumpulan” bangsa TKI ilegal yang disebut dengan “indon”. Maka siapa pun orang Indonesia ketika berada di negeri jiran itu, jika penampilan fiskalnya cenderung mirip TKI ilegal, sangat mungkin mendapat perlakukan yang tak nyaman.

Kita tentu masih ingat Sutiyoso juga diperlakukan kurang sedap di Australia. Telah tercipta stigmatisasi negatif dari negara-negara luar terhadap bangsa Indonesia.

Martabat bangsa luluh lantak! Secara psikologi, gejala luluh lantaknya martabat bangsa itu ditandai oleh merebaknya prasangka orang luar terhadap kita. Prasangka (prejudice) lebih intens dan jahat dari ketidakpercayaan (distrust). Bangsa kita bukan hanya tidak dipercaya orang luar tetapi sudah diprasangkai.

Obyek Prasangka

Kondisi kita sebagai “obyek” prasangka ini juga tidak kalah sakitnya secara kejiwaan sebab hal ini merupaklan simtom dari martabat bangsa yang tergerus. Ini problem kepemimpinan bangsa. Salah satu tugas utama pemimpin adalah menegakkan martabat organisasi (Indonesia). Jika rakyat kehilangan martabat, dan dijadikan obyek prasangka, bukan mereka yang salah, tetapi para pemimpinnya.

Para penguasa atau petinggi negeri adalah orang-orang hebat dan sukses, tetapi belum tentu mereka layak disebut pemimpin sukses – pendapat John Maxwell – jika mereka belum menemukan “tempat” yang tepat bagi pengikutnya (rakyat). Maka proses dan tujuan kepemimpinan adalah bagaimana mengubah “data dan fakta” kondisi rakyat dari status para TKI ilegal, yang liar mengendap-endap mencari sesuap nasi di negara tetangga, disiksa, diperkosa, dibunuh, berubah menjadi tuan di negeri sendiri (yang tidak kelaparan, tak kelayapan karena tidak punya rumah, dan aman bekerja di negara sendiri).

Pahlawan Kemanusiaan

Hal yang perlu dicermati presiden terpilih, guru terbaik mengentaskan kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri. Artinya, untuk mengentaskan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dari balik kaca jendela gedung-gedung mewah dan Istana Presiden.

Kemiskinan tercipta oleh struktur, kebijakan pemerintah, dan sistem dalam masyarakat. Dalam pengentasan kemiskinan, yang diperlukan bukan program ”dahsyat” yang didukung dana atau dianggarkan dari APBN (APBD), melainkan lingkungan yang mampu melahirkan kreativitas rakyat miskin bisa berkembang.

Di dunia ini pernah lahir pahlawan-pahlawan kemanusiaan, di antaranya Pierre Tritz (Yayasan ERDA, Filipina), Bunda Teresa (Ordo Missionaries of Charity, India), dan Muhammad Yunus (Grameen Bank, Banglades). Dengan prinsip kerja tanpa pamrih, mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan perjuangan heroik, mereka ikut mencerdaskan bangsa dan mengentaskan kemiskinan tanpa program dan anggaran ”sepeser pun” dari pemerintah.

Semua orang miskin di Indonesia, selalu memimpikan setiap presiden akan berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka. Kualitas hidup diukur dari tiga kriteria. Pertama, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Kedua, derajat dipenuhinya kebutuhan hidup yang manusiawi. Ketiga, derajat kebebasan untuk memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan pendidikan. Miskin bukan pilihan

Kepemimpinan seorang presiden dianggap berhasil apabila ia mampu meninggalkan warisan yang bisa menginspirasi sekaligus memberikan dorongan energi positif kepada rakyat, terutama rakyat miskin, untuk bisa meningkatkan kehidupan lebih baik. Fenomena ini sekaligus menjelaskan betapa kualitas, kredibilitas, dan integritas seorang presiden menjadi yang utama.

Pemimpin Bangsa

Rakyat miskin adalah cermin negara yang paling buruk. Sebab, dalam teori dasar demokrasi, keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik diukur dari sejauh mana tingkat kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial tercipta.

Setidaknya ini yang pertama harus diketahui dua kandidat presiden. Korelasinya dengan Pilpres 9 Juli 2014, yang diimpikan orang miskin tampilnya sosok presiden – siapa pun dia – yang bertipologi sebagai pemimpin bangsa. Pemimpin yang memiliki empati dan bisa memandang kemiskinan rakyatnya sebagai bentuk ketidakadilan: ekonomi, hukum, kesehatan, dan keamanan.

Tak ada orang yang bercita-cita jadi miskin. Tetapi, yang bercita-cita jadi presiden banyak. Jika capres punya strategi dengan alokasi dana puluhan hingga ratusan miliar demi menaikkan elektabilitas, orang miskin juga punya strategi meski itu sebatas untuk mencari makan, sekadar memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Orang tidak dihargai dan dianggap tidak punya harga diri selama hidup terjepit kemiskinan (Muhammad Yunus). Dan, Tuhan tak pernah bertanya apakah orang miskin Indonesia mau menerima hidupnya? Hidup bukan pilihan. Satu-satunya yang bisa dipilih dalam kehidupan adalah bagaimana menjalaninya (Henry Ward Beecher, 1813-1887). (analisadaily.com)

Related posts