NERACA

Jakarta - Pemilihan presiden (pilpres) yang berlangsung pada 9 Juli 2014 dinilai menjadi salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan kawasan industri di dalam negeri. "Memang ada pelambatan, mungkin investor mau melihat dulu pemerintahan yang baru, apakah memiliki kebijakan sama dengan pemerintahan sebelumnya," ujar Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia Sanny Iskandar di Jakarta, Kamis (19/6).

Dalam tiga tahun terakhir, lanjut dia, penjualan properti untuk kawasan industri tumbuh cukup pesat. Namun pada tahun ini justru mengalami perlambatan. "Dari sisi pengelolaan kawasan industri, tiga tahun terakhir yaitu dari 2011 sampai 2013 penjualan cukup pesat, tetapi sekarang malah melambat. Mungkin karena ada pilpres," lanjutnya.

Dia memaparkan, pada 2011 lahan kawasan industri yang mampu terjual mencapai 1.200 hektare (ha). Kemudian pada 2012 sebesar 600 ha, dan pada 2013 sebesar 450 ha. Namun pada lima bulan pertama tahun ini, lahan di kawasan industri yang terjual baru sebesar 60 ha. "Itu kebanyakan dari industri otomotif dan komponen yang masuk. Kebanyakan dari investor asing, jadi PMA (penanaman modal asing). Jadi memang terlihat perlambatan." kata dia.

Meski demikian, Sanny yakin penjualan lahan untuk kawasan industri akan kembali normal setelah berlangsungnya pilpres. "Mereka menunggu situasi yang ada di sini. Mereka khawatir terkait stabilitas politik kita," tandasnya.

Di tempat yang sama, kebutuhan lahan untuk kawasan industri terus meningkat seiring upaya pemerintah untuk memperbesar pertumbuhan, dan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Perindustrian MS Hidayat, dalam Rakernas Himpunan Kawasan Industri 2014, menyampaikan, saat ini ada sebanyak 31.000 hektar lahan di seluruh Indonesia yang bisa dijual untuk dijadikan kawasan industri.

"Dan sudah sold out seluas 26.000 hektar. Tapi masalahnya harus kita sukseskan penyebarannya di luar Jawa. Karena dari 26.000 hektar yang terjual itu, sebanyak 70 % berada di Jawa, sebagian besar ada di Jawa Barat," katanya.

Hidayat mengatakan, sesuai dengan Undang-undang No.3 tahun 2014, industri harus dibangun di kawasan industri. Oleh karena itu, pembangunan kawasan industri semakin penting untuk mendorong pertumbuhan sektor industri yang ditargetkan lebih 6,3 persen.

Hidayat mengakui, pembangunan kawasan industri belumlah merata di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kontribusi pulau Jawa di sektor industri terhadap PDB masih mencapai 71,95 % tahun lalu. "Diperlukan upaya mendorong pemerataan dan menyebar ke luar Pulau Jawa," katanya.

Adapun lahan potensial di luar Jawa sebagai kawasan industri diantaranya yakni, Sei Mangke, Kuala Tanjung, Dumai, Muara Angin, Tayan, Batu Licin, Palu, Bitung, Morowali, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Sorong, Bintuni, serta Timika.

Sementara itu, pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa sendiri diharapkan bisa tumbuh di luar Jabodetabek. Hidayat menuturkan, selain Jabodetabek, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan industri seperti di Subang, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Bandung, Lamongan, dan juga Gresik.

Hidayat mencatatkan ada sekitar 31 ribu hektar (ha) lahan kawasan industri di Indonesia yang bisa dijual. Namun 26 ribu (ha) dari jumlah tersebut sudah laku terjual dan 70 persen ada di Pulau Jawa sebagian besar ada di Jawa Barat. "Yang jadi masalah kita dengan merencanakan pemerataan ini, maka kita harus sukseskan penyebarannya ke wilayah luar Jawa," ujar Hidayat.

Namun masih ada masalah yang harus dihadapi oleh kawasan industri yaitu kebutuhan akan infrastuktur terutama pasokan listrik dan gas. "Saya memperjuangkan kenaikan TDL bisa dicicil, tapi tidak berhasil karena kebutuhan dari pada likuiditas APBN kita untuk mengurangi defisit akibat subsidi," kata dia.

Menurut Hidayat, bagaimana pihaknya bisa mendorong pertumbuhan industri di kawasan timur, jika kebutuhan listriknya belum terpenuhi. Hal yang sama juga pada kebutuhan infrastruktur pelabuhan. "Jadi, kalau ada investor yang mau bangun infrastuktur yang jadi tugas pemerintah saya kira akan sangat fair jika pemerintah memperlakukan mereka dengan memberikan banyak fiskal yang dibutuhkan, karena mereka telah mengambil peran dan tugas pemerintah yang belum bisa dilakukan," jelas dia.

Meski demikian, Hidayat tetap yakin Indonesia bisa menjadi negara dengan industri yang kuat. "Target long term Indonesia menjadi negara industri yang tangguh pada 2025, nanti akan kita realisasikan," tandas dia.