Prabowo Baik dan Jokowi pun Baik - Oleh: Amril Jambak, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Pemilihan presiden (Pilpres) yang sebentar lagi dihelat, yakni 9 Juli 2014, bertarung dua pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dua pasangan tersebut adalah, nomor urut 1, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan urut 2, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketika menyimak dua pasangan ini, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan pada pasangan masing-masing. Namun jika ditelisik lebih dalam, capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), memiliki penilaian tersendiri bagi penulis dan warga negara yang lainnya, baik yang berada di Tanah Air maupun di luar negeri, apa itu sebagai tenaga kerja, mahasiswa dan lain sebagainya.

Dari beberapa percakapan penulis dengan warga tadi, mereka sama-sama menyebutkan Prabowo merupakan orang baik, begitu juga dengan Jokowi yang juga disebutkan sebagai orang baik.

Nampaknya mereka tidak memperdulikan berita-berita di media massa yang terdiri dari media cetak, elektronik, seperti televisi dan media online. Baginya, dengan ditetapkannya dua pasangan ini oleh KPU, membuktikan capres ini adalah orang baik.

“Dari itu saja kita bisa lihat mas. Bahwa capres kita adalah orang yang baik. Kenapa semuanya pada ributin dengan menjelekkan capres kita. KPU sudah menetapkan mereka layak maju, kenapa juga kita yang kasak-kusuk menjelek-jelekkan capres. Ini rasanya aneh,” ujar Prijono, sopir taksi yang mengantarkan penulis dari Bandara Soekarno-Hatta ke salah satu hotel di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.

Menurut penulis, apa yang disampaikan sopir taksi tersebut ada benarnya juga. Penulis mengingat isu tentang agama Jokowi. Ternyata, Jokowi agamanya Islam. Begitu juga dengan kewarganegaraan Prabowo Subianto, dimana disebutkan berkewenegaraan Yordania. Namun KPU menegaskan bahwa Prabowo masih mengantongi Warga Negara Indonesia (WNI). Mungkin banyak hal lain yang tidak disebutkan dalam tulisan ini, karena semuanya sudah mengetahui.

Dengan kondisi yang ada, seharusnya masing-masing tim capres-cawapres hingga simpatisan, hendaknya menghentikan serangan-serangan, baik melalui media massa hingga ke media sosial (Medsos).

Tidak ada salahnya untuk kepentingan bersama, penulis menyarankan semua pihak agar lebih menahan diri. Silahkan mendukung pasangannya, tapi jangan menjelek-jelekkan pasangan lawan. Nyalakan lampu sendiri, jangan matikan lampu orang.

Jika hal ini dilakukan, setidaknya bisa meminimalisir perpecahan di antara anak bangsa. Padahal jika kita sadar, kitalah yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia yang dicintai ini.

Untuk itu, marilah sama-sama berpikiran jernih dalam menghadapi persoalan-persoalan, khususnya bagi orang yang menjelek-jelekkan capres-cawapres. Tidak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kekurangan milik hamba Allah SWT.

Mungkin yang perlu kita menjaga serta membentengi dua pasangan capres-cawapres ini agar tidak dirasuki kepentingan-kepentingan yang merusak bangsa dan negara ini. Apakah itu namanya negara asing ataupun konglomerat hitam yang membawa misi-misi atau deal tertentu dengan pasangan yang mereka dukung.

Hasil Survei

Sejumlah lembaga survei menyatakan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta terus naik. Tren elektabilitas pasangan Koalisi Merah Putih secara meyakinkan disebut-sebut telah memasuki fase positif, dibanding Jokowi-JK yang cenderung menurun.

Pengamat politik Jari-Nusa Deni Lesmana mengatakan, terus meningkatnya elektabilitas Prabowo-Hatta jadi ancaman tersendiri bagi pasangan Jokowi-JK. Pasalnya, apabila tren tersebut tak mampu dibendung, besar kemungkinan Prabowo-Hatta memenangi pemilu presiden 9 Juli mendatang.

“Saya tidak bicara survei mana yang paling layak dipercaya. Yang jelas, baik survei yang mengunggulkan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, tren nomor 1 terus positif,” katanya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Dikutip dari republika online, Deni menyatakan, jika dalam praktiknya kubu Prabowo-Hatta berhasil merebut hati masyarakat yang belum menentukan pilihan, maka kemungkinan besar bisa memenangi Pilpres. Begitu pula sebaliknya dengan kubu pasangan Jokowi-JK. “Cuma kan catatannya, tren Jokowi-JK seperti terkunci, cenderung negatif,” tandas Deni.

Pengamat Politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menyatakan Prabowo-Hatta lebih mendapatkan sentimen positif masyarakat. Sebabnya, efek mekanisme partai yang bekerja. "Pilpres memang mengutamakan figur, tapi yang melakukan sosialisasi figur adalah partai," imbuhnya.

Menurut dia, media sosial juga mempengaruhi. Jika dilihat respon pengguna media sosial terhadap Prabowo-Hatta sangat baik. Kepribadian capres juga mempengaruhi saat tampil di depan umum. Prabowo saat tampil Mengambil nomor urut dan deklarasi damai, selalu menyebut nama Jokowi.

Mantan Danjen Kopassus itu juga memberi hormat petinggi partai koalisi pendukung Jokowi. Namun sayangnya, Megawati yang mengusung Jokowi, justru duduk santai. Padahal Prabowo menyalaminya dengan sebelumnya memberi hormat sambil berdiri tegap. "Ini membuat masyarakat memberikan poin positif kepada Prabowo."

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ziyad Falahi menilai pemaparan visi misi yang disampaikan Joko Widodo (Jokowi) belum mencerminkan kualitas pemimpin negara.

Menurut dia, pernyataan maupun lontaran pertanyaan Jokowi tidak memiliki landasan yang jelas. "Pertanyaan dan jawaban yang disampaikan Jokowi sangat monoton. Dangkal dan tidak berdasar identifikasi," kata Ziyad saat dihubungi wartawan, Senin (16/6).

Ziyad mencontohkan pernyataan Jokowi soal penguatan daya saing usaha. Jokowi menurutnya justru lebih banyak bercerita tentang pembenahan pasar di Solo sebagai usaha memberdayakan ekonomi rakyat. Sementara Prabowo lebih memilih menganalisis solusi dari tataran hulu. "Dia cari asal usul masalah ternyata di kebocoran anggaran," ujar Ziyad.

Ziyad sepakat dengan ide Prabowo untuk menyelamatkan kebocoran anggaran hingga Rp 1000 triliun. Anggaran itu menurutnya bisa digunakan membangun infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat. "Jokowi berpikir sepotong-potong, menekankan implementasi dan bukannya strategi besar," ujarnya.

Ibarat dokter pribadi, Prabowo menganalisis persoalan sebelum memberi pengobatan. Inilah menurut Ziyad yang membuat Prabowo memiliki analisis kuat dan menguasai materi.

Sementara Jokowi terkesan kurang menguasai materi dan berpotensi mudah didikte. "Ini akan terasa jika Jokowi harus memutuskan kebijakan luar negeri dan keputusan-keputusan terkait militer," kata Ziyad.

Kendati begitu, Ziyad mengapresiasi keberhasilan Jokowi saat menjabat Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. "Sebagian kinerja patut dihargai, tapi untuk skala nasional, saya kira belum cukup," ujarnya.

Menyadari elektabilitasnya di Jakarta sudah disalip Prabowo Subianto. Karena itu, hari ini dia mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) parpol pendukungnya se-DKI Jakarta dari partai peserta koalisi untuk membahas strategi pemenangan.

Di sebuah posko pemenangan di Jalan Borobudur Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2014), Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji, Anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi, dan sejumlah kader partai peserta koalisi lainnya.

Dalam rapat itu, Jokowi mengatakan bahwa elektabilitasnya di Jakarta terus menurun. Padahal, sebelum pencapresan, tingkat keterpilihannya di Ibu Kota pernah mencapai 74 persen. Dia menduga, hal itu terjadi karena masyarakat sudah mulai termakan kampanye hitam. "Saya sendiri juga kaget," tutur gubernur DKI Jakarta non aktif tersebut yang mengenakan kemeja kotak-kotak.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut lantas memerintahkan pada seluruh kader partai peserta koalisi untuk mulai bergerak agar bisa meraih kembali suara yang sudah hilang.

Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin mengatakan, isu kampanye hitam di kalangan warga Jakarta memang cukup kuat hingga menyebabkan elektabilitas Jokowi merosot. Selain itu, menurut dia, sebagian warga tak menginginkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur menggantikan Jokowi.

"Saya tidak berbicara SARA, tapi faktanya memang seperti itu," ucap Boy. Apalagi, sambung dia, saat ini pihak lawan banyak memasang spanduk bertuliskan 'Prabowo Presiden, Jokowi Gubernur.'

Apapun yang terjadi, semua hendaknya berpikiran positif dalam menghadapi persoalan. Pilpres merupakan memilih pemimpin negara ini. Jadi, sebaiknya semua warga negara berhak memberikan pilihan sesuai hati nurani. Berikanlah mandat kepada salah satu capres-cawapres. Jangan sampai tidak gunakan hak pilih.***

Related posts