Tanda Belum Harmonisnya Pusat dan Jakarta

Terlihat jelas, faktor birokrasi masih menjadi hambatan utama pelaksanaan sejumlah proyek besar di Jakarta. Di antaranya, adalah prosedur ruilslag (tukar guling) stadion Olah Raga Lebak Bulus di Jakarta Selatan dengan Stadion Taman BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan, satu lagi soal ketentuan hukum penyelenggaraan electronic road pricing (ERP).

Stadion Lebak Bulus harus dibongkar karena akan dijadikan sebagai home base atau depo dan menjadi stasiun utama dari proyek kereta cepat mass rapid transit (MRT) koridor selatan – utara tahap pertama (Lebak Bulus – Bunderan HI). Pembongkaran tersebut diberitakan dihambat oleh birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) yang mengelola stadion itu.

Padahal, yang terjadi adalah tidak jalannya alur birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu belum diserahkannya legalitas status lahan tempat stadion BMW berdiri. Hal itu terkuak saat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomunikasi melalui SMS dan BBM dengan Menpora RM Roy Suryo.

Awal pekan lalu (9/6), Ahok, sapaan Basuki, menghubungi Roy untuk menanyakan masalah proyek MRT tersebut. Sebab, sebelumnya Roy mengancam mengajukan somasi ke Gubernur DKI karena menyatakan Kemenpora telah menghambat proyek MRT. Kedua pejabat itu, Roy dan Ahok sependapat, telah ada miskomunikasi antar- aparat di bawahnya.

Roy belajar dari pengalaman dengan kasus pembongkaran stadion Menteng untuk dijadikan taman kota atau ruang terbuka hijau (RTH). Namun, pembongkaran stadion Menteng tak diikuti penggantian lahan lain sebagai pengganti tempat stadion itu. Akibatnya, hilang satu aset sarana olah raga di Jakarta.

Kurang harmonisnya pusat dan daerah juga ditandai oleh terkatung-katungnya proyek ERP. Untuk melaksanakan ERP, diperlukan payung hukum. Sebetulnya sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sampai sekarang, peraturan pemerintah (PP) tentang ERP belum juga terbit.

Related posts