Harga Jual Makanan Meningkat - KENAIKAN TARIF TENAGA LISTRIK INDUSTRI

Jakarta – Harga jual makanan dan minuman dipastikan meningkat sebagai imbas kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) mulai 1 Juli 2014, dan dampak terdepresiasinya rupiah kian dalam terhadap dolar AS. Hal ini tentu saja sangat merepotkan biaya hidup sebagian besar rakyat Indonesia yang masih berada ambang kemiskinan saat ini.

NERACA

Selain kenaikan tarif listrik industri yang sudah pasti berlaku mulai 1 Juli 2014, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengakui, faktor semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, industri makanan dan minuman dipastikan akan menaikkan harga produk mereka. Kenaikan produk makanan dan minuman bervariasi, namun rata rata besarnya kenaikan 10 % dari harga semula.

"Industri makanan dan minuman juga dihantam pelemahan nilai tukar. Depresiasi rupiah sangat berpengaruh pada pembelian bahan baku impor. Kurs meningkat sudah lebih 20 %, bahan baku banyak yang impor seperti concentrate jus, gula dan terigu itu 100 % impor. Impor dalam US$. Jadi industri makanan dan minuman penyesuaian harga pada tahun ini,” ujarnya kepada Neraca, Kamis (12/6).

Adhi berharap masyarakat bisa menerima kenaikan harga produk makanan dan minuman. Sebab, industri saat ini sedang tertekan. Jika tidak menaikkan harga, maka industri harus bertahan di tengah margin negatif yang sangat merugikan.

"Industri makanan dan minuman harus normal. Kalau kita terus tumbuh margin negatif kita tidak bisa lagi bertahan. Kenaikan Sekitar 10 % penyesuaian harga. Sebenarnya ini tidak cukup tapi kita lakukan efisiensi di internal, masing masing perusahaan," ujarnya.

Sebelumnya Komisi VII DPR telah menyetujui usulan kenaikan tarif listrik terhadap pelanggan industri I3 non terbuka (Tbk) dan rumah tangga akan mulai berlaku pada 1 Juli 2014.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyebutkan, golongan pelanggan yang dinaikan tarif listriknya adalah industri I3 non terbuka (Tbk) dinaikkan secara bertahap 11,57% setiap dua bulan terhitung awal Juli mendatang. Penghematan subsidi kenaikan ini sebesar Rp 4,78 triliun. Kemudian pelanggan rumah tangga R3 dengan 3.500-5.500 voltampere (VA), tarif naik bertahap 5,7 persen setiap dua bulan mulai 1 Juli mendatang. Penghematan subsidi dari kenaikan ini sebesar Rp 370 miliar.

Pelanggan pemerintah (P2) dengan daya di atas 200 kilovoltampere (kVA). Kenaikan secara bertahap setiap dua bulan sebesar 5,36% mulai Juli nanti. Penghematan subsidi dari kenaikan golongan ini sebesar Rp 100 miliar.

Di sisi lain, terus meningkatnya konsumsi produk pangan olahan (processed food) dan makanan kemasan di Indonesia telah mengubah tren inflasi ke depan. Sehingga bila inflasi meningkat akibat impor bahan baku pangan itu, tentu saja berpengaruh pada nilai tukar rupiah.

Selain itu, kalangan pengusaha makanan dan minuman masih bimbang jika kurs rupiah menembus Rp 12.000 per US$, apakah mereka merasa masih aman terhadap perkembangan usaha pengolahan makanan dan minuman yang rata-rata bahan bakunya 70% masih impor?

Menurut Adhi, industri makanan dan minuman masih bisa menahan pelemahan nilai tukar hingga maksimal Rp 12.000 per US$. "Kalau sampai 12.000 per US$ masih aman karena perhitungan industri ada toleransi. Tapi, kalau lebih dari itu, kami akan hitung ulang," ujarnya.

Menurut dia, jika nilai tukar rupiah terhadap US$ terdepresiasi hingga 5 %, biaya produksi akan naik 3-5 % "Mudah-mudahan kenaikan harga bisa diserap oleh margin, meskipun margin tergerus. Menaikkan harga jadi pilihan terakhir kami, karena melihat pengalaman biasanya penjualan turun ketika harga naik," kata Adhi.

Dia mengatakan, pengusaha tak akan menaikkan harga barang dagangannya secara mendadak jika memang harus dinaikkan. Dia mengatakan industri makanan dan minuman umumnya punya stok untuk kebutuhan dua bulan, terdiri atas stok bahan baku selama sebulan dan satu bulan produk jadi.

Pengusaha Menahan Diri

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan, adanya depresiasi rupiah yang sudah merangkak hingga menembus angka Rp 12.000 per US$, tentu saja berimbas pada cost produksi industri. Terutama untuk industri-industri yang bahan bakunya dari impor, tidak terlepas untuk industri produk olahan makanan dan minuman yang sebagian besar bahan bakunya impor kena imbasnya. "Depresiasi rupiah tentu saja sangat mengganggu pada produksi, karena pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra biar produksi bisa terus berjalan," katanya, kemarin.

Tapi menurut dia, kondisi rupiah yang terus fluktuatif menjadikan pengusaha sudah punya startegi tersendiri guna menyikapi keadaan. Sehingga depresiasi ini depresiasi rupiah kali ini tidak terlalu berpengaruh pada perubahan rencana bisnis para pengusaha. "Momennya bersamaan dengan tahun pemilu, sejatinya para pengusaha biasanya wait and see jika tahun politik berlangsung. Jadi depresiasi ini tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi para pengusaha," ujarnya.

Yang perlu diwaspadai, dengan kondisi tahun politik, rupiah yang kian terpuruk menjadikan maka produksi menjadi menurun. Kondisi ini tentu saja menjadikan harga barang menjadi melonjak tajam, imbasnya inflasi bisa merangkak naik. "Apalagi sekarang menjelang Ramadhan dan Hari Raya dimana permintaan tinggi, harga bisa tidak terkendali. Itulah tugas pemerintah agar mampu menjaga stok pangan, dan tentunya harga bisa stabil," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengatakan melihat tren pelemahan rupiah yang menembus 12.000 per US$ belakangaan ini, maka akan bisa berdampak kepada industri atau produsen barang, termasuk industri pengolahan makanan dan minuman dan akan berpontensi bahwa industri ini akan menaikkan harga jual makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan harga bahan baku makanan dan minuman yang diimpor mengikuti kurs, sehingga jika kurs melemah harganya tentu berpotensi meningkat.

"Oleh karenanya, pemerintah khususnya Bank Indonesia (BI) harus mengeluarkan kebijakan yang tepat supaya mampu mampu menstabilkan kurs yang berlaku saat ini. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan harga jual makanan dan minuman yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat," kata dia.

Menurut Natsir, memang tidak bisa dipungkiri lagi apabila Industri di dalam negeri masih tergantung pada bahan baku dan penolong, serta barang modal dari impor untuk mendukung proses produksi. Oleh karenanya, diperlukan pengendalian impor itu melalui cara mempercepat program hilirisasi agar ketergantungan bahan baku semakin kecil.

"Misalkan saja, banyak sumber daya alam Indonesia, baik di bidang agro maupun mineral, diekspor dalam keadaan mentah, kemudian diolah di negara lain menjadi barang semijadi, dan diimpor ke Indonesia sebagai bahan baku atau bahan penolong. Karena itulah pemerintah mengamanatkan agar bahan mentah wajib diolah di dalam negeri agar industri hilirnya tumbuh dengan struktur yang kuat," jelas dia.

Sedangkan dalam menghadapi kondisi stabilitas stok pangan bagi masyarakat, lanjut dia, pemerintah harus mengatur tata niaga pangan dengan baik dan masalah logistik atau distribusi dari pangan tersebut. Pemerintah harus proaktif dan jangan pasif dalam memberi respons dalam mengatasi permasalahan komoditas pangan yang terjadi di Tanah Air.

"Manajemen pangan harus dilakukan. Produksi, distribusi, jangan kebijakan dadakan dan spekulatif sehingga harga tinggi," ujar Natsir.

Natsir juga menjelaskan selama ini Indonesia harus berhadapan dengan masalah pasokan pangan yang kerap kurang. Kemudian pemerintah baru mengeluarkan kebijakan impor pada saat terdapat suatu komoditas yang jelas-jelas kurang. Dia juga menyayangkan langkah yang kerap diambil oleh pemerintah sebagai solusi permasalahan pangan seperti operasi pasar atau secara tiba-tiba mendatangi kunjungan ke pasar. Langkah-langkah tersebut telah sering dilakukan namun dampaknya hanya menurunkan harga secara lambat dan kemudian harga akan merangkak naik kembali.

"Untuk itu, pemerintah seharusnya dapat mengikuti sistem perdagangan pangan dunia dan tidak pasif dalam menghadapi permasalahan pangan. Kemudian pemerintah bekerjasama dengan pengusaha untuk menuntaskan masalah-masalah pangan tersebut. Harus banyak bicara dengan dunia usaha sehingga bisa cepat tangani masalah ketersediaan pangan ini," ungkap Natsir. agus/iwan/bari/mohar

Related posts